Tanjung Balai, NEWSTV.ID – Komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik terus diperkuat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Salah satu langkah konkret tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Verifikasi Lapangan dan Penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai bagian dari rangkaian evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan instansi pemerintah.
Verifikasi lapangan tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa seluruh komponen pembangunan Zona Integritas tidak hanya terpenuhi secara administratif, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam proses penilaian, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu perhatian utama, meliputi penguatan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk melihat sejauh mana nilai-nilai integritas telah menjadi budaya kerja aparatur, khususnya dalam memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, efektif, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK bukan sekadar upaya memperoleh predikat atau penghargaan, melainkan merupakan bentuk komitmen institusi dalam menghadirkan perubahan nyata terhadap sistem kerja, pola pelayanan, serta perilaku aparatur negara.
Melalui verifikasi dan penilaian tersebut, Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai diharapkan terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan, memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan disiplin dan profesionalisme pegawai, serta memastikan setiap layanan pertanahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keberhasilan pembangunan Zona Integritas pada akhirnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang semakin mudah, cepat, transparan, pasti, dan akuntabel.
Dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas, Kementerian ATR/BPN terus mendorong seluruh satuan kerja untuk menjadikan Zona Integritas sebagai landasan dalam membangun kepercayaan publik serta menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin berkualitas.
Bersama membangun Zona Integritas, mewujudkan birokrasi bersih, aparatur berintegritas, dan pelayanan pertanahan yang melayani sepenuh hati. (AHN)
