Tuntut Penyelesaian Konflik Agraria, Soroti PT Ten dan PT CMP
Ratusan Petani Tolitoli Gelar Aksi Demo di Depan Gedung DPRD Sulteng
Newstv.id – PALU – Ratusan warga dari Kecamatan Lampasio dan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (29/07/ 2025).
Aksi ini menuntut penyelesaian konflik agraria yang diduga melibatkan dua perusahaan perkebunan kelapa sawit, yakni PT Ten dan PT Citra Makmur Perkasa (CMP).
Marwan, selaku koordinator lapangan (korlap), menyampaikan bahwa selama masa pemerintahan Gubernur Anwar Hafid, persoalan agraria mulai mendapat perhatian serius. Ia menyebutkan bahwa kehadiran Satgas Penanganan Konflik Agraria menjadi bukti nyata adanya komitmen pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut.
“Alhamdulillah hari demi hari Pak Gubernur sudah membuktikan, salah satunya adalah dengan dihentikannya aktivitas perkebunan PT TAS. Hari ini yang kami tuntut adalah PT Ten dan PT CMP,” ujar Marwan di tengah aksi.
Ia menambahkan bahwa terdapat tiga pokok persoalan yang menjadi dasar tuntutan masyarakat:
Dugaan perampasan tanah milik warga,
Proses ganti rugi yang dinilai tidak transparan dan merugikan masyarakat,
Sistem kerja sama plasma yang tidak jelas, di mana petani hanya menerima sekitar Rp70 ribu per bulan untuk lahan 0,8 hektare yang dikelola perusahaan.
“Ini sangat tidak masuk akal dan jauh dari janji awal,” tegas Marwan.
Lebih lanjut, Marwan menginformasikan bahwa pihaknya dijadwalkan akan mengikuti rapat bersama Satgas Penanganan Konflik Agraria pada Rabu, 30 Juli mendatang.
Rapat ini juga akan menghadirkan pihak-pihak terkait termasuk Direktur PT Ten dan PT CMP, serta pihak pemerintah untuk membahas legalitas dan keabsahan aktivitas perusahaan.
Aksi massa diterima langsung oleh Anggota DPRD Sulteng, Moh Nurmansyah Bantilan.
Dalam keterangannya, Nurmansyah mengaku menerima informasi aksi ini secara mendadak dan belum ada unsur pimpinan yang menerima massa, sehingga ia berinisiatif berdialog langsung dengan para perwakilan demonstran.
“Saya hadir sebagai perwakilan rakyat untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi mereka. Intinya, perjuangan mereka jangan sampai sia-sia. Harus on the track dan sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan mengawal proses ini hingga tuntas, termasuk memastikan adanya penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran perusahaan.
“Negara kita adalah negara hukum. Maka perjuangan mereka selama sebelas tahun ini harus bermuara pada keadilan,” pungkasnya.
Aksi berlangsung damai dan ditutup dengan penyerahan pernyataan sikap secara tertulis kepada anggota dewan. (asr)