Indeks

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar kegiatan apel pagi rutin pada Senin (07/07/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran pegawai Kantor Wilayah dan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Tessa Harumdila.

Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran pada triwulan pertama dan kedua, serta mendorong agar capaian tersebut terus ditingkatkan. “Pemerintahan tentunya punya target kinerja yang harus diselesaikan. Kita sudah melewati dua triwulan, dan banyak sumbangsih yang telah diberikan teman-teman untuk organisasi,” ungkapnya.

Tessa Harumdila juga menegaskan harus bersiap menghadapi uji petik penilaian dari Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilai Nasional (TPN). “Mohon nanti bersiap agar setiap pelayanan yang ada di Kantor Wilayah bisa dilayani dengan baik. Kita ingin memastikan bahwa seluruh aspek pelayanan publik berjalan optimal dan sesuai standar,” ujarnya.

Menutup arahannya, ia kembali mengingatkan pentingnya menjaga integritas, disiplin, dan penampilan sebagai ASN. “Integritas dan disiplin adalah kunci. Pakaian yang digunakan mencerminkan pribadi ASN itu sendiri. Harus rapi dan menyesuaikan dengan kondisi,” tuturnya.

Depok – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej membuka rangkaian peringatan Hari Pengayoman Ke-80 Kementerian Hukum (Kemenkum) Tahun 2025. Pembukaan Hari Pengayoman Ke-80 ini dimulai dengan berbagai kegiatan kompetisi olahraga yang diikuti oleh pegawai di lingkungan Kemenkum.

Dalam sambutannya, Wamenkum menyampaikan, bahwa di dalam olahraga terdapat nilai sportivitas. Dan di dalam nilai sportivitas ada semangat untuk bekerja secara profesional.

“Rangkaian Hari Pengayoman ke-80 ini di mulai dengan olahraga, untuk menciptakan nilai sportivitas, karena dalam menjaga nilai sportivitas itu ada semangat untuk bekerja secara profesional,” ujar Wamenkum di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, pada Jumat (04/07/2025).

Lebih lanjut dia menyampaikan, bahwa sesuai dengan tema Hari Pengayoman Ke-80 yaitu “80 Tahun Pengayoman: Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan”, diharapkan seluruh pegawai bisa bahu-membahu, bekerja sama dan berkolaborasi untuk memajukan Kemenkum.

“Sesuai dengan tema Hari Pengayoman Ke-80, kita diharapkan bisa bahu membahu, bekerja sama, berkolaborasi untuk memajukan kementerian yang kita cintai bersama ini menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum, Nico Afinta dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial dan kontribusi nyata Kemenkum kepada masyarakat, serta menampilkan capaian inovasi dan peran strategis Kemenkum dalam pembangunan hukum.

“Tujuan rangkaian Hari Pengayoman Ke-80 ini adalah untuk meningkatkan kepedulian sosial serta kontribusi nyata Kemenkum kepada masyarakat, yang terakhir menampilkan capaian inovasi dan peran strategis Kemenkum dalam pembangunan hukum,” ucap Nico.

Pelaksanaan Hari Pengayoman Ke-80 dimulai pada tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan kegiatan puncak pada tanggal 19 Agustus 2025. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi upacara pembukaan, bakti sosial, pelayanan publik, olahraga dan upacara puncak hari pengayoman.

Jakarta, 4 Juli 2025 – Dalam rangka memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggandeng Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas persiapan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Jakarta. Langkah ini merupakan bagian dari program nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk memberikan solusi terhadap fenomena konflik sosial di masyarakat dengan menghadirkan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau di tingkat kelurahan.

Berbeda dengan daerah lain, Jakarta tidak memiliki struktur desa, melainkan hanya kelurahan. Hal ini menjadi perhatian khusus dalam proses pembentukan Posbankum, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Posbankum dirancang untuk memberikan layanan informasi, konsultasi hukum, advokasi, mediasi, serta rujukan kepada advokat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Hasil koordinasi menyepakati tiga langkah tindak lanjut penting, yaitu: penetapan SK Pembentukan Posbankum di wilayah DK Jakarta, SK tentang Paralegal Posbankum, serta perjanjian kerja sama dengan lima wali kota dan satu bupati di wilayah DKJ. Dengan sinergi ini, diharapkan Posbankum dapat segera terbentuk dan berfungsi optimal sebagai garda terdepan pemberian bantuan hukum di tengah masyarakat Jakarta.

Jakarta – Jajaran Kanwil Kemenkum DK Jakarta dipimpin Plh. Kakanwil Andi Yulia Hertaty bersama Kadiv PPPH Tessa Harumdila didampingi Kabid Pelayanan AHU Sukino melaksanakan audiensi dengan Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati. Audiensi ini ditujukan dalam percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Wilayah DKI Jakarta. Andi Yulia Hertaty menyampaikan bahwa kedatangannya bersama jajaran adalah untuk berkoordinasi dalam proses pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Wilayah Jakarta. Lebih lanjut Andi Yulia Hertaty juga menyampaikan bahwa Kanwil DK Jakarta siap mendukung proses legalitas pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih bersama dengan para Notaris di Wilayah Jakarta yang nantinya akan ditunjuk dalam pembuatan akta koperasi. “Dengan Notaris yang ada di Jakarta kita siap mendukung dalam hal legalitas pembentukan akta koperasi, oleh karena itu kita membutuhkan dukungan dari Asperkeu Setda Provinsi DKI Jakarta” Ujarnya.

Sementara itu Suharini Eliawati menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap untuk mendukung berdirinya Koperasi Kelurahan Merah Putih di Wilayah Jakarta. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan pendirian 267 koperasi di seluruh kelurahan, dengan target operasional pada 12 Juli 2025, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan koperasi ini, termasuk revisi APBD untuk pembiayaan legalitasnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berupaya untuk mencari kolaborator dalam menghadapi kendala terkait biaya pembuatan akta notaris dan tetap optimis pembentukan KMP akan sesuai dengan jadwal.

Jakarta, Kanwil Kemenkum Daerah Khusus Jakartakembali melaksanakan pelatihan paralegal angkatan II tahun 2025 pada hari Kamis, 5 Juni 2025.

Pada pelatihan hari  ini, para peserta yang berjumlah 165 orang yang berasal dari 5 wilayah Daerah Khusus Jakarta menerima materi 1) penyusunan dokumen laporan, pengaduan dan kronologis, 2) prosedur hukum dan sistem peradilan, dan 3) teknis komunikasi.

Sesi pertama diisi oleh 3 orang narasumber dari PBH FH UKI yaitu Pdt. Dr. Marudud Parulian Silitonga, STh, S.H., M.H., Haposan Sinaga, S.H., M.H., dan Francois G. Ritonga, S.H., M.H. Narasumber menyampaikan mengenai langkah awal dalam membuat laporan, yaitu menyusun kronologi dengan melakukan identifikasi masalah, melakukan verifikasi, pengumpulan bukti, dan menentukan lembaga pelaporan/pengaduan dan salah satu poin penting adalah menggunakan 5 W (What, Who, When, Where, Why), sebagai pedoman penyusunan laporan.

Materi kedua, prosedur hukum dalam peradilan, disampaikan oleh Bapak Zulfikar Judge dari LKBH FH Universitas Esa Unggul yang menyampaikan bahwa Peradilan Hukum bersifat imparsial dan tidak diskriminatif, asas-asas hukum baik perkara pidana dan perdata.

Materi ketiga, disampaikan oleh Bapak Masidin dari LKBH FH Universitas Nasional yang menyampaikan fungsi dan tujuan komunikasi dan bagaimana komunikasi yang efektif bagi paralegal dan pentingnya mengendalikan emosi sebagai paralegal serta meningkatkan kemampuan untuk menyimak.

Selama proses pemaparan, panitia yang terdiri dari para Penyuluh Hukum melakukan moderator sesi dan fasilitator kegiatan sehingga acara berjalan lancar dan tertib. Selama pelatihan ini peserta aktif berdiskusi dengan banyaknya penanya di setiap sesi. Narasumber menjelaskan materi secara rinci dan menjawab pertanyaan peserta.