PERISTIWA

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Pengganti pada Selasa (25/11/2025) di Aula Kantor Wilayah. Kepala Kantor Wilayah, Romi Yudianto mengambil sumpah 4 Notaris Pengganti di wilayah Jakarta Selatan dengan turut didampingi oleh Kepala Bagian Umum, Magribi Judhono dan Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Sukino.

Dalam arahannya, Kakanwil menekankan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme serta integritas. “Oleh karena itu, setiap notaris dituntut untuk senantiasa menjaga etika profesi, mematuhi peraturan perundang-undangan terutama kode etik notaris, serta memberikan pelayanan yang adil dan transparan kepada masyarakat,” jelasnya.

Diharapkan Notaris Pengganti yang menerima protokol dari notaris sebelumnya memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama dengan notaris yang digantikannya. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas harus dilakukan dengan penuh kedisiplinan, integritas, dan komitmen menjaga marwah jabatan notaris.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Layanan Kekayaan Intelektual dengan Tema “Kekayaan Intelektual Sebagai Pendorong Inovasi dan Kreatifitas di Perguruan Tinggi”. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty hadir langsung dengan didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual beserta jajaran pada kegiatan yang digelar di Kampus Universitas Kalbis, Senin (24/11/2025).

Dalam sambutannya Andi Yulia menjelaskan, kampus sebagai ruang lahirnya ide-ide baru memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar Kekayaan Intelektual (KI). Oleh karena itu, melalui kegiatan hari ini, kami berharap muncul kesadaran lebih kuat mengenai pentingnya pendaftaran merek, hak cipta, paten, desain industri, serta bentuk-bentuk KI lainnya. “Kami berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan mengenai bagaimana kekayaan intelektual, serta mendorong terciptanya inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber, diantaranya Ketua Tim Manajemen Perlindungan dan Pembinaan Kekayaan Intelektual BRIN, Riyadil Jinan dan Praktisi Hukum Kekayaan Intelektual, Ari Juliano Gema yang membahas pentingnya ide-ide kreatif yang dilindungi oleh Hukum, Pengelolaan KI, dan Karakteristik Paten. Antusiasme Mahasiswa sangat tinggi ditandai oleh banyaknya pertanyaan pada sesi tanya jawab. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta berharap semakin banyak perguruan tinggi yang menjadi motor penggerak lahirnya inovasi berbasis kekayaan intelektual di Indonesia.

Jakarta, 24 November 2025 – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum secara resmi membuka kegiatan Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur, sebagai bagian dari pembangunan nasional dan sejalan dengan misi Asta Cita dalam mewujudkan visi Menuju Indonesia Emas 2045 melalui pengembangan SDM yang unggul dan berdaya saing.

Dalam pembukaan kegiatan, disampaikan bahwa pembangunan SDM merupakan salah satu misi utama Asta Cita, karena SDM unggul menjadi motor penggerak daya saing nasional dan keberlanjutan pembangunan. Penilaian Kompetensi ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan bahwa seluruh proses manajemen ASN dalam pengisian jabatan wajib menerapkan sistem merit, dengan mengutamakan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Penguatan profesionalisme ASN, termasuk pada jabatan fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum, menjadi kunci dalam mendukung penyederhanaan birokrasi serta efektivitas pelaksanaan kebijakan di Lingkungan Kementerian Hukum.

BPSDM Hukum, Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengembangan SDM di bidang hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 155 serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024, BPSDM Hukum menjalankan mandat strategis untuk melaksanakan pengembangan SDM di bidang hukum melalui tujuh fungsi utama, termasuk pengembangan kompetensi dan pelaksanaan penilaian berbasis standar yang objektif dan terukur.Dalam konteks ini, penilaian kompetensi menjadi bagian penting untuk memastikan Analis Hukum dan Penyuluh Hukum bekerja secara profesional sesuai tugas dan fungsinya.

Analis Hukum memiliki tugas strategis mulai dari penyusunan naskah akademik, analisis regulasi, harmonisasi kebijakan, hingga evaluasi pelaksanaan peraturan. Sementara itu, Penyuluh Hukum berperan sebagai garda terdepan edukasi hukum kepada masyarakat, memastikan akses informasi hukum, menyampaikan penerangan hukum, serta membangun budaya sadar hukum di berbagai lapisan masyarakat melalui penyuluhan dan kemitraan

Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyampaikan bahwa penilaian kompetensi ini menjadi dasar objektif bagi ASN yang mengajukan kenaikan jenjang maupun perpindahan jabatan. Ia juga menegaskan bahwa Kegiatan ini didukung oleh Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum yang telah meraih Akreditasi “A”, yang menunjukkan bahwa proses penilaian dilaksanakan secara independen, kredibel, objektif, valid, reliabel, dan transparan.

Dalam arahannya, beliau mengajak seluruh peserta mengikuti proses dengan penuh kesungguhan, kejujuran, dan komitmen. “Tunjukkan kapasitas terbaik Saudara, bukan hanya untuk memenuhi persyaratan jabatan, tetapi juga untuk membuka peluang karier yang lebih luas dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi,” ujarnya.

Mengakhiri sambutan, Kepala BPSDM Hukum secara resmi membuka kegiatan Penilaian Kompetensi Tahun 2025 dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”, menandai dimulainya rangkaian asesmen bagi para Analis Hukum dan Penyuluh Hukum di seluruh Indonesia.

Pada Senin, 24 November 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta melaksanakan apel pagi sebagai bagian dari kegiatan rutin untuk memperkuat kedisiplinan, menyamakan persepsi, serta meningkatkan koordinasi antarpegawai. Apel yang digelar di halaman kantor ini dipimpin oleh Adi Prayogo, Analis SDM Aparatur Ahli Madya, yang bertindak sebagai pembina apel.

Dalam amanatnya, Adi Prayogo menyampaikan dua poin penting yang menjadi perhatian menjelang penutupan tahun anggaran. Poin pertama, beliau menegaskan bahwa saat ini instansi telah memasuki fase akhir Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, seluruh pegawai diminta untuk memberikan perhatian penuh dalam menyelesaikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan sejak awal tahun. Beliau menekankan pentingnya percepatan penyelesaian kegiatan yang masih berlangsung, agar seluruh target kinerja dapat tercapai sesuai jadwal.

Selain itu, beliau mengingatkan pentingnya ketertiban dalam penyusunan pertanggungjawaban anggaran Tahun 2025. Setiap unit kerja diharapkan memastikan bahwa seluruh dokumen laporan kegiatan, bukti realisasi, serta administrasi pendukung lainnya disusun secara lengkap, benar, dan sesuai ketentuan. Ketertiban administrasi ini dinilai sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Poin kedua yang disampaikan berkaitan dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Kanwil Kemenkum DK Jakarta. Adi Prayogo menjelaskan bahwa proses pemeriksaan berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan tersebu bahwa secara umum pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program telah berjalan dengan baik.

Beliau mengapresiasi seluruh pegawai atas kerja sama, kesiapan, dan dukungan yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung. Meski catatan yang diberikan BPK bersifat minor, hasil tersebut diharapkan menjadi motivasi agar kualitas pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan dapat terus ditingkatkan.

Di akhir amanatnya, Adi Prayogo mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga kedisiplinan, profesionalitas, dan integritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Beliau berharap Tahun Anggaran 2025 dapat ditutup dengan capaian kinerja optimal melalui kerja sama dan komitmen seluruh jajaran.

Jakarta — Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Daerah Khusus Jakarta, Tessa Harumdila, menghadiri acara puncak RRI Awards 2025 yang digelar di Auditorium Abdurrahman Saleh, RRI Jakarta pada Kamis (20/11/2025). Dalam kesempatan tersebut, Tessa mendapat kehormatan menjadi pembaca nominasi pemenang Kategori Publikasi Asta Cita Daerah Teraktif, sebuah kategori yang menilai konsistensi pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada publik.

Direktur LPP RRI, I Hendrasmo, dalam sambutannya menjelaskan bahwa RRI Awards merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas informasi publik yang edukatif dan informatif. Ia menegaskan pentingnya membangun komunikasi publik yang inspiratif dan berdampak, serta memastikan setiap informasi yang disampaikan dapat mencerahkan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutya Hafid, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam menghadirkan informasi yang akurat dan konsisten, terutama terkait isu-isu kesehatan, pendidikan, sosial, hingga penanggulangan bencana. Ia menyoroti banyaknya informasi keliru yang beredar dan menekankan pentingnya kehadiran pemerintah daerah sebagai sumber informasi terpercaya. Kreativitas konten yang dihadirkan daerah-daerah dalam nominasi juga dinilai mencerminkan kemajuan komunikasi publik.

Partisipasi Tessa Harumdila dalam RRI Awards 2025 menunjukkan dukungan Kanwil Kemenkum DK Jakarta terhadap penguatan komunikasi publik dan kolaborasi antarlembaga. Melalui forum ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga penyiaran publik semakin kuat dalam menyediakan informasi yang bermanfaat, inklusif, dan berdampak bagi masyarakat.

Semarang – Kementerian Hukum kembali mencatat pencapaian penting dalam perluasan akses keadilan bagi masyarakat. Pada Rabu (19/11/2025), Provinsi Jawa Tengah resmi mencapai 100 persen pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan, sebanyak 8.563 Posbankum. Capaian ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menghadirkan layanan hukum yang cepat, mudah, dan dekat, selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa hukum adalah jaminan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi yang kaya tradisi dan budaya, namun sekaligus menghadapi dinamika sosial serta tantangan geografis yang membutuhkan pendekatan layanan hukum yang lebih inklusif.

“Masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian hukum di atas kertas, tetapi akses keadilan yang nyata yang cepat, mudah dan dekat,” tegas Supratman. Ia menekankan bahwa berbagai persoalan di tingkat desa dapat diselesaikan secara damai melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, dan kehadiran Posbankum menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan hal tersebut.

Menurutnya, Posbankum adalah jawaban konkret negara dalam mewujudkan keadilan substantif. “Bapak Presiden selalu mengingatkan bahwa hukum adalah jaminan keadilan, dan keadilan bukan hanya hak warga negara, tetapi tuntutan moral setiap warga negara. Posbankum adalah wujud nyata dari visi tersebut, menjadi garda terdepan layanan hukum di desa dan kelurahan,” jelasnya.

Capaian Jawa Tengah ini juga mendukung komitmen Indonesia pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-16, terutama target 16.3 mengenai jaminan akses keadilan bagi semua. Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Koalisi Akses Keadilan di Madrid pada 11 November 2025, Indonesia kembali menyampaikan keberhasilan model Posbankum sebagai praktik baik yang efektif dalam memperluas layanan hukum hingga tingkat masyarakat paling bawah.

Jawa Tengah saat ini memiliki 58 Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi di 27 kabupaten/kota. Dengan terbentuknya 8.563 Posbankum di provinsi ini, jumlah Posbankum secara nasional meningkat menjadi 70.115 atau setara 83,51 persen dari total 83.953 desa/kelurahan di Indonesia.

Posbankum berfungsi sebagai pintu pertama layanan hukum bagi masyarakat, mulai dari informasi dan konsultasi hukum, mediasi sengketa oleh paralegal dan kepala desa/lurah sebagai juru damai, hingga rujukan advokat pro bono maupun melalui PBH. Mekanisme ini memperkuat ekosistem bantuan hukum, karena kasus-kasus sederhana dapat diselesaikan langsung di tingkat lokal, sehingga hanya perkara kompleks yang dirujuk ke PBH.

Data aplikasi Pelaporan Layanan Posbankum menunjukkan bahwa lebih dari 2.500 permasalahan hukum telah ditangani di Jawa Tengah. Isu yang paling sering muncul meliputi sengketa tanah, kamtibmas, penganiayaan, pencurian, hutang-piutang, KDRT, waris, perlindungan anak, dan perkawinan.

Sebagai bentuk apresiasi, Rekor MURI diberikan kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah atas capaian sebagai provinsi dengan jumlah Posbankum terbanyak di Indonesia.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, organisasi PBH, para paralegal, kepala desa dan lurah, serta masyarakat yang telah mendukung implementasi Posbankum. Dengan Posbankum yang kini hadir di seluruh desa dan kelurahan Jawa Tengah, kita memastikan bahwa akses keadilan bukan hanya slogan, tetapi layanan nyata yang dapat dirasakan seluruh masyarakat,” ujar Supratman.

Capaian 100 persen ini menjadi tonggak penting hadirnya negara hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat, sekaligus meneguhkan komitmen pemerintah dalam membangun keadilan yang inklusif, substantif, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.

Duta Posbankum, Sherly Tjoanda Laos, mengapresiasi keberhasilan pembentukan 8.653 Posbankum di Jawa Tengah yang menurutnya hanya terwujud berkat sinergi banyak pihak. Ia menilai kehadiran Posbankum menjadi ruang aman bagi masyarakat sekaligus mematahkan anggapan bahwa hukum itu rumit. “Banyak orang bilang hukum itu ribet, tapi Posbankum membuatnya lebih humanis dan menjadi pintu pertama menuju keadilan,” ujarnya. Sherly juga menegaskan bahwa hukum harus tetap berpihak pada keadilan. “Hukum adalah jalan, keadilan tujuannya. Tanpa keadilan, hukum hanya tulisan di atas kertas,” katanya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyebut pendampingan hukum dulu hanya tersedia di kota besar sehingga warga harus menempuh jarak jauh. “Dengan adanya Posbankum, keadilan kini lebih merata dan mudah diakses,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya mendorong masyarakat untuk berani mengadu. “Kami bersama seluruh pihak akan terus memberi edukasi agar warga mau menyampaikan permasalahan hukumnya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, menyebut dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat menentukan dalam percepatan pembentukan Posbankum. “Pembentukan Posbankum di Jawa Tengah mendapat dukungan besar dari Gubernur melalui nota kesepakatan sinergi,” ujarnya. Ia menambahkan, nota kesepakatan tersebut menjadi dasar bersama dalam membentuk Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Tengah.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar rangkaian layanan untuk warga Kelurahan Tamansari, Jakarta Barat, meliputi cek kesehatan gratis, penyuluhan hukum gratis, dan makan siang gratis di Aula SMAN 17 Jakarta Barat, pada Rabu (19/11/2025). Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Kanwil Kemenkum DK Jakarta dalam menghadirkan layanan hukum dan layanan sosial yang langsung dirasakan masyarakat.

Tessa Harumdila, Kepala Divisi P3H menegaskan pentingnya membangun kesadaran hukum secara merata melalui berbagai kanal yang ada di tingkat kelurahan, salah satunya melalui optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Ia mendorong agar masyarakat mulai menempatkan Posbankum sebagai tempat pertama untuk berkonsultasi, dengan pesan sederhana: “Ada masalah, ingat Posbankum.”

Penyuluhan menghadirkan dua narasumber dari Pemberi Bantuan Hukum—Posbakumadin Pusat dan LBH Perjuangan—yang memberikan pemahaman komprehensif mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ropaun Rambe dari Posbakumadin Pusat memaparkan pokok-pokok KUHP baru yang merupakan hasil pemikiran anak bangsa dan kini lebih berorientasi pada pemulihan daripada pembalasan. Sementara itu, Rizwan Darmawan dari LBH Perjuangan menegaskan peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan sebagai wujud kehadiran negara sebagaimana diamanatkan UU 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, agar masyarakat tidak terjerat persoalan hukum akibat ketidaktahuan. Ia juga menjelaskan bahwa KUHP peninggalan Belanda sudah tidak sesuai perkembangan zaman, sehingga KUHP nasional hadir sebagai regulasi yang berlandaskan Pancasila dan nilai masyarakat Indonesia, serta memuat ketentuan tentang alasan pemaaf, alasan pembenar, dan alasan pemberat dalam tindak pidana.

Secara paralel, Kanwil Kemenkum DK Jakarta juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disambut antusias oleh siswa dan warga. Tim dokter Kanwil memberikan pengecekan vital, konsultasi kesehatan, serta pemeriksaan umum ringan. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta, Romi Yudianto menerangkan bahwa kegiatan ini tidak hanya memperkuat literasi hukum masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat langsung melalui pelayanan kesehatan yang mudah diakses. “Kegiatan ini merupakan sinergi edukatif antara Kanwil Kemenkum DK Jakarta, pihak sekolah, dan masyarakat untuk memperkuat literasi hukum sekaligus memberikan pelayanan kesehatan yang bermanfaat”, pungkas Romi.

Jakarta, 18 November 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta bersama Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta menyelenggarakan kegiatan Coaching dan Mentoring terkait SKHW dan layanan wasiat di Aula BHP Jakarta. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB ini diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Tessa Harumdila, Kepala Balai Harta Peninggalan Amien Fajar Ocham, Penyuluh Hukum serta pejabat manajerial dan non-manajerial di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan BHP.
Acara dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Tessa Harumdila Dalam arahannya, Tessa menekankan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan pengetahuan para Penyuluh Hukum terkait layanan konsultasi waris bagi Masyarakat, layanan permohonan wasiat serta tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam pelayanan waris dan wasiat.
Tessa menyampaikan bahwa sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Kantor Wilayah memiliki tanggung jawab besar dalam penyuluhan hukum dan pembinaan masyarakat. Penyuluh Hukum sebagai garda terdepan dituntut untuk terus memperbarui wawasan, terutama mengingat kompleksitas persoalan hukum di Jakarta seperti konflik tanah, waris, wasiat, hingga persoalan sosial lainnya.
Ia juga menyoroti perkembangan signifikan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di DKI Jakarta yang kini telah berjumlah 267 titik, hadir di setiap kelurahan. Banyaknya aduan masyarakat terkait isu waris dan keluarga menjadikan pembaruan informasi bagi Penyuluh Hukum semakin penting.

Dengan semakin luasnya jangkauan Posbakum dan capaian layanan yang telah mencapai 100%, peningkatan kompetensi SDM Penyuluh Hukum dinilai krusial untuk memastikan kualitas layanan yang optimal, mulai dari konsultasi, advokasi, mediasi, hingga rujukan kepada OBH.
Pada kesempatan itu, Tessa mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta menyampaikan terima kasih kepada Kepala BHP Jakarta dan seluruh jajaran yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan.
Menurutnya, kegiatan ini adalah wujud nyata sinergitas dan kolaborasi internal antara unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Penyamaan persepsi dan pemahaman antar-unit sangat penting untuk meningkatkan kualitas kinerja dan penyelesaian kasus non-litigasi di masyarakat.
Tessa berharap kolaborasi seperti ini dapat terus diperkuat demi menjaga komunikasi dan integrasi kerja yang lebih efektif di lingkungan Kanwil Kemenkum DKJ.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi coaching dan mentoring yang disampaikan oleh Pejabat Fungsional BHP serta Kepala Balai Harta Peninggalan. Materi meliputi mekanisme penyusunan SKHW, langkah-langkah permohonan wasiat, hingga praktik terbaik dalam memberikan konsultasi layanan waris kepada masyarakat.
Sesi berjalan interaktif dengan berbagai studi kasus yang kerap muncul di lapangan, sehingga peserta memperoleh pemahaman lebih komprehensif serta siap menerapkan ke dalam tugas sehari-hari.