Padangsidimpuan, NEWSTV.ID — Rentetan dugaan keracunan dalam program MBG yang terjadi di berbagai daerah Indonesia sepanjang Januari hingga April 2026 kembali memantik perhatian publik. Berdasarkan himpunan survei lapangan dan laporan masyarakat, kasus muncul secara berulang sejak 08 Januari 2026 di Semarang, lalu berlanjut ke Grobogan, Mojokerto, Wonogiri, Kudus, Ketapang, Sidikalang, Bandar Lampung, Klaten, Bogor, Demak, Kediri, hingga Sumba Tengah, NTT, dengan korban berasal dari kalangan siswa, balita, ibu hamil, dan tenaga pendidik.
Ketua Pimpinan Besar Gerakan Mahasiswa Bawah Tanah (PB-GEMA BT), Ahmadi Saleh Hasibuan, menilai persoalan tersebut harus dijadikan alarm serius terhadap sistem pengawasan pangan nasional dan keselamatan publik.
“Jika peristiwa serupa terus berulang di banyak daerah dengan pola yang hampir sama, maka evaluasi menyeluruh wajib dilakukan secara objektif dan transparan. Keselamatan generasi bangsa tidak boleh dipertaruhkan oleh lemahnya pengawasan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar Indonesia tidak melupakan amanat sejarah perjuangan bangsa serta nilai-nilai UUD 1945 yang menempatkan perlindungan rakyat sebagai tanggung jawab utama negara.
Sorotan serupa disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Jurnalis Independen Nusantara Tapanuli Selatan (DPD IJEN Tapsel), Andi Hakim Nasution. Menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan kesadaran kolektif yang lebih cepat dalam mengawal program strategis nasional yang disebut menggelontorkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun per hari secara nasional.
“Program besar wajib diiringi pengawasan besar. Jangan sampai ambisi pembangunan justru melahirkan kelalaian yang perlahan melukai generasi bangsa sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, kritik dan masukan tersebut ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, DPR RI, serta seluruh jajaran terkait agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG demi memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
PB-GEMA BT bersama DPD IJEN Tapsel turut mendesak adanya audit nasional, transparansi data, serta penguatan pengawasan distribusi pangan guna mencegah kejadian serupa terus berulang di Indonesia.
Sumber: himpunan survei lapangan dan laporan publik, Januari–April 2026. (AHN)
