Padang Lawas Utara, NEWSTV.ID — Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan terus memperkuat komitmennya dalam memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf melalui penyerahan sertipikat wakaf kepada pihak terkait. Kegiatan tersebut dilaksanakan, di halaman Kantor Bupati Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Kamis, (22/10/2026), sebagai bagian dari upaya mendukung perlindungan aset keagamaan dan optimalisasi pemanfaatan tanah untuk kepentingan umat.
Penyerahan sertipikat wakaf ini menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan tanah yang telah diwakafkan memiliki kepastian hukum dan kejelasan status pertanahannya. Melalui proses pensertipikatan, tanah wakaf diharapkan dapat terlindungi dari potensi sengketa serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Anita Noveria Lismawaty, S.H., M.H., bersama Wakil Bupati Padang Lawas Utara, H. Basri Harahap, serta Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, Muhammad Junaidi, S.H., M.H.
Turut hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi kemasyarakatan keagamaan di Kabupaten Padang Lawas Utara, perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Padang Lawas Utara, Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padang Lawas Utara.
Kehadiran unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga keagamaan tersebut mencerminkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung legalitas tanah wakaf sekaligus memperkuat tata kelola aset keagamaan di daerah.
Pensertipikatan tanah wakaf memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset yang diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan dan sosial. Sertipikat menjadi dokumen penting yang membuktikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku.
Dengan adanya sertipikat, status tanah wakaf diharapkan semakin jelas dan terlindungi, sehingga pemanfaatannya dapat berlangsung secara tertib, aman, dan berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mencegah potensi permasalahan pertanahan yang dapat muncul akibat ketidakjelasan status atau administrasi tanah wakaf.
Tanah wakaf sendiri memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat. Selain digunakan untuk mendukung kegiatan ibadah, tanah wakaf juga dapat diperuntukkan bagi berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan sesuai dengan ikrar wakaf dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, legalitas tanah wakaf perlu mendapat perhatian serius melalui pengadministrasian dan pendaftaran tanah yang tertib. Dengan demikian, aset yang telah diwakafkan dapat terjaga keberadaan, status, dan pemanfaatannya untuk kepentingan umat.
Pelaksanaan penyerahan sertipikat wakaf tersebut juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga keagamaan dalam mendukung tertib administrasi pertanahan.
Sinergi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan tanah wakaf secara resmi. Dengan administrasi yang tertib dan kepastian hukum yang jelas, pengelolaan tanah wakaf diharapkan dapat dilakukan secara lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Peran lembaga keagamaan, termasuk Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, dan Majelis Ulama Indonesia, juga penting dalam mendukung edukasi kepada masyarakat mengenai tata kelola wakaf sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kerja sama yang berkesinambungan, proses pensertipikatan tanah wakaf diharapkan dapat terus didorong agar aset keagamaan yang dimiliki masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang memadai.
Penyerahan sertipikat wakaf ini sejalan dengan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memberikan pelayanan pertanahan serta mendorong terwujudnya tertib administrasi dan kepastian hukum atas tanah.
Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan terus berupaya mendukung pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Upaya tersebut mencakup dukungan terhadap legalisasi tanah wakaf agar aset yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan sosial memiliki dasar hukum yang jelas.
Kepastian hukum atas tanah wakaf tidak hanya memberikan perlindungan administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga amanah wakaf agar tetap sesuai dengan tujuan awalnya. Dengan status tanah yang jelas, pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Ke depan, kolaborasi antara Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mempercepat penataan administrasi tanah wakaf.
Melalui langkah konkret tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan menegaskan pentingnya legalitas tanah sebagai fondasi perlindungan aset umat, sekaligus mendukung pelayanan pertanahan yang modern, profesional, dan terpercaya. (AHN)
