Binjai, NEWSTV.ID – Komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel terus diperkuat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Verifikasi Lapang dan Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Pertanahan Kota Binjai.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai bagian dari tahapan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan instansi pemerintah.
Verifikasi lapang dan penilaian tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan Zona Integritas tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Dalam proses penilaian, berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan dan tata kelola organisasi menjadi perhatian, khususnya terkait penguatan manajemen perubahan, penataan tata laksana, peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, transparansi, dan tanggung jawab.
Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kota Binjai diharapkan semakin memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada pencegahan korupsi, peningkatan kinerja, serta pelayanan publik yang semakin efektif, responsif, dan terpercaya.
Lebih dari sekadar pencapaian predikat WBK, pembangunan Zona Integritas harus menjadi wujud perubahan nyata dalam budaya organisasi dan kualitas pelayanan. Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur penting keberhasilan reformasi birokrasi di sektor pertanahan.
Dengan terlaksananya verifikasi dan penilaian ini, diharapkan Kantor Pertanahan Kota Binjai semakin mantap dalam mewujudkan institusi pelayanan pertanahan yang bersih, berintegritas, profesional, dan akuntabel. (AHN)
