Ahmad Rinal3210 Pos

Jakarta – Nama Kementerian Hukum (Kemenkum) terseret saat operasi penangkapan jaringan pengedar narkoba antarprovinsi. Satu dari tiga orang tertangkap diduga merupakan pegawai Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah (Kalteng). Menanggapi berita tersebut, Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Karo Hukerma), Ronald Lumbuun, menegaskan bahwa oknum tersebut bukan bagian dari pegawai Kemenkum.

“Kami sudah berkoordinasi dengan kantor wilayah dan melakukan pemeriksaan internal, bisa dipastikan bahwa oknum tersebut bukan pegawai Kemenkum,” ujar Ronald di kantor Kemenkum, Jumat (14/11/2025).

Ronald juga menambahkan bahwa Kemenkum selalu menjunjung tinggi dan menanamkan nilai integritas, serta menegakkan tata nilai BerAKHLAK dan PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) kepada seluruh pegawainya.

“Di Kemenkum, kami selalu saling mengingatkan untuk bekerja dengan jujur dan berintegritas. Sangat disayangkan apabila nama Kemenkum terucap di kasus negatif seperti ini,” tutur Ronald.

Ronald pun kembali menegaskan bahwa oknum yang tertangkap dalam pemberitaan bukan bagian dari jajaran Kemenkum.

“Melalui pernyataan ini kami atas nama Kemenkum menegaskan bahwa tidak ada pegawai Kemenkum yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga diharapkan dapat menutup ruang bagi beredarnya informasi yang tidak benar di masyarakat,” tegas Ronald.

Pemberitaan bermula dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalteng menangkap tiga orang jaringan pengedar narkoba antarprovinsi di Kalteng dan Kalimantan Barat (Kalbar).

Jakarta (13/11/2025) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta (Kanwil Kemenkum DK Jakarta) hari ini menggelar kegiatan bertajuk “Bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta Wujudkan Masyarakat yang sehat dan cerdas hukum tahun 2025.” Bertempat di Aula Kelurahan Galur, Jakarta Pusat, kegiatan ini merupakan wujud nyata upaya Kanwil Kemenkum DK Jakarta untuk mendekatkan akses dan informasi hukum kepada masyarakat di Ibu Kota. Selain fokus pada aspek hukum, kegiatan outreach ini turut dimeriahkan dengan layanan sosial berupa pengecekan kesehatan gratis serta pembagian makan siang gratis kepada masyarakat yang hadir.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Romi Yudianto, hadir langsung menyapa masyarakat Kelurahan Galur. Beliau didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Tessa Harumdila, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty. Dalam sambutannya, Kakanwil Romi Yudianto menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan vital untuk mendekatkan institusi kepada publik, sekaligus memastikan bahwa informasi mengenai hak dan akses hukum, terutama bagi masyarakat tidak mampu, dapat tersampaikan dengan baik. Inisiatif ini menegaskan komitmen Kanwil dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga cerdas secara hukum.

Guna memberikan pemahaman yang komprehensif, sesi inti kegiatan diisi dengan penyuluhan hukum yang interaktif. Kanwil Kemenkum DK Jakarta berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi Kementerian Hukum. Melalui kolaborasi ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya dan mendapatkan konsultasi langsung mengenai berbagai permasalahan hukum, memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan pengetahuan hukum mereka meningkat.
Pelaksanaan kegiatan yang berjalan lancar dan penuh antusiasme ini menunjukkan sinergi yang kuat antara Kanwil Kemenkum DK Jakarta, pemerintah daerah, dan Lembaga Bantuan Hukum. Diharapkan, program ini menjadi model berkelanjutan untuk memastikan setiap warga Jakarta mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan dan menjadi masyarakat yang benar-benar sadar hukum.

Jakarta 12 November 2025, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Andi Yulia Hertaty, membuka rapat entry meeting audit lapangan kepatuhan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Agenda rapat ini adalah sosialisasi pelaksanaan audit kepatuhan langsung (on-site) PMPJ dalam rangka pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme di kalangan notaris Jakarta. Peserta rapat adalah para notaris di wilayah Jakarta yang hadir melalui zoom meeting.

Tujuan dari audit yang akan dilaksanakan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh notaris di DKI Jakarta telah menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana diatur dalam:

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TIndak Pindana Pencucian Uang.
• PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan
• Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Audit ini diharapkan sebagai sarana evaluasi dan edukasi untuk menyamakan persepsi tentang ruang lingkup PMPJ, menjalin komunikasi dan koordinasi efektif antara tim auditor dan notaris sehingga penerapan PMPJ dipahami dan diterapkan oleh seluruh notaris dan terbangunnya sistem pengawasan dan pembinaan notaris yang kuat, profesional dan berdaya saing global. Selanjutnya Tim dari Kantor Wilayah akan mengirimkan surat pemberitahuan resmi dengan jadwal dan permintaan data dukung kepada notaris yang akan di audit. Audit akan dilaksanakan tanggal 24-28 November 2025 terhadap notaris

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Sensitivitas dalam Pelayanan Publik bagi Kelompok Rentan sebagai Upaya Terwujudnya Layanan Sama Akses Setara pada Rabu (12/11/2025). Bertempat di Aula A Lantai 4, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum DK Jakarta untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, berkeadilan, dan berperspektif HAM.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Magribi Putu Judhono, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepekaan pegawai terhadap kebutuhan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, dan anak-anak dalam mengakses layanan publik. “Melalui pelatihan ini, diharapkan seluruh peserta dapat menerapkan nilai-nilai empati, kesetaraan, dan nondiskriminasi dalam setiap aspek pelayanan publik di lingkungan kerja masing-masing,” ujar Magribi.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum (PPPH), Tessa Harumdila, dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan. “Pelayanan publik yang berkeadilan bukan hanya soal prosedur, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu memahami dan menghormati keberagaman masyarakat yang kita layani,” tutur Tessa.
Sebagai bagian dari materi pelatihan, peserta mendapatkan pengenalan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) melalui kegiatan Training BISINDO dan Dunia Tuli yang difasilitasi oleh tim Silang.id. Pelatihan ini memberikan pemahaman mengenai paradigma memandang disabilitas dari sudut pandang hak asasi manusia, serta mengenalkan budaya Tuli sebagai identitas sosial dan budaya yang perlu dihormati.
Peserta diajak memahami perbedaan antara istilah Tuli dan tunarungu, prinsip inklusivitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Tuli, serta pentingnya penggunaan juru bahasa isyarat dan takarir dalam pelayanan publik. Materi pelatihan juga meliputi praktik dasar komunikasi menggunakan abjad, angka, sapaan, serta percakapan sederhana dalam BISINDO yang relevan untuk pelayanan publik.
Sebelum kegiatan dimulai, seluruh peserta terlebih dahulu mengikuti kegiatan skrining kesehatan, sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan dan kesiapan fisik peserta dalam mengikuti pelatihan. Diharapkan, hasil dari pelatihan ini dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah terhadap kelompok rentan serta memperkuat citra pelayanan publik yang humanis dan berintegritas.

Jakarta Pusat, 10 Oktober 2025 — Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap akses keadilan dan layanan bantuan hukum, Kelurahan Serdang Jakarta Pusat menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Peran Paralegal pada Senin (10/10/2025) bertempat di Aula Kantor Kelurahan Serdang.

Kegiatan ini dipimpin oleh Lurah Serdang, Bapak Nurpandi, yang juga bertindak sebagai narasumber utama. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya keberadaan Posbankum di tingkat kelurahan sebagai unit layanan bantuan hukum yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum, baik pidana, perdata, maupun administrasi.

Hadir pula sebagai narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta, yakni Bapak Chabib Susanto, S.H., M.H. dan Bapak Suwandri, S.H.. Keduanya memberikan penjelasan mengenai fungsi Posbankum serta peran strategis paralegal dalam mendukung upaya penyelesaian hukum masyarakat secara cepat dan tepat.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini meliputi Sekretaris Kelurahan, para Kepala Seksi, Babinsa, Kepala Satgas Pol PP, Ketua dan Anggota Paralegal, Ketua LMK, Anggota FKDM, serta Karang Taruna. Antusiasme peserta terlihat dari diskusi yang berlangsung aktif dan interaktif.

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa Posbankum berfungsi sebagai unit layanan bantuan hukum di tingkat kelurahan, memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, serta membantu penyelesaian masalah hukum melalui pendampingan dan mediasi. Sementara itu, paralegal berperan sebagai perpanjangan tangan lembaga bantuan hukum untuk memberikan pendampingan awal secara non-litigasi, membantu penyusunan laporan, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan instansi terkait.

Bapak Nurpandi menegaskan bahwa keberadaan paralegal sangat membantu perangkat kelurahan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara tim paralegal, perangkat kelurahan, Babinsa, Binmaspol, dan Satpol PP (tiga pilar) agar penyelesaian masalah hukum di wilayah dapat dilakukan secara efektif dan mengedepankan pendekatan Restorative Justice.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Kelurahan Serdang semakin memahami hak dan kewajibannya dalam bidang hukum serta dapat memanfaatkan keberadaan Posbankum sebagai sarana mendapatkan pendampingan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau.

Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melaksanakan upacara dengan khidmat dan penuh semangat kebangsaan pada Senin, 10 November 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta Romi Yudianto yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum) Andi Yulia Hertaty serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv PPPH) Tessa Harumdila, bersama seluruh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum DK Jakarta.

Upacara tersebut juga diikuti oleh jajaran dari Kanwil Kementerian HAM DK Jakarta, Kanwil Ditjen Imigrasi DK Jakarta, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan DK Jakarta, serta Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, sebagai bentuk sinergi antar Instansi.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi DK Jakarta, Pamuji Raharja, membacakan Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, yang berjudul “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Dalam amanat tersebut, Menteri Sosial mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk meneladani semangat para pahlawan yang berjuang dengan kesabaran, keikhlasan, dan pandangan jauh ke depan. Ia menegaskan bahwa perjuangan saat ini tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Para pahlawan telah memberikan segalanya untuk Indonesia, maka kini giliran kita menjaga agar api perjuangan itu tidak pernah padam. Dengan bekerja, bergerak, dan berdampak,” ujar Menteri Sosial dalam amanatnya.

Upacara ini menjadi momentum bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk memperkuat semangat nasionalisme serta meneguhkan tekad dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kinerja yang profesional, integritas tinggi, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.