Search
Close this search box.

Ini Kata LKBH Makassar, Minta Pemerintah Moratorium TKA Dan Perusahaan Nikel China

Ini Kata LKBH Makassar, Minta Pemerintah Moratorium TKA Dan Perusahaan Nikel ChinaNews TVKRIMINAL

Newstv.id  Makassar, – Bentrokan pekerja warga negara  Indonesia (TKI) dengan tenaga kerja asing asal China (TKA) yang dinilai Ganggu Pertahanan dan Keamanan Negara, LKBH Makassar (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Makassar) Minta pemerintah terkait Moratorium TKA dan Perusahaan Nikel China.

“Muhammad Sirul Haq Direktur LKBH Makassar, saat ditemui Wartawan Media Newstv.id di Kantornya, Jalan Bawakaraeng, dan Wawancara langsung meminta tanggapannya, Kasus Kejadian TKA VS TKI Mengatakan,” Jangan dianggap remeh, apa yang terjadi di Morowali bentrok fisik TKI dan TKA China itu sudah mengganggu instabilitas dari sektor pertahanan dan keamanan negara, karena kuat dugaan negara China tidak akan tinggal diam, ” Ungkap Muhammad Sirul Haq Direktur LKBH Makassar saat menghadiri pembacaan putusan praperadilan nomor 33/2022 di pengadilan negeri Makassar, Selasa, 17/01/2023.

Bentrok yang mengakibatkan kematian TKI dan TKA, jelas pemerintah China akan meminta keterangan resmi dari pemerintah Indonesia terkait matinya warganegara mereka, ditambah sentimen ras yang menyebar dan isu TKA China yang juga merupakan tentara China.

“Mana tau kita, bahwa TKA China itu juga merupakan tentara aktif yang ditugaskan oleh negara China daratan, apalagi melihat Investasi besar-besaran mereka untuk mendirikan perusahaan tambang Nikel memang butuh keamanan, ” Tambah Muhammad Sirul Haq yang juga ketua DPD FERARI SULSEL.

Moratorium penting guna menghindari bentrok susulan, isu pertahanan keamanan negara adalah nomor 1 di atas segalanya. Tim investigasi perlu diturunkan lebih mendalam mengupas kejadian lapangan dan menganalisa dampak keamanan dan pertahanan negara.

” Moratorium ini, dengan alasan pertahanan keamanan negara, stop dulu semua kegiatan tambang nikel di Morowali, turunkan tim independen sebab jika dibiarkan ini akan jadi ledakan yang lebih besar dan sangat potensial menyebabkan kerusuhan yang lebih besar, ” Tambah Muhammad Sirul Haq.

Muhammad Sirul Haq lebih lanjut menambahkan dengan begitu semangatnya, jika pemerintahan Jokowi tidak melakukan moratorium maka kuat dugaan Jokowi harus bertanggung jawab secara hukum dan HAM terhadap keamanan warganegara Indonesia dan konstalasi keamanan pertahanan negara yang terjadi bentrok dengan negara asing dan warganegara asing.

“Jangan dianggap remeh, apalagi Jokowi tidak transparan dari memaparkan perusahan dan pekerja asing di Indonesia khususnya nikel Morowali, ” Ujar Muhammad Sirul Haq.

Diakhir keterangannya, Muhammad Sirul Haq menilai pertahanan keamanan negara lebih penting dari investasi nikel China di Indonesia dan TKA asing, karena tidak juga memiliki andil besar dalam melunasi hutang negara Indonesia. *(S003).

Sumber : Direktur LKBH Sirul Haq.