Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menegaskan komitmen lembaganya untuk mendorong optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Provinsi Maluku agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Menurut Singgih, penguatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci utama agar bantuan sosial dapat disalurkan secara adil dan akurat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Data DTSEN harus diperkuat. Dari sanalah bantuan sosial disalurkan secara adil dan tepat sasaran,” ujar Singgih dalam keterangannya, Rabu.
Ia menjelaskan, kebijakan bantuan sosial saat ini tidak lagi semata-mata bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui program bantuan usaha yang menyasar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga penerima manfaat memiliki peluang meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Singgih menegaskan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan sosial pemerintah, khususnya bagi daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, termasuk Maluku.
“Maluku membutuhkan percepatan dan perhatian lebih. Kami akan terus memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada masyarakat dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang,” tegasnya.
Komisi VIII DPR RI berkomitmen mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar program bantuan sosial tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu menjadi instrumen efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku secara berkelanjutan.
