Ekatalog news tv

KPLM FH UMI Klarifikasi Hasil Pemilihan BEM dan BLM, Tegaskan Penetapan di Luar Prosedur Tidak Sah

Kirim Artikel GRATIS

Makassar, 8 Oktober 2025 — Merespons saran dan tuntutan mahasiswa atas dinamika pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Legislasi Mahasiswa (BLM) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (FH UMI) yang diselenggarakan di Aula Hidjaz pada Rabu, 1 Oktober 2025, Komisi Pemilihan Lembaga Mahasiswa (KPLM) memberikan penjelasan resmi terkait hasil penghitungan suara.

Berdasarkan hasil penghitungan, calon Ketua BEM atas nama Muammar serta Indra Atma Wijaya–Akbar masing-masing memperoleh satu suara. Sementara itu, Annang Nirwan dan Irfan Sukrama memperoleh tiga suara dari total delapan suara sah.

“Kami telah melaksanakan penghitungan suara. Untuk calon Ketua BLM, perolehan suara terbanyak diraih oleh A. Fathanah Putra Uswah dengan tiga suara, disusul Gusvita yang memperoleh dua suara. Adapun untuk calon Ketua BEM, masing-masing Annang Nirwan dan Irfan Sukrama memperoleh tiga suara,” jelas Ketua KPLM FH UMI, Muhammad Ilham Habibi.

Baca Juga:  Koperasi Merah Putih Aeng Batu-Batu Takalar Telah Beroperasi, Dana Rp20 Miliar Pemprov Bukan untuk Kopdes

Terhadap Ketua Terpilih Badan Legislasi Mahasiswa (BLM) atas nama A. Fathanah Putra Uswah, pihak KPLM akan segera menetapkannya dalam bentuk konsideran Surat Keputusan agar yang bersangkutan dapat segera merumuskan susunan personalia pengurus BLM FH UMI Periode 2025–2026.

Sementara itu, untuk posisi Ketua BEM yang hasil perolehannya imbang antara Annang Nirwan dan Irfan Sukrama, KPLM selaku panitia penyelenggara akan menggelar rapat internal guna menyikapi kondisi tersebut. Dalam rapat itu, KPLM juga akan membahas berbagai saran dan masukan dari seluruh pihak agar dapat menemukan jalan tengah yang terbaik.

Adapun penetapan salah satu calon Ketua BEM di luar tahapan dan prosedural tanpa sepengetahuan KPLM dinilai tidak sah. Menyikapi hal tersebut, KPLM akan segera berkoordinasi dengan Dekan Fakultas Hukum serta Steering Committee untuk memastikan seluruh proses tetap berjalan sesuai regulasi.

Baca Juga:  Badan Penelitian Aset Negara Aceh Timur Audiensi Dengan Kabid Aset Aceh Timur

“Kami akan segera mengumumkan hasil rapat KPLM dalam waktu dekat. Kepada seluruh pihak, kami imbau agar tetap menahan diri serta mengikuti regulasi dan tahapan Musyawarah Besar (Mubes) BEM dan BLM FH UMI,” tutup Muhammad Ilham Habibi, Ketua Komisi Pemilihan Lembaga Mahasiswa FH UMI.

Ajukan Hak Koreksi / Hak Jawab

Berita Terkait:

Selama 4 Tahun Menunggu, Akhirnya di Pemerintahan Daeng Manye Lahan SDN 95 Campagaya Menjadi Milik Pemda Takalar Newstv.id, Takalar – Setelah kurang lebih empat tahun lamanya tiga ruang kelas SDN 95 Campagaya disegel oleh pihak ahli waris sejak tahun 2021, akhirnya kini sekolah tersebut kembali bisa difungsikan. Selama ini proses belajar mengajar terpaksa dilakukan di luar kelas atau menumpang di tempat lain. Namun, di era pemerintahan Bupati Ir. H. Mohammad Firdaus, MM. (Daeng Manye) bersama Wakil Bupati Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., M.Si, permasalahan itu berhasil diselesaikan. Kesepakatan resmi antara pihak ahli waris dengan Pemerintah Kabupaten Takalar terjadi pada Senin, 15 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, ahli waris menandatangani dokumen administrasi penyerahan alas hak lahan kepada Pemda Takalar. Proses penyerahan berlangsung di UPT SDN 95 Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara (Galut), dan disaksikan langsung oleh Bupati Takalar. Acara penyerahan ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, antara lain Kepala Inspektorat H. Rusli, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Darwis, S.Pd., MM., Camat Galut Sumarlin, S.Pd., Kepala Desa Tamasaju Abdul Azis, S.Sos., serta aparat kepolisian dari Polsek Galesong dan personel Koramil Galesong. Hadir pula Kepala Sekolah SDN 95 Campagaya, para guru, tokoh masyarakat, orang tua siswa, serta murid-murid yang jumlahnya mencapai 128 orang. Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus,;MM. (Daeng Manye) dalam sambutannya menegaskan bahwa penyelesaian persoalan lahan sekolah ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memperhatikan pendidikan. “Alhamdulillah, setelah empat tahun anak-anak kita belajar dengan kondisi terbatas, hari ini kita bisa pastikan sekolah ini akan difungsikan lagi untuk proses belajar mengajar dan resmin menjadi milik Pemda. Saya berkomitmen bahwa tahun depan ruang kelas yang rusak akan dibangun kembali agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman. “Pendidikan adalah investasi masa depan, dan saya tidak ingin ada lagi anak Takalar yang terhalang hak belajarnya hanya karena masalah lahan, tegasnya Daeng Manye. Camat Galut, Sumarlin, S.Pd., mengungkapkan bahwa keberhasilan mediasi tidak lepas dari arahan langsung Bupati Takalar. Pada Agustus 2025, dirinya melakukan pendekatan persuasif kepada ahli waris dengan cara humanis sehingga berbuah kesepakatan di bulan September. “Pihak ahli waris akhirnya bersedia menyerahkan lahan yang mencakup tiga ruang kelas dengan luas kurang lebih 5 are setelah adanya kesepakatan kompensasi dari Pemda,” jelasnya. Sementara itu, di tempat sama saat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar, Darwis, S.Pd., MM., menyampaikan kepada media bahwa tiga ruang kelas yang rusak parah baru akan diperbaiki tahun depan. “Jika sertifikat sudah atas nama Pemda, maka kami akan mengusulkan penganggaran pembangunan ruang kelas tersebut di tahun 2026. InsyaAllah tahun depan sudah bisa dilaksanakan sesuai penyampaian langsung Bapak Bupati,” ungkapnya.

Lihat Lainnya

Berita Terkini

Selama 4 Tahun Menunggu, Akhirnya di Pemerintahan Daeng Manye Lahan SDN 95 Campagaya Menjadi Milik Pemda Takalar Newstv.id, Takalar – Setelah kurang lebih empat tahun lamanya tiga ruang kelas SDN 95 Campagaya disegel oleh pihak ahli waris sejak tahun 2021, akhirnya kini sekolah tersebut kembali bisa difungsikan. Selama ini proses belajar mengajar terpaksa dilakukan di luar kelas atau menumpang di tempat lain. Namun, di era pemerintahan Bupati Ir. H. Mohammad Firdaus, MM. (Daeng Manye) bersama Wakil Bupati Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., M.Si, permasalahan itu berhasil diselesaikan. Kesepakatan resmi antara pihak ahli waris dengan Pemerintah Kabupaten Takalar terjadi pada Senin, 15 September 2025. Dalam kesempatan tersebut, ahli waris menandatangani dokumen administrasi penyerahan alas hak lahan kepada Pemda Takalar. Proses penyerahan berlangsung di UPT SDN 95 Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara (Galut), dan disaksikan langsung oleh Bupati Takalar. Acara penyerahan ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, antara lain Kepala Inspektorat H. Rusli, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Darwis, S.Pd., MM., Camat Galut Sumarlin, S.Pd., Kepala Desa Tamasaju Abdul Azis, S.Sos., serta aparat kepolisian dari Polsek Galesong dan personel Koramil Galesong. Hadir pula Kepala Sekolah SDN 95 Campagaya, para guru, tokoh masyarakat, orang tua siswa, serta murid-murid yang jumlahnya mencapai 128 orang. Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus,;MM. (Daeng Manye) dalam sambutannya menegaskan bahwa penyelesaian persoalan lahan sekolah ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memperhatikan pendidikan. “Alhamdulillah, setelah empat tahun anak-anak kita belajar dengan kondisi terbatas, hari ini kita bisa pastikan sekolah ini akan difungsikan lagi untuk proses belajar mengajar dan resmin menjadi milik Pemda. Saya berkomitmen bahwa tahun depan ruang kelas yang rusak akan dibangun kembali agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman. “Pendidikan adalah investasi masa depan, dan saya tidak ingin ada lagi anak Takalar yang terhalang hak belajarnya hanya karena masalah lahan, tegasnya Daeng Manye. Camat Galut, Sumarlin, S.Pd., mengungkapkan bahwa keberhasilan mediasi tidak lepas dari arahan langsung Bupati Takalar. Pada Agustus 2025, dirinya melakukan pendekatan persuasif kepada ahli waris dengan cara humanis sehingga berbuah kesepakatan di bulan September. “Pihak ahli waris akhirnya bersedia menyerahkan lahan yang mencakup tiga ruang kelas dengan luas kurang lebih 5 are setelah adanya kesepakatan kompensasi dari Pemda,” jelasnya. Sementara itu, di tempat sama saat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar, Darwis, S.Pd., MM., menyampaikan kepada media bahwa tiga ruang kelas yang rusak parah baru akan diperbaiki tahun depan. “Jika sertifikat sudah atas nama Pemda, maka kami akan mengusulkan penganggaran pembangunan ruang kelas tersebut di tahun 2026. InsyaAllah tahun depan sudah bisa dilaksanakan sesuai penyampaian langsung Bapak Bupati,” ungkapnya.

Muzakkir Dahlan Oktober 30, 2025
Lainnya