Newstv id,Takalar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar menggelar kegiatan zikir bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia agar tetap aman dan sejahtera.
Acara ini berlangsung pada malam Selasa, 2 September 2025, di halaman Kantor DPRD Takalar.
Zikir ini dipimpin langsung oleh Ustad Sahlan, S.Ag dan dihadiri oleh Ketua DPRD Takalar, H. Muh. Rijal, Wakil Ketua Dewan, beberapa anggota DPRD, serta pejabat dari Forkopimda seperti Kepolres, Dandim, perwakilan Kejaksaan Negeri, dan Kemenag Takalar.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran Sekretaris Dewan, staf DPRD, serta para tokoh dari Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kabupaten Takalar, seperti HMI, PMII, GP Ansor, SEMMI, IMM, PB HIPERMATA, BPC HIPMI, MAPANCAS, SEMMI, KOHATI, dan PC KOPRI.
Para peserta bersama-sama berzikir, berdoa dan bermunajat agar bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Takalar, selalu mendapatkan lindungan dan keberkahan dalam menghadapi berbagai tantangan.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Takalar, H. Muh. Rijal, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya beberapa orang dalam aksi unjuk rasa yang terjadi pada 28 hingga 31 Agustus 2025, termasuk almarhum Affan Kurniawan.
Ia mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan dan keamanan dengan saling menghormati serta terus mempererat silaturahmi antara legislatif, Forkopimda, dan organisasi kepemudaan.
Kegiatan zikir ini juga menjadi momen untuk menyampaikan aspirasi dan inspirasi dari para Ketua OKP se-Kabupaten Takalar.
Dalam kesempatan itu, Ketua HIPMI Cabang Takalar mewakili OKP menyampaikan sejumlah tuntutan terkait isu nasional seperti reformasi partai politik, revisi UU Ketenagakerjaan, pengusutan tuntas kasus penabrakan Affan Kurniawan, hingga penolakan kenaikan PBB, gaji dan tunjangan DPR RI.
Selain itu, sejumlah isu lokal juga diangkat, di antaranya permintaan agar Pemerintah Daerah dan DPRD Takalar segera membuat Perda kepemudaan dan pelindung perempuan serta anak.
Para OKP juga meminta agar mutasi pejabat dilakukan secara selektif dan transparan, serta penganggaran beasiswa bagi mahasiswa yang berbasis data faktual.
Tidak kalah penting, mereka menyoroti kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan situs Monumen LAPRIS sebagai bukti sejarah bangsa, dan pelayanan publik seperti BPJS gratis bagi masyarakat Kabupaten Takalar.
Tuntutan lainnya mencakup usut tuntas dugaan mafia BBM dan tambang ilegal yang ada di wilayah Takalar, serta fokus anggaran untuk pelayanan dasar seperti kesehatan, infrastruktur jalan dan pendidikan.
Ketua HIPMI menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk sikap dan partisipasi aktif dalam merespons isu nasional maupun lokal dengan cara yang humanis dan aktual.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara DPRD, pemerintah, Forkopimda, dan pemuda dapat terus terjaga demi kemajuan dan kedamaian Kabupaten Takalar.
