Bengkulu Newstv.id – Dengan mendekati dimulainya tahapan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada tanggal 28 November mendatang, Gubernur Rohidin Mersyah menegaskan imbauan kepada para perangkat desa untuk tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan kampanye politik.
Aturan yang mengatur larangan keterlibatan perangkat desa dalam politik sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu Pasal 29 huruf G dan Pasal 48 yang melarang kepala desa serta perangkat desa menjadi pengurus partai politik.
Gubernur Rohidin menekankan pentingnya menjalankan larangan ini untuk menciptakan Pemilu 2024 yang netral, adil, dan demokratis. “ASN, TNI, Polri, termasuk perangkat desa harus netral dan tidak terlibat dalam kampanye, baik di dunia nyata maupun media sosial,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Rohidin berharap partai politik juga memberikan kampanye yang cerdas dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Dia menekankan pentingnya pendidikan politik yang baik untuk masyarakat dan menyerukan agar partai politik mematuhi aturan terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat yang telah ditentukan.
“Dalam masa kampanye, saya minta partai politik memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, memberikan informasi yang cerdas, dan tidak memasang APK di tempat yang dilarang. Mari ciptakan Pemilu yang bersih dan bermartabat,” tambah Gubernur Rohidin.[izwandi/adv]
Artikel “Gubernur Rohidin Mersyah: Perangkat Desa Diminta Tetap Netral dalam Pemilu 2024” pertama kali tampil pada Sinar Fakta.
