Indeks

Depok – Bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum RI, telah dilaksanakan pembukaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS secara nasional pada Selasa (05/08). Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari seluruh unit pusat dan daerah Kementerian Hukum, termasuk secara daring melalui metode distance learning.

Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, melaporkan bahwa pelatihan berlangsung selama 81 hari dengan total 647 jam pelajaran. Latsar ini bertujuan membentuk karakter ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya Latsar sebagai fondasi nilai-nilai ASN dan mengingatkan bahwa menjadi PNS adalah amanah yang harus dijalankan denganh semangat, tanggung jawab, dan komitmen moral tinggi.

Sebanyak 852 CPNS mengikuti kegiatan ini, termasuk 31 CPNS dari lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta dan Balai Harta Peninggalan Jakarta. Kepala Bagian TU dan Umum Kanwil, Magribi Putu Judhono, hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Romi Yudianto bersama sejumlah pejabat non-manajerial.

Magribi menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Latsar dan berharap agar seluruh CPNS Kanwil Kemenkum DK Jakarta dapat mengikuti proses pelatihan dengan penuh dedikasi. Acara pembukaan berlangsung lancar dan menjadi momentum penting dalam membentuk ASN yang adaptif, berdaya saing, dan siap mengabdi kepada masyarakat.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus (DK) Jakarta melaksanakan kegiatan wawancara substantif dan wawasan kebangsaan dalam rangka proses pemeriksaan permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia, Senin (4/8). Hadir 11 orang pemohon pewarganegaraan.
Para pemohon berasal dari India, Yaman, Pakistan, Afganistan, China, Malaysia dan Australia.

Wawancara dilaksanakan di Kantor Wilayah Kemenkumham DK Jakarta dan merupakan bagian dari proses penilaian kelayakan para Warga Negara Asing (WNA) yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 21 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Sukino. Selanjutnya wawancara dilaksanakan oleh tim gabungan lintas instansi yang terdiri dari perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DK Jakarta, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, serta Badan Intelijen Negara (BIN). Tim tersebut melakukan penilaian menyeluruh terhadap pemohon, baik dari aspek administratif, integrasi sosial, maupun loyalitas terhadap NKRI.

OBH HADE Indonesia Raya Dorong Bantuan Hukum Berbasis Kelurahan di DKI Jakarta
Jakarta, 4 Agustus 2025 – Organisasi Bantuan Hukum (OBH) HADE Indonesia Raya melaksanakan audiensi strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah pada Senin, 4 Agustus 2025.

Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Tessa Harumdila, dan Ketua Umum OBH HADE Indonesia Raya, Dr. M. Ali Syarifudin, SH., MH. Audiensi ini bertujuan untuk mendorong penguatan layanan bantuan hukum berbasis kelurahan melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan (Posbankum) dan pelatihan paralegal komunitas. OBH HADE menekankan pentingnya kolaborasi antara negara dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan akses keadilan bagi kelompok miskin dan rentan.

Dalam pertemuan tersebut, OBH HADE juga menyampaikan kesiapan untuk bermitra secara formal melalui MOU atau PKS dan menyarankan pemanfaatan alokasi Dana Desa untuk program perlindungan sosial. Tessa Harumdila memberikan respon positif atas inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung pilot project Posbankum di kelurahan padat penduduk sebagai langkah awal mewujudkan layanan hukum yang lebih merata di wilayah DKI Jakarta.

Jakarta, 2 Agustus 2025 — Festival Kekayaan Intelektual (FKI) 2025 resmi digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada 1–3 Agustus 2025 pukul 10.00–18.00 WIB. Acara yang bertujuan mempromosikan potensi kekayaan intelektual dan industri kreatif nasional ini menyuguhkan berbagai kegiatan menarik seperti talkshow, workshop packaging & lisensi, showcase 11 Kekayaan Intelektual Kreatif Nasional, art market, kompetisi cosplay, serta pertunjukan musik.

Pada kegiatan hari kedua ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta, Andi Yulia Hertaty, yang didampingi oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Lusia Wahyuniati. Keduanya secara langsung mengunjungi booth konsultasi pendaftaran kekayaan intelektual yang dikelola oleh Kanwil Kemenkum DK Jakarta, yang menjadi salah satu daya tarik dalam festival ini. Masyarakat, yang didominasi oleh pengusaha UMKM dan seniman, antusias mengujungi layanan booth konsultasi pendaftaran KI untuk berkonsultasi dan menanyakan perihal pendaftaran KI.

Kunjungan ini mendapat sambutan hangat dari Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata. Dalam pertemuan tersebut, Andhika menyampaikan pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor dalam pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis kekayaan intelektual.

“Ke depan, kami akan terus melibatkan Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan konsultasi kekayaan intelektual, agar masyarakat dan pelaku kreatif mendapatkan akses informasi yang tepat dan akurat,” ujar Andhika.

Festival ini menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam mendorong perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Ibu Kota dan nasional.

Jakarta – Komitmen memperkuat pelindungan kekayaan intelektual terus ditunjukkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta. Melalui partisipasi aktif dalam Festival Kekayaan Intelektual (FKI) yang berlangsung pada 1–3 Agustus 2025 di Taman Ismail Marzuki, Kanwil menghadirkan layanan konsultasi langsung bagi masyarakat, pelaku UMKM, seniman, hingga pelajar.

Kehadiran booth layanan kekayaan intelektual hasil kolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu magnet utama dalam kegiatan ini. Dipimpin oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Lusia Wahyuniati, tim memberikan edukasi, konsultasi, serta informasi lengkap mengenai pendaftaran dan manfaat kekayaan intelektual.

Festival ini dibuka oleh Kepala Dinas Parekraf Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata, yang didampingi oleh para pejabat teknis termasuk dari Kanwil Kemenkum DK Jakarta. Rangkaian kegiatan juga mencakup peninjauan booth, serta program RUPA (Ruang Para Aktor) yang menghadirkan inspirasi dan motivasi bagi para insan kreatif dari berbagai jenjang.

Melalui partisipasi dalam FKI 2025, Kanwil Kemenkum DK Jakarta menegaskan perannya sebagai penggerak literasi hukum di bidang kekayaan intelektual. Sinergi ini diharapkan memperkuat kesadaran masyarakat untuk melindungi karyanya secara legal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas di wilayah DKI Jakarta.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada), yang sukses di menyelesaikan harmonisasi terhadap tiga Raperda dan satu Raperkada dalam waktu satu minggu.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Jumat (01/07/2025) ini dihadiri oleh perwakilan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Hukum, Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum DK Jakarta.

Dalam sambutannya, Deftrianov, Wakil Kepala Bappeda DKI Jakarta, menyampaikan apresiasinya:
“Terima kasih atas kerja sama yang luar biasa dalam menyusun RKPD dan RPJMD. Harapannya, Raperda ini akan menjadi wajah baru bagi warga Jakarta dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.”

Sementara itu, Abdul Khalit, Kepala Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta, menekankan pentingnya kesinambungan dan kualitas produk hukum daerah:
“Harmonisasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan regulasi yang kita hasilkan dapat dilaksanakan secara efektif, selaras dengan kebutuhan daerah, dan tidak tumpang tindih.”

Senada dengan itu Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta, Tessa Harumdila, juga memberikan pernyataan terkait hasil dan proses kerja bersama ini
“Ini adalah bentuk sinergi nyata. Dalam waktu singkat, kami berhasil menyelesaikan harmonisasi 3 Raperda dan 1 Raperkada, baik dari sisi kaidah, substansi, maupun teknis pembentukan peraturan. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut dan memberi dampak langsung kepada masyarakat Jakarta.” Rapat ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas, inklusif, dan berdampak.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melaksanakan kegiatan Perumusan Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Barang Milik Daerah (BMD), dengan melibatkan berbagai pihak terkait pada Kamis (31/07/2025). Bertempat di Aula B Lantai 4, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Analis Kebijakan.
Kegiatan dibuka oleh Analis Hukum Ahli Madya, Lanang Dwi Kurniawan yang menjelaskan bahwa telah disusun matriks evaluasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi pasal demi pasal dalam Raperda tersebut yang menyoroti urgensi digitalisasi pengelolaan BMD. Dalam rekomendasinya pada Pasal 10, BPAD disarankan memiliki kewenangan untuk mendigitalisasi BMD guna mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Pengelolaan BMD tidak dapat sepenuhnya disentralisasi ke BPAD. Ia menekankan pentingnya peran SKPD yang lebih memahami kebutuhan riil di lapangan. Koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan yakni Gubernur, Sekretaris Daerah, SKPD/UKPD, dan pejabat terkait menjadi kunci sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf f Permendagri 19 Tahun 2016. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum DKJ dalam memberikan dukungan analisis hukum terhadap kebijakan daerah guna mendorong tata kelola aset pemerintah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Depok — Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 memasuki hari kedua pada Rabu, 30 Juli 2025, yang berlangsung di BPSDM Hukum, Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, yakni Plh. Kepala Kantor Wilayah Tessa Harumdila, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Andi Yulia Hertaty, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Magribi Putu Judhono.

Pada sesi hari kedua ini, agenda diawali dengan sesi motivasi, dilanjutkan pembahasan komisi secara intensif yang berfokus pada penguatan pelaksanaan program kerja dan pencapaian target kinerja semester I di lingkungan Kementerian Hukum. Tessa Harumdila selaku Plh Kakanwil DK Jakarta menyampaikan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam mendorong percepatan capaian program prioritas, khususnya pada layanan hukum yang menyentuh langsung masyarakat.

Kadiv Yankum Andi Yulia Hertaty secara aktif terlibat dalam pembahasan pelaksanaan layanan administrasi hukum umum serta kekayaan intelektual. Sementara Kabag TU dan Umum Magribi Putu Judhono mengikuti diskusi pada bidang dukungan manajemen, menyoroti pentingnya akuntabilitas dan efisiensi anggaran sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Rapat koordinasi yang mengangkat tema “Kementerian Hukum Semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan Sinergi yang Kuat sebagai Pilar Keberhasilan Kinerja” ini menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan komitmen seluruh jajaran dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik berbasis kinerja.

Kegiatan dijadwalkan akan berlanjut hingga Kamis, 31 Juli 2025, dengan agenda penutupan serta penyampaian hasil pembahasan dari masing-masing komisi.

Depok – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta turut menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025 yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum), pada Selasa (29/07/2025). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 29 Juli 2025 ini dibuka langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Dalam sambutannya, Menteri Supratman memberikan apresiasi kepada berbagai unit kerja atas pencapaian yang telah diraih pada semester pertama 2025. “Apresiasi juga disematkan kepada unit eselon I lain di Kementerian Hukum yang pada semester I 2025 telah bekerja secara signifikan sehingga pelaksanaan tugas selesai dengan baik,” ujar Menteri Supratman.
Menteri Supratman menyampaikan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Hukum secara kumulatif mengalami kenaikan sebesar 3 persen dibandingkan semester I tahun 2024. Untuk semester kedua, Menteri memberikan tantangan kepada seluruh jajaran untuk merumuskan potensi layanan yang dapat ditingkatkan melalui akselerasi dengan pemikiran yang “out of the box”.
Turut hadir mewakili Kanwil Kemenkum DK Jakarta dalam kegiatan ini yaitu Plh. Kepala Kantor Wilayah Tessa Harumdila, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Maghribi Putu Judhono. Dengan partisipasi aktif dalam Rakor ini, Kanwil Kemenkum DK Jakarta diharapkan dapat memperkuat sinergi, akuntabilitas, serta akselerasi pencapaian target kinerja organisasi pada paruh kedua tahun 2025.