BERITA  

PEMBANGUNAN KOPDES MERAH PUTIH SALUTAMBUN BARAT BELUM BERLANJUT, BERKHAM SENO SOROTI PENGAWASAN PROYEK

PEMBANGUNAN KOPDES MERAH PUTIH SALUTAMBUN BARAT BELUM BERLANJUT, BERKHAM SENO SOROTI PENGAWASAN PROYEK | Newstv Indonesia
PEMBANGUNAN KOPDES MERAH PUTIH SALUTAMBUN BARAT BELUM BERLANJUT, BERKHAM SENO SOROTI PENGAWASAN PROYEK | Newstv Indonesia

SALUTAMBUN BARAT — Pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Salutambun Barat kembali menjadi sorotan setelah belum terlihat adanya aktivitas lanjutan di lokasi pembangunan hingga November 2026. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepastian penyelesaian proyek serta efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Sebelumnya, pada September 2026, pihak kontraktor disebut telah menyampaikan adanya upaya untuk melanjutkan pekerjaan. Namun, hingga memasuki November 2026, lokasi pembangunan masih tampak kosong dan belum memperlihatkan perkembangan pekerjaan yang berarti.

Kondisi ini kembali mendapat perhatian dari Berkham Seno. Ia menilai keterlambatan pembangunan perlu segera mendapatkan penjelasan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, terutama kontraktor pelaksana dan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan proyek.

Menurut Berkham, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan belum berlanjutnya pekerjaan, tetapi juga menyangkut kepastian tanggung jawab serta pelaksanaan fungsi pengawasan agar pembangunan tidak terus mengalami ketidakjelasan.

“Ketika pada September disampaikan akan ada upaya untuk melanjutkan pekerjaan, seharusnya ada kepastian mengenai realisasi pembangunan. Namun, hingga November, kondisi di lapangan masih memperlihatkan lahan kosong tanpa aktivitas lanjutan. Persoalan ini sudah kembali menjadi perhatian, sehingga masyarakat membutuhkan kejelasan, bukan sekadar janji kelanjutan pekerjaan,” ujar Berkham.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas maupun instansi atau pihak berwenang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan Kopdes Merah Putih tersebut.

Menurutnya, pengawasan harus berjalan secara nyata, termasuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan perencanaan, mengevaluasi keterlambatan, serta meminta pertanggungjawaban kontraktor apabila pekerjaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Pengawasan tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif. Harus ada evaluasi terhadap kondisi proyek, termasuk mengetahui penyebab pekerjaan belum berlanjut dan memastikan adanya kepastian mengenai kelanjutannya. Pihak yang memiliki kewenangan harus menjalankan tanggung jawabnya sesuai tugas masing-masing,” tegasnya.

Selain persoalan keterlambatan, Berkham turut menyoroti potensi dampak kondisi lahan pembangunan terhadap lingkungan sekitar, khususnya menjelang musim hujan. Ia mengkhawatirkan material tanah dari area pembangunan dapat terbawa aliran air dan berpotensi mengganggu akses jalan masyarakat apabila tidak dilakukan langkah antisipasi.

Karena itu, ia meminta pihak kontraktor dan instansi terkait memperhatikan kondisi lokasi pembangunan serta mengambil langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko terhadap lingkungan dan akses masyarakat.

“Jangan sampai pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menimbulkan persoalan baru. Menjelang musim hujan, kondisi lokasi harus diperhatikan agar tidak berdampak terhadap lingkungan maupun akses jalan warga,” ujarnya.

Berkham berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memberikan penjelasan terbuka mengenai status pembangunan Kopdes Merah Putih Salutambun Barat, termasuk alasan belum berlanjutnya pekerjaan dan kepastian waktu pelaksanaannya.

Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan desa.

“Pembangunan bukan hanya soal mendirikan bangunan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab, transparansi, dan keselamatan masyarakat. Kami berharap ada tindakan konkret dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Jangan sampai masyarakat terus menghadapi ketidakpastian tanpa mengetahui bagaimana penyelesaian persoalan ini,” tutup Berkham Seno.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *