Ahmad Rinal3210 Pos

Jakarta, 8 Desember 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melaksanakan kegiatan apel pagi pada Selasa (8/12/2025) pukul 08.00 WIB di lapangan Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh pegawai dari Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Ditjen Imigrasi, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Kanwil HAM, serta Kanwil Balai Harta Peninggalan (BHP).

Apel pagi dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Imigrasi, Nia Viranita Hermanu, selaku pembina apel. Dalam amanatnya, pembina apel menyampaikan ucapan selamat Hari Dharma Wanita kepada seluruh anggota dan keluarga besar Dharma Wanita, serta mengapresiasi peran penting perempuan dalam mendukung kinerja organisasi.

Selain itu, beliau menghimbau seluruh jajaran untuk mempercepat penyusunan dan pelaporan kinerja tahun 2025, agar seluruh target dan administrasi dapat diselesaikan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apel pagi berlangsung tertib dan khidmat, serta menjadi momentum penguatan koordinasi dan komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum DK Jakarta.

Hari ke tiga, sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke 47 di kantor World Intellectual Property Organization (WIPO) menjadi peristiwa istimewa bagi Indonesia, setelah banyak negara dan kelompok regional negara mendukung proposal Indonesia untuk tata kelola royalti.

Delegasi Republik Indonesia dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar. Dalam presentasi yang disampaikan, Wamenlu menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar paling potensial dalam ekonomi music streaming global dan bahwa isu ketimpangan tata kelola royalti lintas negara membutuhkan perhatian internasional yang serius. Selain itu proposal Indonesia juga menyinggung dampak artificial intelligence terhadap produk media.

“Proposal ini dimaksudkan untuk memperkuat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekosistem royalti global, serta memastikan royalti yang adil bagi para pencipta” Ungkap Arief Havas Oegroseno dalam Forum WIPO.

Sementara itu Kepala Badan Strategi Kebijakan, Kementrian Hukum, Andry Indrady menegaskan bahwa usulan Indonesia bertujuan mendorong tata kelola global yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam ekosistem royalti digital. Menurut Andry, ada tiga pilar dalam proposal Indonesia.

“Pertama, Membangun Kerangka Tata Kelola Global di bawah WIPO, Kedua Eksplorasi Mekanisme Pembayaran Royalti Alternatif dan Model Distribusi yang Adil, Ketiga
Penguatan tata kelola collective management organization (CMO) lintas negara” ungkapnya di sidang WIPO.

Setelah presentasi, sejumlah negara mendukung Proposal Indonesia untuk dibahas lebih lanjut; dukungan penuh disampaikan Arab Saudi, Iran, Mesir, Pakistan, Filipina, Aljazair, Thailand, Kazakhstan, Asia Pacific Group dan African Group.

Sementara itu negara negara yang tergabung dalam GRULAC (Group of Latin America and Caribbean Countries) dan CACEEC (Central Asia, Caucasus and Eastern Europe Group) menyambut positif dan siap berdialog lebih lanjut.

Atas dukungan tersebut Indonesia melalui Wakil Menteri luar negeri menyampaikan apresiasi dan rasa syukur “Kami menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan dan dukungan negara anggota, serta menegaskan komitmen untuk bekerja sama secara inklusif dan konstruktif dengan seluruh delegasi WIPO dalam mewujudkan tata kelola royalti global yang transparan, adil, dan berorientasi pada masa depan” ungkapnya.

Selanjutnya, Indonesia membuka ruang dialog dan diskusi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan baik negara maupun industri serta organisasi terkait antara lain berbagai komunitas musik global dalam pembahasan sesi SCCR berikutnya.

Di sela-sela sidang SCCR, delegasi Indonesia juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara antara lain, Jepang, Amerika Serikat, GRULAC, APG, CEBS (Central European Baltic State), Deputy Director General WIPO, Sylvie Forbin, IFPI (International Federation of Phonogram Industri), Group B Country, Uni Europa dan CACEEC (Central Asian, Caucasus, and Eastern European Countries).

Jakarta, 4 Desember 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh serta penguatan komitmen menghadapi program tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula A lantai 4 ini dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat manajerial, serta seluruh pegawai Kantor Wilayah dan Balai Harta Peninggalan Jakarta.

Acara dibuka dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum RI, dilanjutkan pembacaan doa dan laporan penyelenggara oleh Kabag Tata Usaha dan Umum. Kepala Kantor Wilayah kemudian memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi, sebelum seluruh peserta mengikuti sesi foto bersama sebagai penanda dimulainya rangkaian acara inti.

Sesi utama diisi dengan pemaparan capaian kinerja oleh masing-masing unit kerja, yakni Divisi Pelayanan Hukum, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Balai Harta Peninggalan Jakarta, serta Bagian Tata Usaha dan Umum. Setiap pemaparan memuat progres, tantangan, dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan di tahun mendatang, serta dievaluasi oleh pimpinan terkait guna memastikan keselarasan arah kerja.

Di sela kegiatan, Kepala Kantor Wilayah menggelar press conference untuk menyampaikan poin-poin penting hasil evaluasi serta arah kebijakan menuju tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah menegaskan pentingnya sinergi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan di seluruh jajaran organisasi. Setelah rangkaian sesi dan diskusi selesai, kegiatan ditutup oleh pembawa acara dan berlangsung lancar hingga akhir.

Jakarta, 3 Desember 2025 — Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kreativitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Layanan Kekayaan Intelektual (KI) dengan tema “Membangun ASN yang Inovatif dan Kreatif Melalui Kekayaan Intelektual.” Kegiatan berlangsung di Aula A Lantai 4 Kanwil Kemenkum DK Jakarta mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Acara dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty, yang menegaskan bahwa pemahaman tentang Kekayaan Intelektual sangat penting bagi ASN sebagai motor penggerak inovasi di lingkungan pemerintah. Ia menyampaikan bahwa peningkatan literasi KI menjadi langkah strategis untuk mendorong munculnya karya, inovasi, dan kreativitas aparatur negara yang terlindungi secara hukum. Sosialisasi menghadirkan dua narasumber ahli di bidang Kekayaan Intelektual, yang memberikan penjelasan mendalam mengenai pentingnya perlindungan KI, manfaat hukum bagi pencipta, hingga prosedur pendaftaran KI untuk karya-karya inovatif ASN.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat budaya inovasi di lingkungan Kanwil Kemenkum DK Jakarta serta meningkatkan pemanfaatan layanan KI sebagai bagian dari transformasi menuju aparatur yang profesional, kreatif, dan berdaya saing.