![PERWAKILAN HAMAS MENUJU KAIRO UNTUK MEMBAHAS GENCATAN SENJATA
Perwakilan Hamas akan berada di Kairo hari ini untuk melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan gencatan senjata di Gaza. Pengumuman tersebut disampaikan 2 hari setelah gencatan senjata ditengahi antara Israel dan Hizbullah. Amerika Serikat juga telah mengumumkan upaya diplomatik baru dengan Qatar Turki dan Mesir untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera lebih dari 250 warga sipil disandera dan lebih dari 1200 dibunuh oleh Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel sementara itu Hasbullah Ketua Naim kasim telah menyatakan Kemenangan melawan Israel setelah gencatan senjata diberlakukan. Kasim lebih lanjut mengatakan bahwa kutipan Kemenangan besar ini melampaui kemenangan pada tahun 2006 karena mencegah Israel menghancurkan Hizbullah dan melemahkan atau melemahkan perlawanan yang dilakukan untuk berkoordinasi dengan Tentara Lebanon pada tingkat tinggi untuk melaksanakan gencatan senjata. syarat gencatan senjata dengan Israel sekarang ketua partai Pasukan Lebanon Samir Gaga juga mengkritik hez buah karena membuka front dengan Israel dan menuduh kelompok militan Syiah melakukan kejahatan besar terhadap Israel. Warga Lebanon lebih dari 4.000 orang telah terbunuh di Lebanon sejak konflik dengan Israel dimulai [Musik] untuk [Musik] orang-orang di Beirut selatan kembali melaksanakan salat di masjid pinggiran kota setelah gencatan senjata diberlakukan untuk pertama kalinya sejak September sementara itu militer Israel telah memperingatkan warga militer Lebanon untuk tidak kembali ke 60 desa di selatan negara itu sampai pemberitahuan lebih lanjut. IDF mengatakan bahwa siapa pun yang melakukan hal tersebut akan menempatkan diri mereka dalam bahaya, terlebih lagi Kepala IDF hery halvi telah mengindikasikan bahwa ia bermaksud melakukan hal tersebut. untuk mengundurkan diri setelah militer menyelesaikan penyelidikannya terhadap Serangan 7 Oktober Hamas sebelumnya dia mengatakan dia akan memutuskan ketika tugas tersebut selesai mengalihkan Fokus ke Yaman puluhan ribu pengunjuk rasa bergabung dalam demonstrasi mingguan di ibukota Yaman SAA pada hari Jumat untuk menunjukkan solidaritas dengan rakyat di Jalur Gaza dan Lebanon para demonstran meneriakkan slogan- slogan anti-Amerika dan anti-israel. Pemberontak HTI telah menjadi komponen selama Perang Timur Tengah perlawanan AIS Iran yang mencakup Hizbullah Hamas dan kelompok militan lainnya.
#NEWSTV](https://i.ytimg.com/vi/3Q_U3Yzev0c/maxresdefault.jpg)
Ratusan Jurnalis dari berbagai media di Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan aksi penolakan untuk menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang tengah disusun oleh DPR RI, Rabu (29052024) yakni dianggap dapat mengancam iklim demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.
Hadir dalam aksi yang berlangsung di depan Kantor DPRD Kaltim, Rabu (29/5/2024) Koalisi Kemerdekaan Pers Kaltim yang terdiri seluruh kelompok jurnalis bergerak menyuarakan keresahan tersebut.
Koalisi ini membawa beberapa tuntutan dan mengeluarkan pernyataan tegas serta mendesak DPR RI dan Presiden untuk menolak Pembahasan RUU Penyiaran yang cacat prosedur dan merugikan publik.
Hanya saja, peserta aksi dibuat kecewa lantaran tak ada satupun anggota DPRD Kaltim yang hadir. Koordinator Lapangan (Korlap) Koalisi Kemerdekaan Pers Kaltim Ibrahim Yusuf pun mengaku sangat kecewa karena tidak dapat menemui wakil rakyat.
“Kami dari koalisi sangat kecewa kepada wakil rakyat Kaltim yang tidak bersepakat, tidak setuju dan tidak memfasilitasi kami untuk menolak revisi RUU Penyiaran,” ucapnya.
Lebih lanjut, mengenai substansi RUU yang bertentangan dengan nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Koalisi ini menekankan bahwa substansi RUU Penyiaran harus sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Hal itu terjadi, karena kehadiran RUU bermasalah ini tidak melibatkan partisipasi publik.
“Kami meminta DPR RI untuk melibatkan partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan revisi UU Penyiaran. Tujuannya adalah memastikan tidak ada pasal multitafsir yang dapat digunakan untuk mengurangi kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat,” lanjut Ibrahim.
Ibrahim juga meminta untuk pembuatan UU ini melibatkan organisasi masyarakat sipil dan Dewan Pers. Karena hal ini berpengaruh terhadap pembiasan nilai-nilai kemerdekaan pers.
“Dengan kebebasan yang diberikan, jurnalis dapat bekerja profesional, dan bagaimana seluruh unsur demokrasi mendukung jurnalis untuk bekerja sesuai dengan kode etik. Hal ini dianggap penting untuk memenuhi hak-hak publik atas informasi yang akurat dan berimbang,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Samarinda Nofiyatul Chalimah menyebut kompleksitas masalah dari Kaltim, dari lingkungan hingga Sumber Daya Manusia.
“Jika RUU Penyiaran ini diteruskan, maka akan mengancam kerja-kerja kita sebagai jurnalis. Apalagi Kaltim saat ini menjadi sorotan se-Indonesia. Itu alasan mengaka kita harus bersolidaritas, dan melawan dari Kaltim,” sebutnya.
Salah satu perwakilan Sekretariat DPRD Kaltim menyebut para dewan tidak dapat menemui massa aksi dikarenakan sedang ada penyerapan aspirasi di masing-masing komisi. “Kami memohon maaf, karena para dewan sedang bertugas di komisinya masing-masing,” tutupnya. (adit)
Editor: M Khaidir
The post Ratusan Jurnalis di Samarinda Gelar Aksi Penolakan Revisi UU Penyiaran appeared first on BusamID – Media Kreatif Dari Samarinda, Untuk Indonesia.
