Newstv.id | Mandailing Natal
Setelah video keluhan wali murid viral di TikTok, Kepala MAN 4 Mandailing Natal di Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, akhirnya membatalkan pungutan sampul raport sebesar Rp 50.000 per siswa.
Sebelumnya, dalam pesan yang beredar di grup WhatsApp wali murid kelas X, orang tua diminta untuk menyampaikan kepada anak-anak mereka agar mulai menyicil uang sampul raport sebesar Rp 50.000. Dalam pesan yang sama, orang tua juga diminta segera melunasi uang jilbab Pramuka sebesar Rp 55.000 agar siswa dapat memakai jilbab yang sama ke madrasah.
Pesan tersebut memicu keberatan sejumlah wali murid. Mereka menilai pungutan tersebut memberatkan, apalagi di tengah kewajiban lain berupa iuran bulanan sebesar Rp 25.000 per bulan.
“Berat pak, belum sampul raport, jilbab, ditambah lagi iuran tiap bulan. Kalau anaknya dua orang, jadi dua kali lipat,” ujar salah seorang wali murid yang namanya minta tidak disebutkan.
Setelah keluhan tersebut viral di TikTok, Kepala MAN Simpang Gambir kemudian menyampaikan bahwa pungutan sampul raport sudah dipending.
“Sudah dipending pak untuk sampul raport, jadi nanti terima raport murid dikasih map pak untuk tempat raport mereka, jadi tidak ada lagi pungli mengenai sampul raport pak,” ujar Kepala MAN Simpang Gambir dalam pesan WhatsApp yang diterima wali murid.
Pernyataan tersebut menjadi pengakuan bahwa pungutan sebelumnya memang tidak seharusnya dibebankan kepada orang tua. Sebagai madrasah negeri, MAN 4 Mandailing Natal dibiayai negara melalui dana BOS. Sampul raport seharusnya ditanggung dari dana tersebut, bukan dari kantong wali murid.
Wali murid berharap, kebijakan pending ini bukan sekadar meredam viral, melainkan menjadi komitmen permanen. Mereka juga meminta pihak madrasah memberikan kejelasan terkait pungutan lain yang masih berjalan, yakni jilbab Pramuka Rp 55.000 dan iuran bulanan Rp 25.000.
“Kami tidak anti sekolah. Kami hanya minta transparan. Kalau memang dari BOS, jangan lagi dibebankan ke kami. Kalau memang sumbangan, jangan dibuat wajib dan harus dilunasi,” tambah wali murid lainnya.
Hingga berita ini dibuat, pihak madrasah belum memberikan keterangan resmi tertulis terkait nasib pungutan jilbab dan iuran bulanan tersebut. Wali murid mendesak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan pengawasan agar praktik serupa tidak terulang di MAN lainnya.
Tim













