Padangsidimpuan, NEWSTV.ID — Dalam upaya mempercepat reforma agraria dan meningkatkan kualitas layanan pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggelar rapat evaluasi terkait penyelesaian Kategori Wilayah (KW) 4, 5, dan 6, penyerahan sertipikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta progres pelaksanaan PTSL Tahun 2026, Rabu, (01/04/2026)
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, S.T., dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan target nasional program PTSL berjalan sesuai rencana serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Agustina Harahap menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian target kerja, khususnya pada kategori KW 4, 5, dan 6 yang membutuhkan penanganan lebih intensif. Ia juga menekankan peningkatan kinerja tim melalui koordinasi yang solid, disiplin kerja, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung digitalisasi layanan pertanahan.
“Seluruh jajaran harus bekerja secara optimal dan profesional. Kita tidak hanya mengejar target administratif, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, transparan, dan terpercaya,” tegasnya.
Program PTSL sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat secara menyeluruh. Melalui program ini, pemerintah berupaya mendorong pemerataan ekonomi serta mengurangi potensi konflik pertanahan di berbagai daerah.
Rapat evaluasi ini juga menjadi momentum untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengatasi hambatan tersebut. Dengan pendekatan evaluatif dan solutif, Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan optimistis seluruh rangkaian kegiatan PTSL Tahun 2026 dapat diselesaikan tepat waktu.
Selain itu, komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik juga terus diperkuat melalui implementasi zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang digaungkan oleh ATR/BPN dalam mewujudkan institusi yang modern dan berintegritas.
Melalui langkah-langkah konkret tersebut, Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program nasional reforma agraria serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat juga diimbau untuk terus mengikuti informasi terkini melalui kanal resmi media sosial Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan sebagai bagian dari transparansi dan keterbukaan informasi publik. (AHN)
