Ahmad Rinal3210 Pos

Jakarta – Penyuluhan Hukum dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis digelar di RPTRA Menteng Asri, Jakarta Timur, pada Kamis (27/11/2025). Kegiatan ini berlangsung tertib dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Walikota Jakarta Timur, Kusmanto, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi berbagai pihak dalam menghadirkan layanan hukum dan kesehatan secara langsung kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa edukasi hukum dan pemeriksaan kesehatan merupakan langkah penting dalam mewujudkan masyarakat yang aman, sehat, dan berdaya.

Dalam kesempatan ini, Kakanwil Kemenkum DK Jakarta Romi Yudianto yang diwakili oleh Kadiv PPPH, Tessa Harumdila, turut hadir dan memberikan sambutan. Tessa menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan program rutin yang akan dilaksanakan secara menyeluruh di 267 kelurahan di wilayah DKI Jakarta, sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan hukum dan kesehatan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Tessa menegaskan komitmen BPHN dalam memperluas akses bantuan hukum di tingkat akar rumput.
Ia juga menyampaikan bahwa BPHN Kementerian Hukum melalui Kanwil Kemenkum DK Jakarta telah memberikan pelatihan bagi 681 paralegal dan 52 Organisasi Bantuan Hukum di seluruh DKI Jakarta. “Kami berharap keberadaan paralegal dan OBH ini dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi dan layanan hukum secara cepat dan tepat.”

Penyuluhan hukum dalam kegiatan ini mengusung tema Perlindungan pada Anak serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait upaya pencegahan serta perlindungan terhadap kelompok rentan di lingkungan keluarga.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari dua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah ditunjuk, yaitu LBH Bethel Indonesia dan LBH Hade Indonesia Raya Jakarta Utara, yang memberikan pemaparan langsung mengenai isu-isu hukum yang sering dihadapi masyarakat serta membuka sesi konsultasi dan tanya jawab.

Di akhir kegiatan juga diberikan makanan bergizi gratis kepada masyarakat yang hadir, sebagai bentuk dukungan tambahan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warga.

Dengan mengusung tema besar “Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Cerdas Hukum”, kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat literasi hukum sekaligus meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Surabaya – Kementerian Hukum kembali mencatat prestasi membanggakan dalam peningkatan tata kelola kebijakan publik melalui capaian Predikat Unggul pada Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025. Hasil pengukuran ini diumumkan secara resmi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia pada acara penganugerahan yang digelar di Kota Surabaya (25/11).

Tahun ini, pelaksanaan IKK mencatat tingkat partisipasi yang sangat tinggi, yakni 548 instansi pemerintah atau 85% dari total 646 instansi. Dari seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang berpartisipasi, hanya 13 instansi terdiri dari 10 Kementerian dan 3 Lembaga yang berhasil meraih Predikat Unggul, menjadikannya kelompok dengan kinerja tata kelola kebijakan terbaik secara nasional. Kementerian Hukum termasuk dalam jajaran 13 instansi terbaik tersebut.

Penghargaan diterima oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum), Andry Indrady, yang mewakili Menteri Hukum dalam acara tersebut. Pencapaian ini sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas perumusan, pengelolaan, dan evaluasi kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala LAN RI, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, menyampaikan bahwa capaian IKK 2025 harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola kebijakan, bukan sebagai garis finish. “Keberhasilan ini merupakan langkah awal untuk membangun kebijakan yang lebih berkualitas. Hasil pengukuran harus dimanfaatkan untuk menyempurnakan substansi dan proses kebijakan ke depan,” tegasnya.

Pelaksanaan Pengukuran IKK Tahun 2025 menjadi istimewa karena dilakukan dengan instrumen yang telah disempurnakan, melalui penyederhanaan indikator guna meningkatkan akurasi evaluasi. Objek pengukuran mencakup kebijakan yang dilaksanakan pada tahun 2022, 2023, dan 2024, dengan tahapan baru berupa feedback (umpan balik) yang memperkaya kualitas proses penilaian. Seluruh rangkaian pengukuran berlangsung selama lima bulan sejak kick-off pada 25 Juni 2025, melalui tahapan sosialisasi, pengajuan kebijakan, self-assessment, verifikasi, feedback, dan penilaian akhir.

Acara penganugerahan dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, para pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama K/L, serta perwakilan pemerintah daerah, menunjukkan dukungan kuat terhadap agenda peningkatan kualitas kebijakan nasional.

Pencapaian Predikat Unggul ini menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Hukum terus memperkuat tata kelola kebijakan yang adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan publik.

Jakarta — Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kemenkum B11 Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkum, Jakarta Selatan, pada Rabu (26/11/25). Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring serta diikuti oleh seluruh kantor wilayah di Indonesia.

Dari Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Kepala Kantor Wilayah Romi Yudianto hadir secara langsung di lokasi rapat. Sementara itu, jajaran pimpinan pratama Kanwil DK Jakarta, yaitu Kepala Divisi P3H Tessa Harumdila dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Andi Yulia Hertaty, mengikuti rapat secara virtual dari Ruang Rapat Kakanwil.

Dalam arahannya, Nico Afinta menegaskan bahwa Anev kinerja merupakan instrumen penting untuk mempercepat capaian program Kemenkum, memperkuat kualitas layanan publik, serta meningkatkan koordinasi antarunit kerja. Ia juga mendorong seluruh kantor wilayah untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dan menghadirkan inovasi pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut turut direspons oleh Kanwil DK Jakarta. Kehadiran langsung Kakanwil Romi Yudianto menunjukkan dukungan kuat terhadap kebijakan kementerian. Romi menyampaikan bahwa pihaknya siap mempercepat capaian kinerja, baik pada aspek pelayanan hukum, pembinaan hukum, maupun tata kelola internal.

“Evaluasi ini menjadi pengingat bahwa seluruh Kanwil harus bergerak serempak meningkatkan kualitas layanan. Kanwil DK Jakarta berkomitmen memberikan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Romi.

Rapat Anev ini turut membahas penyelarasan kebijakan nasional, termasuk implementasi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, penyesuaian struktur organisasi, serta arah penguatan tata kelola kinerja tahun berjalan. Melalui pelaksanaan Anev yang serentak, diharapkan seluruh jajaran Kemenkum semakin solid dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.