Newstv, Makassar | Lagi-Lagi Polisi kembali mencedarai nama institusi dengan adanya kejadian di Kompleks Perjuangan, dengan kehadiran sekitar 900 personil gabungan dari Polda Sulsel, Polrestabes Makassar, Polsek Manggala dan Pihak TNI, pada tanggal 21/07/2026
Saat ditemui awak media Adv. Sandi Pajri, S.Pd.,SH.,MH Ketua Tim Hukum Warga Kompleks Perjuangan mengatakan “Diduga Pihak kepolisian turun dengan gaya premanisme tidak punya etika dan moral yang telah melakukan penyerangan terhadap warga secara tiba-tiba dan saya konfirmasi melalui 110 (pelayanan polisi) dan dihubungkan ke polrestabes makassar mengatakan bahwa itu pengamanan pengukuran dari Badan Pertanahan Negara, namun sutu Pertayaan yang perlu diketahui apa iyya pengukuran harus didampingi 900 orang personil dari gabungan kepolisian”.
Lanjut Sandi Pajri menyampaikan bahwa saya bisa saja berkesimpulan ini ada terstruktur dan sebagai bentuk untuk menghakimi warga dan kami berharap Presiden Republik Indonesia Bpk. Prabowo Subianto mengambil langkah dengan memahamkan pihak kepolisian apakah mereka kerja untuk Mafia Tanah karena diduga PT. Aditarina adalah perusahaan yang tidak jelas alas haknya dan juga dimana sebelumnya Direktur PT. Aditarina Berdasarkan dokumen resmi dan penelusuran rekam jejak aset, tidak ada kaitan langsung antara operasional PT Aditarina dengan kasus pencucian uang (TPPU) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) secara umum. Namun, ada satu titik singgung utama di masa lalu, yakni penyitaan dan pemblokiran jaminan aset perusahaan yang terafiliasi dengan PT. Aditarina Arispratama oleh BNI terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Aset milik korporasi di bawah grup bisnis tersebut turut menjadi objek sita karena terkait dengan obligor kasus penyimpangan BLBI, Sementara itu, sengketa terpisah yang sering dikaitkan dengan PT. Aditarina di wilayah Makassar adalah konflik dan pengukuran lahan (konstatering). Konflik di lokasi tersebut murni merupakan sengketa kepemilikan dan penguasaan lahan dengan warga setempat.
PT. Aditarina di wilayah Makassar umumnya selalu berkaitan dengan sengketa atau penguasaan lahan. Sementara itu, tokoh utama atau perusahaan yang sering dikaitkan dengan skandal korupsi dan pencucian uang (TPPU) BNI melibatkan nama-nama dari kasus pembobolan L/C fiktif (seperti Adrian Herling Waworuntu dan Maria Pauline Lumowa) atau kasus pembobolan rekening dormant (seperti tersangka berinisial AP). Pada kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2005, Adrian akhirnya divonis seumur hidup. Sesuai penelusuran media/google.
Harapan kami agar masalah ini dapat perhatian khusus dari Presiden RI dan Komnasham RI (Komnasham Sulsel) sebagai bentuk perlindungan untuk semua warga yang tercatat sekitar 3000 (tiga ribu) lebih KK, hingga kebenaran tidak tertutup oleh pembenaran demi Keadilan dan Kemanusiaan. Jelasnya
Sumber : warga kompleks perjuangan
