Kemenkumham DKI Jakarta

Jakarta (13/11/2025) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta (Kanwil Kemenkum DK Jakarta) hari ini menggelar kegiatan bertajuk “Bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta Wujudkan Masyarakat yang sehat dan cerdas hukum tahun 2025.” Bertempat di Aula Kelurahan Galur, Jakarta Pusat, kegiatan ini merupakan wujud nyata upaya Kanwil Kemenkum DK Jakarta untuk mendekatkan akses dan informasi hukum kepada masyarakat di Ibu Kota. Selain fokus pada aspek hukum, kegiatan outreach ini turut dimeriahkan dengan layanan sosial berupa pengecekan kesehatan gratis serta pembagian makan siang gratis kepada masyarakat yang hadir.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Romi Yudianto, hadir langsung menyapa masyarakat Kelurahan Galur. Beliau didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Tessa Harumdila, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty. Dalam sambutannya, Kakanwil Romi Yudianto menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan vital untuk mendekatkan institusi kepada publik, sekaligus memastikan bahwa informasi mengenai hak dan akses hukum, terutama bagi masyarakat tidak mampu, dapat tersampaikan dengan baik. Inisiatif ini menegaskan komitmen Kanwil dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga cerdas secara hukum.

Guna memberikan pemahaman yang komprehensif, sesi inti kegiatan diisi dengan penyuluhan hukum yang interaktif. Kanwil Kemenkum DK Jakarta berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi Kementerian Hukum. Melalui kolaborasi ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya dan mendapatkan konsultasi langsung mengenai berbagai permasalahan hukum, memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan pengetahuan hukum mereka meningkat.
Pelaksanaan kegiatan yang berjalan lancar dan penuh antusiasme ini menunjukkan sinergi yang kuat antara Kanwil Kemenkum DK Jakarta, pemerintah daerah, dan Lembaga Bantuan Hukum. Diharapkan, program ini menjadi model berkelanjutan untuk memastikan setiap warga Jakarta mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan dan menjadi masyarakat yang benar-benar sadar hukum.

Jakarta 12 November 2025, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Andi Yulia Hertaty, membuka rapat entry meeting audit lapangan kepatuhan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Agenda rapat ini adalah sosialisasi pelaksanaan audit kepatuhan langsung (on-site) PMPJ dalam rangka pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme di kalangan notaris Jakarta. Peserta rapat adalah para notaris di wilayah Jakarta yang hadir melalui zoom meeting.

Tujuan dari audit yang akan dilaksanakan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh notaris di DKI Jakarta telah menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana diatur dalam:

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TIndak Pindana Pencucian Uang.
• PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan
• Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Audit ini diharapkan sebagai sarana evaluasi dan edukasi untuk menyamakan persepsi tentang ruang lingkup PMPJ, menjalin komunikasi dan koordinasi efektif antara tim auditor dan notaris sehingga penerapan PMPJ dipahami dan diterapkan oleh seluruh notaris dan terbangunnya sistem pengawasan dan pembinaan notaris yang kuat, profesional dan berdaya saing global. Selanjutnya Tim dari Kantor Wilayah akan mengirimkan surat pemberitahuan resmi dengan jadwal dan permintaan data dukung kepada notaris yang akan di audit. Audit akan dilaksanakan tanggal 24-28 November 2025 terhadap notaris

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Sensitivitas dalam Pelayanan Publik bagi Kelompok Rentan sebagai Upaya Terwujudnya Layanan Sama Akses Setara pada Rabu (12/11/2025). Bertempat di Aula A Lantai 4, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum DK Jakarta untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, berkeadilan, dan berperspektif HAM.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Magribi Putu Judhono, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepekaan pegawai terhadap kebutuhan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, dan anak-anak dalam mengakses layanan publik. “Melalui pelatihan ini, diharapkan seluruh peserta dapat menerapkan nilai-nilai empati, kesetaraan, dan nondiskriminasi dalam setiap aspek pelayanan publik di lingkungan kerja masing-masing,” ujar Magribi.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum (PPPH), Tessa Harumdila, dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan. “Pelayanan publik yang berkeadilan bukan hanya soal prosedur, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu memahami dan menghormati keberagaman masyarakat yang kita layani,” tutur Tessa.
Sebagai bagian dari materi pelatihan, peserta mendapatkan pengenalan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) melalui kegiatan Training BISINDO dan Dunia Tuli yang difasilitasi oleh tim Silang.id. Pelatihan ini memberikan pemahaman mengenai paradigma memandang disabilitas dari sudut pandang hak asasi manusia, serta mengenalkan budaya Tuli sebagai identitas sosial dan budaya yang perlu dihormati.
Peserta diajak memahami perbedaan antara istilah Tuli dan tunarungu, prinsip inklusivitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Tuli, serta pentingnya penggunaan juru bahasa isyarat dan takarir dalam pelayanan publik. Materi pelatihan juga meliputi praktik dasar komunikasi menggunakan abjad, angka, sapaan, serta percakapan sederhana dalam BISINDO yang relevan untuk pelayanan publik.
Sebelum kegiatan dimulai, seluruh peserta terlebih dahulu mengikuti kegiatan skrining kesehatan, sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan dan kesiapan fisik peserta dalam mengikuti pelatihan. Diharapkan, hasil dari pelatihan ini dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah terhadap kelompok rentan serta memperkuat citra pelayanan publik yang humanis dan berintegritas.

Jakarta Pusat, 10 Oktober 2025 — Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap akses keadilan dan layanan bantuan hukum, Kelurahan Serdang Jakarta Pusat menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Peran Paralegal pada Senin (10/10/2025) bertempat di Aula Kantor Kelurahan Serdang.

Kegiatan ini dipimpin oleh Lurah Serdang, Bapak Nurpandi, yang juga bertindak sebagai narasumber utama. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya keberadaan Posbankum di tingkat kelurahan sebagai unit layanan bantuan hukum yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum, baik pidana, perdata, maupun administrasi.

Hadir pula sebagai narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta, yakni Bapak Chabib Susanto, S.H., M.H. dan Bapak Suwandri, S.H.. Keduanya memberikan penjelasan mengenai fungsi Posbankum serta peran strategis paralegal dalam mendukung upaya penyelesaian hukum masyarakat secara cepat dan tepat.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini meliputi Sekretaris Kelurahan, para Kepala Seksi, Babinsa, Kepala Satgas Pol PP, Ketua dan Anggota Paralegal, Ketua LMK, Anggota FKDM, serta Karang Taruna. Antusiasme peserta terlihat dari diskusi yang berlangsung aktif dan interaktif.

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa Posbankum berfungsi sebagai unit layanan bantuan hukum di tingkat kelurahan, memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, serta membantu penyelesaian masalah hukum melalui pendampingan dan mediasi. Sementara itu, paralegal berperan sebagai perpanjangan tangan lembaga bantuan hukum untuk memberikan pendampingan awal secara non-litigasi, membantu penyusunan laporan, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan instansi terkait.

Bapak Nurpandi menegaskan bahwa keberadaan paralegal sangat membantu perangkat kelurahan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara tim paralegal, perangkat kelurahan, Babinsa, Binmaspol, dan Satpol PP (tiga pilar) agar penyelesaian masalah hukum di wilayah dapat dilakukan secara efektif dan mengedepankan pendekatan Restorative Justice.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Kelurahan Serdang semakin memahami hak dan kewajibannya dalam bidang hukum serta dapat memanfaatkan keberadaan Posbankum sebagai sarana mendapatkan pendampingan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau.

Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melaksanakan upacara dengan khidmat dan penuh semangat kebangsaan pada Senin, 10 November 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta Romi Yudianto yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum) Andi Yulia Hertaty serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv PPPH) Tessa Harumdila, bersama seluruh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum DK Jakarta.

Upacara tersebut juga diikuti oleh jajaran dari Kanwil Kementerian HAM DK Jakarta, Kanwil Ditjen Imigrasi DK Jakarta, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan DK Jakarta, serta Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, sebagai bentuk sinergi antar Instansi.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi DK Jakarta, Pamuji Raharja, membacakan Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, yang berjudul “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Dalam amanat tersebut, Menteri Sosial mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk meneladani semangat para pahlawan yang berjuang dengan kesabaran, keikhlasan, dan pandangan jauh ke depan. Ia menegaskan bahwa perjuangan saat ini tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Para pahlawan telah memberikan segalanya untuk Indonesia, maka kini giliran kita menjaga agar api perjuangan itu tidak pernah padam. Dengan bekerja, bergerak, dan berdampak,” ujar Menteri Sosial dalam amanatnya.

Upacara ini menjadi momentum bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk memperkuat semangat nasionalisme serta meneguhkan tekad dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kinerja yang profesional, integritas tinggi, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Palangka Raya – Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, meresmikan capaian 100 persen Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sebanyak 1.571 Posbankum, sebagai langkah nyata menghadirkan keadilan yang cepat, mudah, dan dekat bagi seluruh masyarakat.

Dalam sambutannya, Menteri Supratman menegaskan bahwa pembentukan Posbankum merupakan implementasi langsung dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan hukum sebagai jaminan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Hukum harus benar-benar memberikan rasa keadilan. Keadilan bukan hanya hak setiap warga negara, tetapi juga tuntutan moral setiap warga negara,” ujarnya dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, pada Kamis (06/11/2025).

Kalimantan Tengah dengan kekayaan alam dan keberagaman suku bangsa menjadi cerminan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Di tengah luasnya wilayah dan tantangan sosial, Posbankum hadir sebagai garda terdepan layanan hukum di tingkat desa/kelurahan, sekaligus memperkuat sistem penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi oleh paralegal dan kepala desa/lurah sebagai juru damai.

Posbankum sendiri merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi/konsultasi hukum, bantuan hukum non-litigasi lainnya/advokasi, penyelesaian sengketa/konflik melalui mediasi oleh paralegal dan kepala desa/lurah sebagai juru damai, dan layanan rujukan advokat, baik pro bono maupun melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Keberadaan Posbankum memberikan banyak manfaat, antara lain memperluas akses terhadap keadilan tanpa memandang status sosial dan ekonomi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai di tingkat akar rumput. Dengan terbentuknya 1.571 Posbankum di Kalimantan Tengah, jumlah nasional kini mencapai 70.069 Posbankum, atau 83,46 persen dari total 83.953 desa dan kelurahan di Indonesia.

Berdasarkan laporan aplikasi Pelaporan Layanan Posbankum Desa/Kelurahan, telah tercatat lebih dari 1.900 permasalahan hukum yang disampaikan masyarakat melalui Posbankum. Isu yang paling sering muncul mencakup sengketa tanah, kamtibmas, penganiayaan, pencurian, hutang-piutang, KDRT, waris, perlindungan anak, hingga perjanjian.

“Data ini penting untuk menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti. Kita ingin kebijakan hukum dibangun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat,” tegas Menteri Supratman.

Ia juga mengapresiasi paralegal dan kepala desa/lurah yang menjadi ujung tombak pelayanan hukum di daerah, serta mengajak seluruh pihak seperti Forkopimda, Pemberi Bantuan Hukum, dan perguruan tinggi untuk terus memperkuat sinergi.

“Melalui Posbankum, kita wujudkan keadilan substantif yang berakar pada moral, etika, dan kearifan lokal. Inilah bentuk nyata people-centered justice di bumi Tambun Bungai,” pungkasnya.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam rangka pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan memiliki arti yang luas, tidak hanya secara fisik saja.

“Seperti kegiatan hari ini, kita membangun kesadaran di bidang hukum. Jika ada kesadaran dari kita semua, saya yakin Kalimantan Tengah akan maju, dan Indonesia akan makmur,” tegas Agustiar Sabran.

Ia juga menekankan kepada jajaran yang hadir untuk dapat memanfaatkan momen pertemuan dengan Menteri Hukum ini sebaik mungkin, khususnya koordinasi terkait program dan Asta Cita Presiden Probowo.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, dalam laporannya mengungkapkan bahwa Kalimantan Tengah menjadi provinsi tercepat keempat yang telah mencapai persentase 100 persen pembentukan Posbankum. Capaian ini tidak lepas dari dukungan dari Gubernur serta Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah telah melaksanakan pelatihan paralegal secara bertahap, mulai dari kota hingga kabupaten, melalui kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi.

“Selain itu, sebanyak 22 kepala desa/lurah yang telah lulus pelatihan juru damai (peacemaker) dan empat kepala desa/lurah yang terpilih akan mengikuti nominasi Peacemaker Justice Award (PJA) tingkat nasional di Jakarta,” tambah Hajrianor.

Berdasarkan data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), tercatat jumlah paralegal seluruh Indonesia saat ini berjumlah 140.138. Dari total tersebut, terdapat 10.419 paralegal di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga penandatanganan sebelas perjanjian kerja sama antara Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah dengan beberapa mitra kerja dan perguruan tinggi guna memperkuat sinergi pembinaan hukum dan layanan hukum pada Posbankum.

Senin , 27 Oktober 2025, bertempat di Kantor Kelurahan Menteng Atas telah dilaksanakan Sosialisasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Menteng Atas wilayah Kecamatan Tebet . Kegiatan ini dihadiri 45 peserta yang terdiri dari Ketua Tim Zonasi Jakarta Selatan Tri Puji Rahayu beserta Tim , Yuyun Ayunah selaku Lurah, Andarias Ginting selaku Kasi Pemerintahan Babinsa/Babinkamtibmas, Satpol PP, LMK , perwakilan RT/RW di kelurahan Menteng Atas.
Acara dibuka oleh Lurah Menteng Atas Yuyun Ayunah yang dalam arahannya menghimbau agar kelurahan segera membentuk Posbankum karena Menurut beliau keberadaan Posbankum penting sebagai wadah akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat sekaligus pusat informasi hukum dan layanan advokasi.

Dalam kesempatan ini Tri Puji Rahayu Penyuluh Hukum Ahli Madya Ketua Zonasi Jakarta Selatan menyampaikan Sosialisasi Posbankum ia menjelaskan Tahap tahap pembentukan posbankum, Peran Paralegal serta ,fungsi Posbankum yang akan meliputi layanan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi penyelesaian perkara, hingga layanan rujukan ke advokat.
Kegiatan ini juga menekankan kesiapan administrasi Para lurah seperti SK Pembentukan Posbankum, Surat Rekomendasi, SK Kadarkum, titik lokasi Google Map, serta spanduk/banner sebagai bagian dari persyaratan administratif serta sarana pendukung yang lainnya.
Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan warga kelurahan Menteng Atas dapat segera memiliki Posbankum aktif yang dapat menjadi sarana masyarakat memperoleh akses keadilan dan perlindungan hukum secara lebih mudah dan Dengan hadirnya Posbankum di setiap kelurahan, diharapkan dapat menjadi sarana akses bantuan hukum gratis untuk memperoleh layanan hukum yang cepat dan tepat sasaran serta sebagai pusat informasi hingga layanan mediasi masyarakat.
Upaya ini menjadi bentuk nyata implementasi semangat “Setahun Bekerja, Bergerak, Berdampak”, di mana setiap kegiatan diarahkan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan, tidak hanya bagi peningkatan kualitas layanan publik, tetapi juga bagi penguatan kesadaran hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Kegiatan diakhiri dengan Tanya jawab interaktif seputar masalah yang terjadi di masyarakat

Jakarta, 4 November 2025 — Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Layanan Kesekretariatan Semester II Tahun 2025, Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) Kementerian Hukum melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi pengumpulan data terkait pelaksanaan Survei Indeks Layanan Kesekretariatan Semester II Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta.

Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan layanan kesekretariatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, guna memastikan pelaksanaan layanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan koordinasi ini, tim dari Badan Strategi Kebijakan Hukum melakukan konsultasi dan pengumpulan data terkait pelaksanaan survei indeks layanan, sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola dan transparansi layanan di lingkungan Kementerian Hukum.

Dengan kegiatan ini, Kementerian Hukum terus menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas birokrasi melalui evaluasi berkala terhadap indeks layanan di setiap unit kerja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Melalui kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kerja sama antara Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta dalam pengumpulan data dan penyusunan strategi peningkatan mutu kualitas layanan internal serta mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Jakarta (4/11/2025) — Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta menerima kunjungan Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta yang dijadwalkan akan berlangsung mulai 4 hingga 11 November 2025.

Tim BPK yang dipimpin oleh Dwiyani selaku Ketua Tim Pemeriksa disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta, Romi Yudianto, bersama jajaran Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Tessa Harumdila, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty.

Pemeriksaan interim ini bertujuan untuk memutakhirkan profil risiko dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2025 serta menilai sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan realisasi anggaran hingga triwulan III tahun berjalan. Selain itu, pemeriksaan juga mencakup tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya dan pengujian kepatuhan atas siklus akuntansi yang berdampak material terhadap laporan keuangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi antara Kanwil Kemenkum DK Jakarta dan Tim BPK dapat berjalan optimal, sehingga hasil pemeriksaan interim memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Hukum.

Jakarta – Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI), Supratman Andi Agtas menerima kunjungan kehormatan Direktur Regional Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) untuk Asia Pasifik, Benjamin Ng.

Dalam pertemuan tersebut CISAC menyatakan siap membantu Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Hukum (Kemenkum) yang mengemban tugas dalam mengawal regulasi, khususnya terkait dengan Hak Cipta dan menerapkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan royalti.

Menteri Hukum menegaskan bahwa pihaknya sejalan dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan royalti internasional. “‘Namun masalah tata kelola royalti di Indonesia masih banyak trush issue. Ini yang akan kita benahi,” katanya.

Prinsipnya, kata Menteri, LMK harus menyerahkan data hasil collecting royalti dan distribusi kepada pihak pemilik hak cipta dan pihak terkait sehingga tidak ada lagi komplain seperti yang terjadi sebelumnya.

Direktur Regional Asia Pacific CISAC, Benyamin mengatakan Indonesia memiliki peran yang penting di ASEAN, memiliki banyak talenta dalam dunia seni. Mewakili President CISAC, pihaknya membuka peluang kerja sama kedepannya untuk menciptakan ekosistem musik dan digital yang lebih baik di masa yang akan datang.

“CISAC hadir untuk memberikan pandangan, best practice, dan pengalaman kami sebelumnya untuk dapat dipertimbangkan oleh Menteri Hukum bersama dengan Tim,” ujar Benjamin di Ruang Kerja Menkum, Jakarta, Senin (03/11/2025).

Selanjutnya Direktur Regional CISAC menjelaskan, bahwa pihaknya memiliki banyak agenda di Indonesia, tapi salah satu yang paling penting adalah membawa musik Indonesia mendunia.

“Indonesia memiliki talenta seni luar biasa. CISAC siap bekerja sama untuk memperkuat ekosistem musik dan digital Indonesia, dan menegaskan bahwa CISAC tidak memiliki hambatan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia maupun LMK,” ungkap Ben.

Lebih lanjut Direktur Regional CISAC mengatakan, besar harapan CISAC agar Indonesia memiliki aturan yang kuat terkait dengan hak cipta, terutama legislasi resell rights, yang mendorong Indonesia bisa menjadi IP HUB di regional. Selain itu, isu akan Artificial Intelligence (AI) dan Teknologi juga menjadi isu penting yang harus difikirkan dalam meyusun revisi Undang-Undang (UU) Hak Cipta di Indonesia.

“Isu AI dan Teknologi jangan sampai terabaikan atau dikesampingkan,” ucapnya.

Mendengar hal tersebut, Menkum Supratman menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam menyusun UU Hak Cipta, dan menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekosistem hak cipta nasional, yang sejalan dengan fokus Presiden RI Prabowo Subianto pada reformasi birokrasi, penataan regulasi, dan transformasi digital nasional.

“Perlindungan hak cipta, distribusi digital, fair monetization, dan transparansi tata kelola royalti adalah isu mendesak. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kami menegakkan integritas dan transparansi sebagai pondasi untuk memerangi korupsi dan memperkuat sistem kreatif Indonesia,” tegas Supratman.

Kemudian Menkum menjelaskan usulan Protokol Jakarta. Protokol Jakarta merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan keadilan ekonomi kreatif global. Indonesia tengah menyiapkan Protokol Jakarta yang akan dibawa ke WIPO. Inisiatif ini mendorong model royalti digital yang adil, transparansi algoritma dan distribusi, perlindungan kreator Global South, dan pembayaran royalti lintas negara yang lebih adil.

“Indonesia ingin memastikan aturan internasional tidak hanya menguntungkan negara maju dan platform global. Protokol Jakarta adalah suara bagi keadilan kreator dunia, terutama dari negara berkembang,” tegas Supratman.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sistem royalti yang berintegritas, transparan, dan modern, serta mendorong karya Indonesia ke kancah dunia.

“Kita membangun ekosistem kreatif yang berkeadilan, kredibel, dan berkelas dunia. Transparansi bukan pilihan — itu fondasi,” pungkas Menteri Supratman.