Tapanuli Selatan, NEWSTV.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan melakukan kunjungan langsung ke Desa Sipange Godang, Kecamatan Sayur Matinggi, Kamis (22/05/2025), dalam rangka memverifikasi daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kunjungan ini menarik perhatian publik karena munculnya sejumlah indikasi ketidaksesuaian data dan dugaan ketimpangan distribusi bantuan pemerintah tersebut.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pemerhati Pengawas Korupsi Indonesia (DPP P3KI), Gurdiman Sakti, S.Kom., yang selama ini dikenal vokal menyuarakan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial angkat bicara. Pihaknya, apresiasi atas kehadiran Kejari Tapsel dalam rangka kunjungan langsung ke Desa Sipange Godang untuk kedua kali nya.
“Ini bukan soal siapa dapat dan siapa tidak, tapi bagaimana prosedur ini dijalankan dengan benar dan adil. Banyak warga yang patut menerima, tetapi malah terabaikan. Ini yang harus dikoreksi,” ujarnya saat ditemui awak media.
Menurutnya, terdapat beberapa kejanggalan dalam proses penyaluran BLT, termasuk warga yang semestinya tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar sebagai penerima, dan sebaliknya. Ia menyerahkan sejumlah data pendukung yang dikumpulkannya secara swadaya sejak awal 2024 kepada pihak kejaksaan.
Salah satu warga berinisial PB, turut dimintai keterangan oleh tim kejaksaan. PB mengaku menerima dua kali BLT pada tahun 2023, masing-masing sebesar Rp500.000. Namun, pada tahun 2024, ia tidak menerima bantuan sama sekali tanpa ada penjelasan resmi. Baru pada 30 April 2025, ia kembali mendapatkan bantuan sebesar Rp1.250.000.
Keterangan ini semakin menguatkan dugaan bahwa penyaluran bantuan belum sepenuhnya berjalan konsisten. “Saya bingung juga, kenapa tahun lalu tidak dapat, padahal kondisi ekonomi saya tidak berubah. Tahun ini tiba-tiba dapat lagi. Tidak ada penjelasan apa-apa,” kata PB penerima manfaat BLT
Setelah mendengarkan berbagai keterangan dari warga, empat personel kejaksaan melanjutkan agenda dengan menemui perangkat desa di kantor Kepala Desa Sipange Godang. Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah warga juga berdatangan ke kantor desa, meski tujuan kedatangan mereka belum dapat dipastikan.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Obrika Yandi Simbolon, S.H., membenarkan adanya kunjungan ke desa tersebut. “Benar, tim kami sedang melakukan verifikasi lapangan di Sipange Godang. Maaf, saya sedang berada di Batangtoru, silakan temui langsung personel kami di sana,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan belum merilis keterangan resmi hasil verifikasi mereka. Namun, keberadaan lembaga seperti P3KI memberikan harapan baru bagi warga desa untuk mendapatkan keadilan dalam distribusi bantuan sosial.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Sipange Godang, EAP, masih belum membuahkan hasil. Panggilan telepon dan pesan WhatsApp yang dikirim hanya menunjukkan centang dua tanpa balasan, dan tidak diangkat meskipun telah dicoba beberapa kali.
Menurut keterangan warga, BLT yang disalurkan pada 30 April 2025 bersumber dari alokasi Dana Desa (DD) yang memang telah ditetapkan untuk mendukung kelompok masyarakat rentan. Namun, transparansi dalam penentuan daftar penerima masih menjadi masalah krusial.
Gurdiman Sakti, menegaskan bahwa kehadiran aparat penegak hukum harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem dari akar. Ia berharap verifikasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi awal dari penegakan prinsip keadilan sosial di tingkat desa.
“Kalau semuanya sesuai aturan, kenapa masyarakat terus bertanya-tanya siapa yang berhak dan siapa yang tidak? Ini tanda ada yang tidak beres. Kita butuh kejujuran, bukan sekadar laporan di atas kertas,” tambahnya.
Kehadiran lembaga seperti P3KI yang aktif dan kritis mendapat apresiasi dari sebagian warga desa. Mereka berharap suara masyarakat kecil bisa sampai ke pihak-pihak berwenang dan membawa perubahan yang nyata.
Dengan sorotan yang terus mengarah pada mekanisme distribusi bantuan sosial, Desa Sipange Godang kini menjadi salah satu titik penting dalam pemantauan penyaluran BLT di wilayah Tapanuli Selatan. Masyarakat menanti hasil verifikasi dari Kejaksaan dan berharap sistem yang lebih transparan dan akuntabel segera diterapkan.
