PERISTIWA

Jakarta, 24 Desember 2025 — Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Akhir Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas dan optimalisasi kinerja keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta dan dihadiri oleh pimpinan unit kerja serta pejabat pengelola keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta.
Rapat evaluasi bertujuan untuk meninjau capaian realisasi anggaran sepanjang Tahun Anggaran 2025, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana koordinasi antarunit kerja dalam menyelaraskan program dan kegiatan dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam arahannya, pimpinan Kantor Wilayah menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Setiap unit kerja diharapkan mampu memaksimalkan pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selama rapat berlangsung, masing-masing unit kerja memaparkan laporan realisasi anggaran, capaian output kegiatan, serta permasalahan yang dihadapi di lapangan. Diskusi berlangsung konstruktif dengan fokus pada penyelesaian kendala administrasi, percepatan penyerapan anggaran, dan peningkatan kualitas perencanaan ke depan.
Melalui rapat evaluasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta berharap dapat menutup Tahun Anggaran 2025 dengan kinerja keuangan yang optimal dan menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pengumuman Layanan Perseroan Terbatas

Dalam rangka memastikan validitas data pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), sebelum melakukan perubahan data, perseroan terbatas melalui notaris wajib melakukan perbaikan data alamat email dan nomor telepon apabila terdapat ketidaksesuaian data.

Pastikan data perusahaan akurat dan mutakhir.