Lewat Pelatihan BISINDO, Kanwil Kemenkum DK Jakarta Teguhkan Komitmen Pelayanan Setara bagi Kelompok Rentan

2025 11 12 Silang 1Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Sensitivitas dalam Pelayanan Publik bagi Kelompok Rentan sebagai Upaya Terwujudnya Layanan Sama Akses Setara pada Rabu (12/11/2025). Bertempat di Aula A Lantai 4, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum DK Jakarta untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, berkeadilan, dan berperspektif HAM.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Magribi Putu Judhono, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepekaan pegawai terhadap kebutuhan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, dan anak-anak dalam mengakses layanan publik. “Melalui pelatihan ini, diharapkan seluruh peserta dapat menerapkan nilai-nilai empati, kesetaraan, dan nondiskriminasi dalam setiap aspek pelayanan publik di lingkungan kerja masing-masing,” ujar Magribi.

Baca Juga:  PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH UNIT RESKRIM POLSEK MAMAJANG
2025 11 12 Silang 2 2025 11 12 Silang 3

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum (PPPH), Tessa Harumdila, dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan. “Pelayanan publik yang berkeadilan bukan hanya soal prosedur, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu memahami dan menghormati keberagaman masyarakat yang kita layani,” tutur Tessa.
Sebagai bagian dari materi pelatihan, peserta mendapatkan pengenalan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) melalui kegiatan Training BISINDO dan Dunia Tuli yang difasilitasi oleh tim Silang.id. Pelatihan ini memberikan pemahaman mengenai paradigma memandang disabilitas dari sudut pandang hak asasi manusia, serta mengenalkan budaya Tuli sebagai identitas sosial dan budaya yang perlu dihormati.
Peserta diajak memahami perbedaan antara istilah Tuli dan tunarungu, prinsip inklusivitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Tuli, serta pentingnya penggunaan juru bahasa isyarat dan takarir dalam pelayanan publik. Materi pelatihan juga meliputi praktik dasar komunikasi menggunakan abjad, angka, sapaan, serta percakapan sederhana dalam BISINDO yang relevan untuk pelayanan publik.
Sebelum kegiatan dimulai, seluruh peserta terlebih dahulu mengikuti kegiatan skrining kesehatan, sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan dan kesiapan fisik peserta dalam mengikuti pelatihan. Diharapkan, hasil dari pelatihan ini dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah terhadap kelompok rentan serta memperkuat citra pelayanan publik yang humanis dan berintegritas.

Baca Juga:  Berduka Gempa di Cianjur, Gubernur Andi Sudirman : Pemprov Sulsel Bakal Bantu Logistik
2025 11 12 Silang 4 2025 11 12 Silang 5
2025 11 12 Silang 6 2025 11 12 Silang 7

Berita Terkait: