Ahmad Rinal3210 Pos

Palangka Raya – Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, meresmikan capaian 100 persen Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sebanyak 1.571 Posbankum, sebagai langkah nyata menghadirkan keadilan yang cepat, mudah, dan dekat bagi seluruh masyarakat.

Dalam sambutannya, Menteri Supratman menegaskan bahwa pembentukan Posbankum merupakan implementasi langsung dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan hukum sebagai jaminan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Hukum harus benar-benar memberikan rasa keadilan. Keadilan bukan hanya hak setiap warga negara, tetapi juga tuntutan moral setiap warga negara,” ujarnya dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, pada Kamis (06/11/2025).

Kalimantan Tengah dengan kekayaan alam dan keberagaman suku bangsa menjadi cerminan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Di tengah luasnya wilayah dan tantangan sosial, Posbankum hadir sebagai garda terdepan layanan hukum di tingkat desa/kelurahan, sekaligus memperkuat sistem penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi oleh paralegal dan kepala desa/lurah sebagai juru damai.

Posbankum sendiri merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi/konsultasi hukum, bantuan hukum non-litigasi lainnya/advokasi, penyelesaian sengketa/konflik melalui mediasi oleh paralegal dan kepala desa/lurah sebagai juru damai, dan layanan rujukan advokat, baik pro bono maupun melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Keberadaan Posbankum memberikan banyak manfaat, antara lain memperluas akses terhadap keadilan tanpa memandang status sosial dan ekonomi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai di tingkat akar rumput. Dengan terbentuknya 1.571 Posbankum di Kalimantan Tengah, jumlah nasional kini mencapai 70.069 Posbankum, atau 83,46 persen dari total 83.953 desa dan kelurahan di Indonesia.

Berdasarkan laporan aplikasi Pelaporan Layanan Posbankum Desa/Kelurahan, telah tercatat lebih dari 1.900 permasalahan hukum yang disampaikan masyarakat melalui Posbankum. Isu yang paling sering muncul mencakup sengketa tanah, kamtibmas, penganiayaan, pencurian, hutang-piutang, KDRT, waris, perlindungan anak, hingga perjanjian.

“Data ini penting untuk menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti. Kita ingin kebijakan hukum dibangun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat,” tegas Menteri Supratman.

Ia juga mengapresiasi paralegal dan kepala desa/lurah yang menjadi ujung tombak pelayanan hukum di daerah, serta mengajak seluruh pihak seperti Forkopimda, Pemberi Bantuan Hukum, dan perguruan tinggi untuk terus memperkuat sinergi.

“Melalui Posbankum, kita wujudkan keadilan substantif yang berakar pada moral, etika, dan kearifan lokal. Inilah bentuk nyata people-centered justice di bumi Tambun Bungai,” pungkasnya.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam rangka pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan memiliki arti yang luas, tidak hanya secara fisik saja.

“Seperti kegiatan hari ini, kita membangun kesadaran di bidang hukum. Jika ada kesadaran dari kita semua, saya yakin Kalimantan Tengah akan maju, dan Indonesia akan makmur,” tegas Agustiar Sabran.

Ia juga menekankan kepada jajaran yang hadir untuk dapat memanfaatkan momen pertemuan dengan Menteri Hukum ini sebaik mungkin, khususnya koordinasi terkait program dan Asta Cita Presiden Probowo.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, dalam laporannya mengungkapkan bahwa Kalimantan Tengah menjadi provinsi tercepat keempat yang telah mencapai persentase 100 persen pembentukan Posbankum. Capaian ini tidak lepas dari dukungan dari Gubernur serta Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah telah melaksanakan pelatihan paralegal secara bertahap, mulai dari kota hingga kabupaten, melalui kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi.

“Selain itu, sebanyak 22 kepala desa/lurah yang telah lulus pelatihan juru damai (peacemaker) dan empat kepala desa/lurah yang terpilih akan mengikuti nominasi Peacemaker Justice Award (PJA) tingkat nasional di Jakarta,” tambah Hajrianor.

Berdasarkan data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), tercatat jumlah paralegal seluruh Indonesia saat ini berjumlah 140.138. Dari total tersebut, terdapat 10.419 paralegal di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga penandatanganan sebelas perjanjian kerja sama antara Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah dengan beberapa mitra kerja dan perguruan tinggi guna memperkuat sinergi pembinaan hukum dan layanan hukum pada Posbankum.

Senin , 27 Oktober 2025, bertempat di Kantor Kelurahan Menteng Atas telah dilaksanakan Sosialisasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Menteng Atas wilayah Kecamatan Tebet . Kegiatan ini dihadiri 45 peserta yang terdiri dari Ketua Tim Zonasi Jakarta Selatan Tri Puji Rahayu beserta Tim , Yuyun Ayunah selaku Lurah, Andarias Ginting selaku Kasi Pemerintahan Babinsa/Babinkamtibmas, Satpol PP, LMK , perwakilan RT/RW di kelurahan Menteng Atas.
Acara dibuka oleh Lurah Menteng Atas Yuyun Ayunah yang dalam arahannya menghimbau agar kelurahan segera membentuk Posbankum karena Menurut beliau keberadaan Posbankum penting sebagai wadah akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat sekaligus pusat informasi hukum dan layanan advokasi.

Dalam kesempatan ini Tri Puji Rahayu Penyuluh Hukum Ahli Madya Ketua Zonasi Jakarta Selatan menyampaikan Sosialisasi Posbankum ia menjelaskan Tahap tahap pembentukan posbankum, Peran Paralegal serta ,fungsi Posbankum yang akan meliputi layanan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi penyelesaian perkara, hingga layanan rujukan ke advokat.
Kegiatan ini juga menekankan kesiapan administrasi Para lurah seperti SK Pembentukan Posbankum, Surat Rekomendasi, SK Kadarkum, titik lokasi Google Map, serta spanduk/banner sebagai bagian dari persyaratan administratif serta sarana pendukung yang lainnya.
Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan warga kelurahan Menteng Atas dapat segera memiliki Posbankum aktif yang dapat menjadi sarana masyarakat memperoleh akses keadilan dan perlindungan hukum secara lebih mudah dan Dengan hadirnya Posbankum di setiap kelurahan, diharapkan dapat menjadi sarana akses bantuan hukum gratis untuk memperoleh layanan hukum yang cepat dan tepat sasaran serta sebagai pusat informasi hingga layanan mediasi masyarakat.
Upaya ini menjadi bentuk nyata implementasi semangat “Setahun Bekerja, Bergerak, Berdampak”, di mana setiap kegiatan diarahkan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan, tidak hanya bagi peningkatan kualitas layanan publik, tetapi juga bagi penguatan kesadaran hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Kegiatan diakhiri dengan Tanya jawab interaktif seputar masalah yang terjadi di masyarakat

Jakarta, 4 November 2025 — Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Layanan Kesekretariatan Semester II Tahun 2025, Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) Kementerian Hukum melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi pengumpulan data terkait pelaksanaan Survei Indeks Layanan Kesekretariatan Semester II Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta.

Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan layanan kesekretariatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, guna memastikan pelaksanaan layanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan koordinasi ini, tim dari Badan Strategi Kebijakan Hukum melakukan konsultasi dan pengumpulan data terkait pelaksanaan survei indeks layanan, sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola dan transparansi layanan di lingkungan Kementerian Hukum.

Dengan kegiatan ini, Kementerian Hukum terus menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas birokrasi melalui evaluasi berkala terhadap indeks layanan di setiap unit kerja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Melalui kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kerja sama antara Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta dalam pengumpulan data dan penyusunan strategi peningkatan mutu kualitas layanan internal serta mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Jakarta (4/11/2025) — Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta menerima kunjungan Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta yang dijadwalkan akan berlangsung mulai 4 hingga 11 November 2025.

Tim BPK yang dipimpin oleh Dwiyani selaku Ketua Tim Pemeriksa disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta, Romi Yudianto, bersama jajaran Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Tessa Harumdila, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty.

Pemeriksaan interim ini bertujuan untuk memutakhirkan profil risiko dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2025 serta menilai sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan realisasi anggaran hingga triwulan III tahun berjalan. Selain itu, pemeriksaan juga mencakup tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya dan pengujian kepatuhan atas siklus akuntansi yang berdampak material terhadap laporan keuangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi antara Kanwil Kemenkum DK Jakarta dan Tim BPK dapat berjalan optimal, sehingga hasil pemeriksaan interim memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum.