Ahmad Rinal3210 Pos

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan Seminar Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual bagi Mahasiswa STIH IBLAM pada Rabu (26/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Ari Juliano Gema, praktisi/advokat bidang Kekayaan Intelektual, serta Riyadil Jinan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Lusia Wahyuniati mewakili Kakanwil Kemenkum DK Jakarta menyampaikan pentingnya penguatan pemahaman Kekayaan Intelektual di lingkungan kampus. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perkembangan ekonomi kreatif dan riset saat ini menuntut mahasiswa untuk tidak hanya berkarya, tetapi juga memastikan karyanya dilindungi dan memiliki nilai tambah.

“Kampus merupakan ruang lahirnya ide-ide baru dan memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar KI. Melalui kegiatan ini, kami berharap tumbuh kesadaran yang lebih kuat mengenai pentingnya pencatatan hak cipta, pendaftaran merek, paten, desain industri, serta bentuk-bentuk KI lainnya yang dapat menjadi aset berharga bagi mahasiswa, peneliti, dan institusi,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa perlindungan KI tidak hanya berfungsi sebagai aspek hukum, tetapi juga bagian dari upaya menjaga orisinalitas karya seni, meningkatkan kreativitas, serta membangun reputasi mahasiswa sebagai seniman yang menghasilkan karya berkualitas. “Kekayaan Intelektual dapat menjadi peluang ekonomi, membuka kolaborasi riset, serta mendorong terciptanya inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua STIH IBLAM, Prof. Angkasa menyampaikan bahwa di era digital saat ini, karya ilmiah maupun karya kreatif sangat mudah dipublikasikan dan disebarluaskan tanpa regulasi yang jelas, bahkan berpotensi untuk diperdagangkan secara bebas. Karena itu, pemahaman mengenai Kekayaan Intelektual menjadi kebutuhan penting, terutama bagi mahasiswa hukum.

“Banyak aspek yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual yang perlu didiskusikan secara mendalam, apalagi materi ini disampaikan oleh para narasumber yang kompeten di bidangnya. Ini akan sangat menambah pemahaman dan pengetahuan mahasiswa, terutama karena mereka diproyeksikan menjadi praktisi hukum di masa depan,” ujar Angkasa.

Ia juga mengapresiasi kerja sama Kanwil Kemenkum DK Jakarta dalam penyelenggaraan seminar ini serta kehadiran para narasumber yang memberikan wawasan tidak hanya secara normatif, tetapi juga melalui perspektif praktis dan contoh kasus nyata. “Kami berharap para mahasiswa dapat memahami bagaimana penyelesaian sengketa KI dilakukan dan bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan dalam kasus-kasus konkret,” lanjutnya.

Melalui penyelenggaraan seminar ini, Kanwil Kemenkum DK Jakarta berharap partisipasi aktif mahasiswa dalam pengelolaan KI semakin meningkat dan dapat mendorong terciptanya karya-karya inovatif yang memberikan manfaat bagi dunia seni dan masyarakat.

Jakarta  — Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum, Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pembagian Makan Siang Gratis di Kelurahan Manggarai, Kamis (25/11). Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Walikota Jakarta Selatan, jajaran Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Perangkat Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta, yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang – Undangan dan Pembinaan Hukum, Tessa Harumdila menyampaikan bahwa penyuluhan hukum menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang taat hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Ia menyampaikan bahwa masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik dan memadai mengenai hukum yang merupakan fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, adil dan mampu menjalankan hak serta kewajiban sebagai warga negara dengan benar, agar dapat menghindari pelanggaran yang disebabkan oleh ketidaktahuan.

Pada kesempatan ini, juga menjadi momentum Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta untuk mensosialisasikan keberadaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang telah tersedia di Kelurahan Manggarai. Layanan ini memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang kurang mampu.

Tessa mengharapkan warga memanfaatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan ketika menghadapi permasalahan hukum. Melalui Posbankum dan peran OBH, masyarakat dapat memperoleh konsultasi hukum, advokasi serta mengakses penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang dinilai lebih cepat, efisien, tidak membebani secara emosional maupun finansial dan mengutamakan kesepakatan bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta turut mengumumkan capaian strategisnya, yaitu keberhasilan pembentukan 100% Posbankum di seluruh 65 kelurahan di Jakarta Selatan pada tahun 2025. Capaian tersebut tidak terlepas dari hasil sinergi dan kolaborasi erat antara Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Lembaga Bantuan Hukum dan masyarakat. Di samping itu, Pemprov Jakarta saat ini tengah memfinalisasi penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pos Bantuan Hukum untuk memperkuat dukungan operasional bagi para pengelola Posbankum dan perangkat kelurahan.

Kegiatan di Manggarai tersebut, tidak hanya memberikan edukasi hukum, tetapi juga dilengkapi dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta pembagian makan siang untuk masyarakat. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang menyentuh berbagai aspek kehidupan warga.

Kehadiran layanan pada kegiatan tersebut disambut positif dan penuh antusias dari masyarakat yang mengikuti penyuluhan, memeriksakan kesehatan dan berinteraksi langsung dengan para petugas layanan hukum dan kesehatan. Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta berharap kegiatan seperti ini dapat terus diperluas agar semakin banyak masyarakat mendapatkan manfaat serta akses informasi, layanan kesehatan dan layanan hukum yang lebih adil, inklusif dan mudah dijangkau serta mendapatkan keadilan yang merata.

Jakarta – Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 resmi digelar di Graha Pengayoman, Jakarta, pada Rabu (26/11/2025). Acara ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Ariza Patria, Kepala BPHN Min Husain, serta para pimpinan tinggi madya dan pratama K/L. Turut hadir pula Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum Sang Made Mahendra Jaya serta Kakanwil Kementerian Hukum DK Jakarta, Romi Yudianto.

Kepala BPHN Min Husain dalam laporannya menjelaskan bahwa PJA merupakan kerja sama BPHN dan Mahkamah Agung, didukung Kemendagri serta Kemendes PDTT. Tahun ini, sebanyak 130 Peacemaker Justice Awardees dari seluruh Indonesia telah mengikuti pelatihan intensif selama tiga hari di bawah penyelenggaraan Mahkamah Agung. Melalui seleksi nasional pada 24 November 2025, terpilih 10 desa/kelurahan sebagai TOP PJA, termasuk Kelurahan Cikoko dari Provinsi DKI Jakarta yang diwakili Fadhilah Nursehati.

Acara dilanjutkan dengan dialog interaktif antara para penerima TOP PJA dan para menteri serta pimpinan lembaga negara. Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, menegaskan bahwa para lurah dan kepala desa yang hadir merupakan figur terbaik yang mampu menyelesaikan persoalan masyarakat secara langsung, sehingga pemerintah memberikan apresiasi penuh atas dedikasi mereka. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyoroti capaian besar penyelenggaraan PJA ke-3 pada 2025, yakni terbentuknya lebih dari 70.115 Pos Bantuan Hukum di seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang sama ketua Mahkamah Agung Sunarto menyampaikan keynote speech yang menegaskan apresiasi kepada Kemenkum, Kemendagri, Kemendes PDTT, serta seluruh pemangku kepentingan atas kolaborasi dalam program ini merupakan langkah nyata dalam mendekatkan layanan hukum dan memperluas akses terhadap keadilan (access to justice) hingga ke level desa dan kelurahan.

Kakanwil Hukum DK Jakarta, Romi Yudianto, menyampaikan bahwa Peacemaker Justice Award membuktikan bahwa penyelesaian masalah hukum tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada peran aktif pemerintah desa dan kelurahan. Ia berharap penghargaan ini dapat menginspirasi lurah dan kepala desa, khususnya di wilayah DK Jakarta, untuk terus mengedepankan mediasi, pendekatan restoratif, serta solusi berbasis masyarakat demi terwujudnya keadilan yang lebih humanis.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan Seminar Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual bagi Mahasiswa Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Selasa (25/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Ari Juliano Gema, praktisi/advokat bidang Kekayaan Intelektual, serta Riyadil Jinan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kadiv Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty, mewakili Kakanwil Kemenkum DK Jakarta membuka kegiatan dan menyampaikan pentingnya penguatan pemahaman Kekayaan Intelektual di lingkungan kampus. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perkembangan ekonomi kreatif dan riset saat ini menuntut mahasiswa untuk tidak hanya berkarya, tetapi juga memastikan karyanya dilindungi dan memiliki nilai tambah.

“Kampus merupakan ruang lahirnya ide-ide baru dan memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar KI. Melalui kegiatan ini, kami berharap tumbuh kesadaran yang lebih kuat mengenai pentingnya pencatatan hak cipta, pendaftaran merek, paten, desain industri, serta bentuk-bentuk KI lainnya yang dapat menjadi aset berharga bagi mahasiswa, peneliti, dan institusi,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa perlindungan KI tidak hanya berfungsi sebagai aspek hukum, tetapi juga bagian dari upaya menjaga orisinalitas karya seni, meningkatkan kreativitas, serta membangun reputasi mahasiswa sebagai seniman yang menghasilkan karya berkualitas.

“Kekayaan Intelektual dapat menjadi peluang ekonomi, membuka kolaborasi riset, serta mendorong terciptanya inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Kegiatan ini turut didukung Sentra KI Institut Kesenian Jakarta yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mendaftarkan dan melindungi karya-karyanya secara lebih optimal.

Melalui penyelenggaraan seminar ini, Kanwil Kemenkum DK Jakarta berharap partisipasi aktif mahasiswa dalam pengelolaan KI semakin meningkat dan dapat mendorong terciptanya karya-karya inovatif yang memberikan manfaat bagi dunia seni dan masyarakat.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Pengganti pada Selasa (25/11/2025) di Aula Kantor Wilayah. Kepala Kantor Wilayah, Romi Yudianto mengambil sumpah 4 Notaris Pengganti di wilayah Jakarta Selatan dengan turut didampingi oleh Kepala Bagian Umum, Magribi Judhono dan Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Sukino.

Dalam arahannya, Kakanwil menekankan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme serta integritas. “Oleh karena itu, setiap notaris dituntut untuk senantiasa menjaga etika profesi, mematuhi peraturan perundang-undangan terutama kode etik notaris, serta memberikan pelayanan yang adil dan transparan kepada masyarakat,” jelasnya.

Diharapkan Notaris Pengganti yang menerima protokol dari notaris sebelumnya memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama dengan notaris yang digantikannya. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas harus dilakukan dengan penuh kedisiplinan, integritas, dan komitmen menjaga marwah jabatan notaris.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Layanan Kekayaan Intelektual dengan Tema “Kekayaan Intelektual Sebagai Pendorong Inovasi dan Kreatifitas di Perguruan Tinggi”. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty hadir langsung dengan didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual beserta jajaran pada kegiatan yang digelar di Kampus Universitas Kalbis, Senin (24/11/2025).

Dalam sambutannya Andi Yulia menjelaskan, kampus sebagai ruang lahirnya ide-ide baru memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar Kekayaan Intelektual (KI). Oleh karena itu, melalui kegiatan hari ini, kami berharap muncul kesadaran lebih kuat mengenai pentingnya pendaftaran merek, hak cipta, paten, desain industri, serta bentuk-bentuk KI lainnya. “Kami berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan mengenai bagaimana kekayaan intelektual, serta mendorong terciptanya inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber, diantaranya Ketua Tim Manajemen Perlindungan dan Pembinaan Kekayaan Intelektual BRIN, Riyadil Jinan dan Praktisi Hukum Kekayaan Intelektual, Ari Juliano Gema yang membahas pentingnya ide-ide kreatif yang dilindungi oleh Hukum, Pengelolaan KI, dan Karakteristik Paten. Antusiasme Mahasiswa sangat tinggi ditandai oleh banyaknya pertanyaan pada sesi tanya jawab. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta berharap semakin banyak perguruan tinggi yang menjadi motor penggerak lahirnya inovasi berbasis kekayaan intelektual di Indonesia.

Jakarta, 24 November 2025 – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum secara resmi membuka kegiatan Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur, sebagai bagian dari pembangunan nasional dan sejalan dengan misi Asta Cita dalam mewujudkan visi Menuju Indonesia Emas 2045 melalui pengembangan SDM yang unggul dan berdaya saing.

Dalam pembukaan kegiatan, disampaikan bahwa pembangunan SDM merupakan salah satu misi utama Asta Cita, karena SDM unggul menjadi motor penggerak daya saing nasional dan keberlanjutan pembangunan. Penilaian Kompetensi ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan bahwa seluruh proses manajemen ASN dalam pengisian jabatan wajib menerapkan sistem merit, dengan mengutamakan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Penguatan profesionalisme ASN, termasuk pada jabatan fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum, menjadi kunci dalam mendukung penyederhanaan birokrasi serta efektivitas pelaksanaan kebijakan di Lingkungan Kementerian Hukum.

BPSDM Hukum, Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengembangan SDM di bidang hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 155 serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024, BPSDM Hukum menjalankan mandat strategis untuk melaksanakan pengembangan SDM di bidang hukum melalui tujuh fungsi utama, termasuk pengembangan kompetensi dan pelaksanaan penilaian berbasis standar yang objektif dan terukur.Dalam konteks ini, penilaian kompetensi menjadi bagian penting untuk memastikan Analis Hukum dan Penyuluh Hukum bekerja secara profesional sesuai tugas dan fungsinya.

Analis Hukum memiliki tugas strategis mulai dari penyusunan naskah akademik, analisis regulasi, harmonisasi kebijakan, hingga evaluasi pelaksanaan peraturan. Sementara itu, Penyuluh Hukum berperan sebagai garda terdepan edukasi hukum kepada masyarakat, memastikan akses informasi hukum, menyampaikan penerangan hukum, serta membangun budaya sadar hukum di berbagai lapisan masyarakat melalui penyuluhan dan kemitraan

Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyampaikan bahwa penilaian kompetensi ini menjadi dasar objektif bagi ASN yang mengajukan kenaikan jenjang maupun perpindahan jabatan. Ia juga menegaskan bahwa Kegiatan ini didukung oleh Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum yang telah meraih Akreditasi “A”, yang menunjukkan bahwa proses penilaian dilaksanakan secara independen, kredibel, objektif, valid, reliabel, dan transparan.

Dalam arahannya, beliau mengajak seluruh peserta mengikuti proses dengan penuh kesungguhan, kejujuran, dan komitmen. “Tunjukkan kapasitas terbaik Saudara, bukan hanya untuk memenuhi persyaratan jabatan, tetapi juga untuk membuka peluang karier yang lebih luas dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi,” ujarnya.

Mengakhiri sambutan, Kepala BPSDM Hukum secara resmi membuka kegiatan Penilaian Kompetensi Tahun 2025 dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”, menandai dimulainya rangkaian asesmen bagi para Analis Hukum dan Penyuluh Hukum di seluruh Indonesia.

Pada Senin, 24 November 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta melaksanakan apel pagi sebagai bagian dari kegiatan rutin untuk memperkuat kedisiplinan, menyamakan persepsi, serta meningkatkan koordinasi antarpegawai. Apel yang digelar di halaman kantor ini dipimpin oleh Adi Prayogo, Analis SDM Aparatur Ahli Madya, yang bertindak sebagai pembina apel.

Dalam amanatnya, Adi Prayogo menyampaikan dua poin penting yang menjadi perhatian menjelang penutupan tahun anggaran. Poin pertama, beliau menegaskan bahwa saat ini instansi telah memasuki fase akhir Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, seluruh pegawai diminta untuk memberikan perhatian penuh dalam menyelesaikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan sejak awal tahun. Beliau menekankan pentingnya percepatan penyelesaian kegiatan yang masih berlangsung, agar seluruh target kinerja dapat tercapai sesuai jadwal.

Selain itu, beliau mengingatkan pentingnya ketertiban dalam penyusunan pertanggungjawaban anggaran Tahun 2025. Setiap unit kerja diharapkan memastikan bahwa seluruh dokumen laporan kegiatan, bukti realisasi, serta administrasi pendukung lainnya disusun secara lengkap, benar, dan sesuai ketentuan. Ketertiban administrasi ini dinilai sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Poin kedua yang disampaikan berkaitan dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Kanwil Kemenkum DK Jakarta. Adi Prayogo menjelaskan bahwa proses pemeriksaan berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan tersebu bahwa secara umum pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program telah berjalan dengan baik.

Beliau mengapresiasi seluruh pegawai atas kerja sama, kesiapan, dan dukungan yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung. Meski catatan yang diberikan BPK bersifat minor, hasil tersebut diharapkan menjadi motivasi agar kualitas pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan dapat terus ditingkatkan.

Di akhir amanatnya, Adi Prayogo mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga kedisiplinan, profesionalitas, dan integritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Beliau berharap Tahun Anggaran 2025 dapat ditutup dengan capaian kinerja optimal melalui kerja sama dan komitmen seluruh jajaran.