Indeks

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta turut serta dalam kegiatan Launching Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum, Pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak Tahun 2025, serta Pelatihan Juru Damai bagi Kepala Desa/Lurah (Peacemaker Training) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Kamis (05/06/2025). Plh. Kepala Kantor Wilayah, Andi Yulia Hertaty hadir langsung di Graha Pengayoman sedangkan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Tessa Harumdila dan Penyuluh Hukum mengikuti melalui daring di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Kepala BPHN, Min Usihen dalam laporannya menegaskan pentingnya Posbankum sebagai sarana untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, dengan menghadirkan layanan yang lebih dekat, mudah, dan inklusif di tingkat desa dan kelurahan. Lebih lanjut, Min Usihen menyampaikan bahwa kegiatan ini juga merupakan langkah nyata dalam mendukung transformasi digital dan integrasi layanan hukum, melalui peluncuran Portal Informasi Bantuan Hukum yang dapat diakses masyarakat secara luas.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Atgas, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan akses keadilan sebagai hak dasar seluruh warga negara, tanpa terkecuali. “Indonesia memiliki sistem hukum yang sangat beragam dari hukum adat hingga hukum Islam. Namun dalam keberagaman itu, kita harus pastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi tuntutan, melainkan menjadi hak nyata yang bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPHN dengan Mahkamah Agung, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian PPPA juga menjadi bagian penting dari kegiatan, menandai kolaborasi lintas lembaga dalam memperkuat sistem bantuan hukum nasional. Kanwil Kemenkum DK Jakarta berkomitmen untuk terus mendorong penyebarluasan layanan bantuan hukum, meningkatkan kapasitas paralegal di masyarakat, serta memperkuat peran lurah sebagai juru damai di wilayahnya masing-masing.

Jakarta – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menargetkan agar Indonesia menduduki peringkat pertama se-ASEAN dalam hal jumlah indikasi geografis yang terdaftar di tahun 2025. Untuk mencapai target ini, Supratman mengatakan Kementerian Hukum (Kemenkum) akan memudahkan proses pendaftaran indikasi geografis.

“Saya harap jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat menyederhanakan proses pendaftaran indikasi geografis agar semakin banyak yang mendaftar, jangan dipersulit,” ucap Supratman di gedung Kemenkum, Rabu (4/6/2025).

Selain itu, Kemenkum melalui DJKI menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk turut serta mendorong peningkatan permohonan KI pada bidang paten, hak cipta, dan indikasi geografis yang bersumber dari hasil riset dan inovasi unggulan para peneliti di Indonesia.

Tak hanya di tingkat nasional, Kemenkum juga mendorong kolaborasi antara Kantor Wilayah Kemenkum dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai upaya memperluas jangkauan pelindungan KI hingga ke seluruh pelosok nusantara.

“BRIN mendorong peran BRIDA di seluruh Indonesia untuk melakukan penelitian mendalam dan pendampingan terkait potensi indikasi geografis sebagai KI komunal bernilai ekonomi tinggi yang berasal dari keunikan produk-produk khas daerah masing-masing,” terang menteri kelahiran Sulawesi ini dalam acara Expose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi KI.

Menurut Supratman, upaya meningkatkan pendaftaran kekayaan intelektual, termasuk indikasi geografis, harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelindungan KI. Untuk itu, DJKI meluncurkan Laman Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia, ekii.dgip.go.id. Inovasi ini merupakan pusat pembelajaran KI yang komprehensif serta mudah diakses dari mana saja dan kapan saja.

“Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan KI saat ini terus tumbuh. Hal ini perlu terus kita dukung dengan kemudahan-kemudahan teknologi. Ketika karya anak bangsa terlindungi, kepercayaan diri meningkat, investasi dalam inovasi tumbuh, dan mendorong kemajuan Indonesia di kancah global,” katanya.

Untuk diketahui, DJKI Kemenkum mencatatkan peningkatan permohonan KI dalam satu dekade terakhir. Sepanjang 2015 s.d. 2024, pertumbuhan permohonan KI rata-rata sebesar 18,5% per tahun dan puncaknya pada tahun 2024 mencapai 339.304 permohonan.

Kemudian, permohonan KI pada kuartal pertama 2025 telah mencapai 88.893. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun kemarin pada periode yang sama. Capaian ini diiringi dengan perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp297.584.111.537 atau 31,83% dari target tahun ini.

“Peningkatan signifikan jumlah pendaftaran KI dan terwujudnya sistem pelindungan yang modern serta terintegrasi merupakan bukti nyata komitmen kami untuk menciptakan ekosistem KI yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Supratman.

Jakarta, 4 Juni 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta kembali menyelenggarakan Pelatihan Paralegal Angkatan II Tahun 2025 yang berlangsung pada Rabu (4/6). Kegiatan ini diikuti sebanyak 165 peserta dari lima wilayah Administrasi di Daerah Khusus Jakarta yang secara antusias mengikuti sesi pelatihan hari kedua.

Pelatihan ini merupakan sebagai bagian dari program nasional Paralegal Serentak yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor PHN-HN.5-HN.04.03-124 tentang Hasil Verifikasi Pendaftaran dan Pelaksanaan Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II Tahun 2025.

Pada hari kedua pelatihan, peserta mendapatkan tiga materi utama yang relevan dengan peran strategis paralegal dalam masyarakat yang berfokus pada tiga materi yang disampaikan seputar Bantuan Hukum dan Advokasi, Pengantar Hukum dan Demokrasi, serta Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Sesi pertama disampaikan oleh Dr. Dian Andriani, S.H., M.H. dari Lembaga Penyedia Bantuan Hukum Advokat Indonesia. Beliau menekankan pentingnya pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus pidana, yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam satu proses pemulihan.

Materi kedua dibawakan oleh Bapak Amodra Mahardika dari LBH UPN Veteran Jakarta. Ia menguraikan hubungan antara prinsip demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat dan prinsip nomokrasi dalam negara hukum, serta pentingnya pemahaman hukum sebagai fondasi sistem demokrasi.

Sementara itu, sesi ketiga diisi oleh Azmi Hendarwan dari LBH Aisyiyah yang menyoroti pentingnya peran paralegal dalam masyarakat. Ia menegaskan bahwa paralegal dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan solusi hukum di tingkat lokal, khususnya dalam membantu masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan untuk dapat mengakses keadilan.

Dari 165 peserta terdaftar, sebanyak 120 hadir penuh, 20 mengikuti secara berkelompok, sementara 15 orang berhalangan hadir karena kegiatan lain atau izin. Selama sesi berlangsung, panitia yang terdiri dari para penyuluh hukum turut berperan penting sebagai moderator dan fasilitator untuk memastikan kelancaran jalannya kegiatan.

Meskipun terdapat kendala teknis berupa gangguan audio dan jaringan, pelatihan tetap berjalan dengan lancar berkat antusiasme peserta yang tetap tinggi dan Diskusi berlangsung interaktif dengan banyak pertanyaan yang diajukan, menunjukkan minat besar terhadap materi yang disampaikan.

Koordinator Penyuluh Hukum menyampaikan bahwa melalui pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas paralegal dan menjadikan agen perubahan hukum dalam mendampingi masyarakat khususnya dalam penyelesian permasalahan hukum tingkat lokal di lingkungan masyarakat masing – masing, serta mendorong terciptanya keadilan yang inklusif dan berkeadaban hukum.

Jakarta – Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta memasuki hari ketiga dengan serangkaian materi pembekalan yang bersifat teknis dan strategis, Rabu (04/06). Kegiatan dimulai dengan penyampaian materi mengenai Tugas dan Fungsi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), yang disampaikan oleh Kepala Divisi PPPH, Tessa Harumdila. Ia menjelaskan dengan detail proses pengharmonisasian, pentingnya kerjasama antar stakeholder bagi para perancang, pembinaan dan penyuluhan hukum bagi Masyarakat serta menyediakan layanan hukum gratis.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta (BHP), Amien Fajar Ocham. Ia menyampaikan tugas dan fungsi BHP untuk mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang tidak mampu mengurus diri sendiri karena hukum atau putusan pengadilan. Magribi Putu menutup selaku Kepala Bagian Umum menutup rangkaian orientasi dengan penjelasan struktur organisasi pada Kantor Wilayah.

Masa orientasi ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan pengetahuan akan Unit Kerja sesuai dengan jabatan masing-masing. Dengan bekal ini, para CPNS harus siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta.

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menutup rangkaian peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2025 dengan penyelenggaraan “Expose Kinerja Satu Dekade dan Pemberian Penghargaan Kekayaan Intelektual” di Jakarta, Rabu (4/6/2025). Plh. Kakanwil Kemenkum DK Jakarta Andi Yulia Hertaty hadir langsung dalam acara tersebut. Acara ini menjadi momentum penting refleksi perjalanan panjang reformasi layanan dan sistem perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya mengapresiasi capaian DJKI dalam membangun sistem perlindungan kekayaan intelektual yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis digital. “Satu dekade pondasi tertanam, transformasi digital DJKI bawa perubahan nyata,” ucapnya dalam pantun pembuka yang disambut meriah para undangan.

Sementara itu Direktur Jenderal KI, Ir. Razilu, dalam laporannya menyampaikan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, tercatat total 1.738.573 permohonan kekayaan intelektual (KI) yang masuk, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 18,5 persen. Sebagian besar berasal dari dalam negeri, yakni 86,76 persen, mencerminkan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat Indonesia dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

Dalam acara ini DJKI juga melaunching laman edukasi POP HC dan pemberian beberapa kategori penghargaan diantaranya adalah penyerahan sertifikat logo Kementerian UMKM, Pencatatan Ciptaan Mars KI Kepada Ir. Razilu, Sertifikat Paten, Sertifikat Desain Industri, Sertifikat Merk dan juga Penetapan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual. DJKI juga memberikan Apresiasi kepada Kantor Wilayah yang telah melakukan Aransemen lagu Mars Kekayaan Intelektual. Kanwil Kemenkum DK Jakarta yang bekerja sama dengan Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) berhasil meraih peringkat II dari total 33 Kantor Wilayah.

Plh. Kakanwil Andi Yulia Hertati menerima penghargaan tersebut secara langsung yang diberikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Lomba Aransemen tersebut juga tercatat dalam rekor MURI dengan kategori Lembaga dengan mars unsur varian etnik terbanyak (33 Nuansa Daerah). Terakhir Andi Yulia Hertaty mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas inovasi aransemen oleh Lembaga Kebudayaan Betawi yang berhasil mengukir prestasi, ia berharap kedepan akan terus terjalin sinergi antara Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Pemerintah Daerah dan juga Lembaga Kebudayaan Betawi dalam hal Kekayaan Intelektual.

Jakarta, 3 Juni 2025 — Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta memasuki hari kedua dengan serangkaian materi pembekalan yang bersifat teknis dan strategis. Acara dimulai dengan penyampaian materi mengenai Kode Etik dan Budaya Kerja, yang disampaikan oleh Analis Analis SDM Aparatur Mayda, Adi Prayogo.

Selanjutnya Analis SDM Aparatur Muda, Kiki Rizki Wardhana memberikan materi tentang Manajemen ASN, yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap sistem kepegawaian dan pengembangan karier di lingkungan pemerintah. Materi ketiga disampaikan oleh Pranata Humas Ahli Muda, Bintang Ayu Soraya dengan topik Kehumasan dan Teknologi Informasi, yang membahas etika bersosial media bagi ASN. Menjelang siang Analis Perencana Ahli Muda, Januar Kurniawan Prakosa memberikan penjelasan mengenai Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Tata Nilai Organisasi, sebagai upaya memperkenalkan kerangka kerja organisasi tempat para CPNS akan bertugas.

Setelah istirahat siang, orientasi dilanjutkan dengan pengenalan unit kerja secara lebih spesifik. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty yang menyampaikan mengenai Divisi Pelayanan Hukum serta peranannya dalam pelayanan publik dan penegakan hukum. Kemudian Kepala Bidang Pelayanan AHU, Sukino yang menyampaikan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan AHU dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Puguh Andrianto menyampaikan dasar-dasar Kekayaan Intelektual (KI) dan perlindungannya bagi masyarakat Daerah Khusus Jakarta.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta menggelar kegiatan Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II, yang dilaksanakan secara daring mulai 3 hingga 5 Juni 2025. Kegiatan ini diawali dengan pengarahan dan pembekalan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Tessa Harumdila didampingi Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Tessa Harumdila menyampaikan bahwa pentingnya peran paralegal dalam meningkatkan akses keadilan dan pemberdayaan hukum di tingkat masyarakat desa dan kelurahan. “Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak/Ibu dalam kegiatan ini.Saya berharap Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pelatihan, tetapi juga menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperluas jangkauan bantuan hukum secara merata” Ujar Tessa Harumdila.

Kegiatan ini diikuti oleh 168 peserta yang siap mengikuti Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II yang tersebar dari seluruh wilayah DKI Jakarta. Para peserta sendiri berasal dari berbagai latar belakang dan tergabung dalam kelas A hingga C yang difasilitasi melalui media zoom meeting. Terakhir Tessa Harumdila menyampaikan bahwa Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk memperkuat kehadiran Posbankum Desa/Kelurahan di wilayah Indonesia sebagai sarana akses hukum yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus menjawab antusiasme masyarakat terhadap program paralegal berbasis komunitas.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan kegiatan wawancara permohonan pewarganegaraan yang diikuti oleh 11 calon Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat di ruang rapat Ismail Saleh, Senin (02/06/2025).

Kegiatan wawancara ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengajuan permohonan pewarganegaraan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tim pewawancara terdiri dari unsur Kanwil Kemenkum DK Jakarta yang dipimpin oleh Kabid Pelayanan AHU Sukino, Kepolisian, Disdukcapil, Kantor Pajak dan BIN.

Calon WNI yang hadir dalam wawancara tersebut menjelaskan motivasinya menjadi bagian dari bangsa Indonesia, termasuk penguasaan Bahasa Indonesia, pemahaman tentang Pancasila dan UUD 1945, serta komitmen untuk setia kepada NKRI dan tidak memiliki kewarganegaraan ganda setelah memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Tim pewawancara melakukan pendalaman terhadap latar belakang pemohon, termasuk integrasi sosial, kegiatan keseharian, serta kontribusinya terhadap masyarakat sekitar. Wawancara berlangsung dengan tertib dan kondusif, serta menunjukkan bahwa pemohon memiliki pemahaman dan kesiapan menjadi warga negara Indonesia yang baik.

Hasil dari wawancara ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses verifikasi lebih lanjut yang akan diteruskan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum RI. Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum DK Jakarta dalam memastikan setiap proses administrasi kewarganegaraan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II (Parletak II) dan Peacemaker Training yang berlangsung pada Senin (2/6/2025) pukul 09.00 WIB bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv PPPH) Tessa Harumdila dan dihadiri oleh para Penyuluh Hukum serta Jabatan Fungsional Umum (JFU) di lingkungan Kanwil. Dalam arahannya, Kadiv PPPH menyampaikan bahwa selama tiga hari ke depan, akan dilaksanakan dua kegiatan utama, yaitu Parletak II dan Pendampingan Penyusunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (PJA).

Sebanyak 200 peserta Parletak II dari DKI Jakarta akan mengikuti pelatihan selama tiga hari, 3–5 Juni 2025. Peserta akan dibagi ke dalam tiga kelas dan mendapatkan delapan mata ajar sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Usai pelatihan, peserta akan melaksanakan tahapan aktualisasi selama tiga bulan sebagai bentuk implementasi materi yang telah diperoleh. Terdapat 9 narasumber yang telah disiapkan, dan sesi-sesi pelatihan akan dimoderatori oleh Penyuluh Hukum Madya.

Selain itu, rapat juga membahas persiapan kegiatan Peacemaker Training yang diikuti oleh 1.380 peserta dari seluruh Indonesia. Provinsi DKI Jakarta diwakili oleh 47 lurah dari lima wilayah kota administratif. Kegiatan ini akan dibuka secara resmi oleh Kepala BPHN pada tanggal 3 Juni dan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 5 Juni 2025.

Beberapa tindak lanjut yang menjadi perhatian dalam rapat di antaranya adalah pembagian tugas dan peran fungsional untuk kegiatan Parletak II, penyusunan Surat Keputusan (SK) fasilitator dan panitia seleksi daerah (Panselda), serta pembuatan surat undangan untuk peserta.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta terhadap penguatan kapasitas hukum masyarakat dan pembangunan sistem penyelesaian konflik berbasis komunitas.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta mengikuti Upacara Hari Lahir Pancasila pada Senin (2/6/2025) secara daring di Aula Lantai 4. Tampak Plh. Kepala Kantor Wilayah, Andi Yulia Hertaty, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Tessa Harumdilla, Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Amien Fajar Ocham, bersama seluruh jajaran mengikuti upacara yang mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara yakni Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto yang membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi. Wamenham menegaskan pentingnya memperkokoh ideologi Pancasila sebagai fondasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia Emas 2045. “Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” kata Mugiyanto.

Wamenham melanjutkan bahwa memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. “Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita,” terang Wamenham.
Menutup amanatnya, Wamenham mengungkapkan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan generasi saat ini. “Akhirnya, marilah kita terus bergotong royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa dan bernegara. Dirgahayu Pancasila! Jayalah Indonesiaku!,” pungkasnya.