NEWSTV.ID | MANDAILING NATAL
Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kembali menjadi sorotan. Kali ini, Bendahara Satuan Mahasiswa dan Pemuda Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (SATMA AMPI) Madina, Muhammad Saleh, menyoroti dugaan adanya kesepakatan pungutan terhadap alat berat jenis ekskavator (beko) sebelum beroperasi di wilayah Desa Kampung Baru.
Berdasarkan informasi yang diterima, sebelum alat berat masuk ke wilayah tersebut, diduga terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, sejumlah perangkat desa, sebagian masyarakat, serta pihak lainnya.
Dalam musyawarah tersebut, acara disebut dibuka oleh seseorang bernama Sabiran bersama Kepala Desa dan sejumlah pihak yang hadir.
Dari informasi yang diperoleh, terdapat dugaan kesepakatan bahwa setiap unit alat berat yang masuk dikenakan biaya sebesar Rp5 juta per unit. Selain itu, dari setiap hasil aktivitas pertambangan disebutkan adanya pembagian sebesar 2,5 persen yang diperuntukkan bagi desa atau pihak pengurus.
Muhammad Saleh mempertanyakan dasar hukum, transparansi, serta mekanisme pengelolaan uang yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan tersebut.
“Kalau benar ada musyawarah yang menyepakati pungutan Rp5 juta untuk setiap alat berat dan pembagian 2,5 persen dari hasil pertambangan, maka ini harus dijelaskan secara terbuka. Siapa yang menerima uang tersebut, siapa yang mengelola, dan ke mana aliran dananya?” tegas Muhammad Saleh.
Ia juga mengingatkan agar jangan sampai kesepakatan yang mengatasnamakan kepentingan desa justru menjadi celah untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok tertentu.
“Jangan sampai atas nama kepentingan masyarakat dan desa, justru muncul dugaan praktik kongkalikong, kepentingan pribadi, atau pengumpulan kekayaan oleh pihak-pihak tertentu. Jika memang ada penerimaan uang, harus jelas pertanggungjawabannya,” lanjutnya.
Menurut Muhammad Saleh, persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan administrasi atau kesepakatan masyarakat semata. Apabila aktivitas pertambangan tersebut tidak memiliki izin, maka pungutan maupun pembagian hasil yang berkaitan dengan aktivitas tersebut juga perlu ditelusuri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
SATMA AMPI Madina mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Mandailing Natal, untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan kesepakatan tersebut.
Pihak kepolisian diminta memeriksa pihak-pihak yang hadir dalam musyawarah, menelusuri dugaan penerimaan uang Rp5 juta per unit alat berat, serta mengusut aliran pembagian 2,5 persen dari hasil aktivitas pertambangan.
“Kami meminta aparat jangan hanya melihat aktivitas alat beratnya, tetapi juga menelusuri siapa pemodalnya, siapa pengurusnya, siapa yang menerima setoran, dan siapa yang menikmati hasilnya. Semua harus terang dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” tutup Muhammad Saleh.
SATMA AMPI Madina menegaskan bahwa dugaan ini perlu dibuktikan melalui penyelidikan yang transparan dan profesional. Pihak Kepala Desa, Sabiran, maupun pihak pengurus yang disebut dalam informasi tersebut juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi agar persoalan ini menjadi terang di tengah masyarakat.
Tim
