Indeks

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan kegiatan penyampaian hasil atau feedback Penilaian Kompetensi bagi pegawai di lingkungannya. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, Eva Gantini, dan dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Romi Yudianto, jajaran pimpinan, serta 59 peserta penilaian kompetensi, bertempat pada Aula Lt.4 (30/09/2025).

Kegiatan diawali oleh Yekti Andriani selaku Ketua Tim Pokja menyampaikan laporan kegiatan sekaligus memaparkan detail hasil feedback penilaian kompetensi kepada para pimpinan. Hasil ini menjadi dasar krusial dalam merumuskan langkah pengembangan pegawai yang efektif. Kegiatan penyampaian hasil penilaian kompetensi ini bertujuan memahami profil kompetensi masing-masing dan menerima rekomendasi pengembangan diri yang spesifik.

Kepala Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Romi Yudianto, dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi kepada Pusat Penilaian Kompetensi atas upaya pemetaan kompetensi pegawai di lingkungan Kanwil DK Jakarta. “Hasil penilaian ini menjadi bekal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas,” tegas Romi, menekankan pentingnya data kompetensi untuk peningkatan mutu SDM.

Sementara itu, Eva Gantini menegaskan komitmen Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum untuk terus menjaga profesionalitas. Ia menjelaskan bahwa proses penilaian dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, validitas, reliabilitas, dan transparansi. “Hal ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan predikat ‘Sangat Baik’ sebagai Lembaga Penyelenggara Penilaian Kompetensi terakreditasi A dari Badan Kepegawaian Negara,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil penilaian kompetensi tidak berhenti sebagai laporan administratif semata. Lebih dari itu, hasil tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung pengembangan karier dan peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum DK Jakarta.

Jakarta – Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Andi Yulia Hertaty, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 7 (tujuh) Notaris Pengganti pada Senin (29/09/2025). Dalam sambutannya, Andi Yulia menyampaikan ucapan selamat kepada para notaris yang baru dilantik serta menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan jabatan mulia tersebut.

“Jabatan notaris merupakan jabatan yang mulia sekaligus strategis dalam mendukung kepastian hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap notaris dituntut untuk menjaga etika profesi, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta memberikan pelayanan yang adil dan transparan,” ujarnya.

Andi Yulia juga menegaskan bahwa keberadaan Notaris Pengganti sangat vital, khususnya di wilayah Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis yang dinamis. Layanan kenotariatan harus tetap berjalan tanpa hambatan meskipun notaris definitif berhalangan.

Ia berharap tujuh notaris yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga kerahasiaan, serta menjadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian, bukan semata pekerjaan. “Profesi notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki peran sosial dan moral yang tinggi dalam menjaga tatanan hukum di Indonesia,” tambahnya.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta bersama Kanwil Kementerian HAM, Kanwil Ditjen Imigrasi, serta Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/2025 M di Masjid Baitul Hakim, Selasa, 16/09/2025.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DK Jakarta yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Tessa Harumdila menyampaikan sambutan. Ia menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momentum penting untuk merenungi dan meneladani akhlak serta kepemimpinan Rasulullah SAW. “Rasulullah adalah pemimpin yang adil, bijaksana, dan selalu mengutamakan kepentingan umat. Nilai-nilai inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai Aparatur Sipil Negara,” ujarnya.

Tema peringatan tahun ini, “Meneladani Akhlak dan Kepemimpinan Rasulullah SAW dalam Mewujudkan ASN yang Berintegritas, Profesional, dan Melayani”, disebut sangat relevan dengan peran ASN dalam memberikan pelayanan publik. “Integritas berarti jujur dan konsisten, profesional berarti terus meningkatkan kompetensi, sedangkan melayani berarti memberikan pelayanan terbaik tanpa diskriminasi. Nilai-nilai ini sejatinya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW,” lanjut Tessa.

Acara Maulid Nabi ini juga menghadirkan tausiyah dari Al-Ustadz Moch. Choirul Yusuf, S.Ag., yang memberikan pencerahan mengenai pentingnya meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh ASN di lingkungan Kemenkum untuk terus memperkuat integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan terbaik demi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara.

📣 Halo Sobat Pengayoman!
Yuk ikutan Diskusi Strategi Kebijakan Hukum 🚀
diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta

📌 Topik:
Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

ℹ️ Kenapa penting?
Layanan Bantuan Hukum adalah fasilitas gratis dari negara buat masyarakat miskin agar tetap dapet akses keadilan. Standarnya perlu dibahas biar layanan makin merata, transparan & tepat sasaran.⚖️✨

🗓️ Senin, 22 September 2025
🕘 Pukul 09.00 WIB – selesai

🔖 Link Registrasi: http://bit.ly/diseminasijakarta

🔖 Link Virtual Background: https://drive.google.com/file/d/1tfDmjOxqgHjYyMH5t7Q1cftCQvg0e41u/view?usp=sharing

🔖 Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89908988455?pwd=ksSyjXq0EBP3LmWIFGALCjOCUOkYU3.1

🔖 Meeting ID: 899 0898 8455
🔖 Passcode: BANKUM25
🔖 YouTube Live: https://youtube.com/live/YrHlpJf07vI?feature=share

🌏 Terbuka untuk umum
📜 Free e-Certificate
🎁 Doorprize buat peserta beruntung

🕣 Join 30 menit sebelum acara ya biar gak ketinggalan ✨

📞 Info lebih lanjut hubungi:
Andriani (0816-714-734)
Arfan (0857-8122-1092)

Jakarta Punya Cerita,
Jakarta Bisa Banget! 💙🫶

Jakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) kembali memperkuat sinergi kerja sama lintas sektoral melalui penandatanganan nota kesepahaman (NK) dan perjanjian kerja sama (PKS). Kali ini, Kemenkum menandatangani kerja sama dengan 11 kementerian dan lembaga sebagai bentuk semangat kolaborasi dari jejaring kerja nasional yang solid.

“Penandatanganan NK hari ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor, tentu ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, di gedung Kemenkum, Kamis (11/09/2025).

Menkum mengatakan dalam pidato penyampaian RAPBN 2026 yang lalu, Presiden juga menegaskan bahwa pembangunan Indonesia harus diarahkan untuk menjadikan bangsa ini kuat, mandiri, berdaya saing, dengan defisit fiskal yang terkendali dan target APBN berimbang pada 2028.

“Arahan tersebut adalah sinyal kuat bahwa setiap kementerian dan lembaga tidak bisa lagi bekerja secara sektoral, tetapi harus bergerak terpadu dan saling melengkapi,” tutur Menkum.

Penandatanganan kerja sama ini, lanjut Menkum, akan memberikan banyak manfaat strategis antara lain penguatan kepastian hukum, keterpaduan data dan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, respons cepat terhadap isu kebangsaan, dan penguatan ketahanan ideologi dan konstitusi.

“Saya berharap kerja sama ini menjadi pengingat kita, dengan melihat situasi global yang dinamis, bahwa diperlukan tindakan nyata dalam demokrasi yang jadi tanggung jawab kita sebagai sebuah kesatuan,” tutur Menkum.

Menkum juga menegaskan bahwa keberhasilan nota kesepahaman ini tidak akan diukur dari tanda tangan pada dokumen semata, tetapi dari sejauh mana implementasinya berjalan di lapangan. Kementerian dan lembaga bersama Kemenkum perlu memastikan agar komitmen ini ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang jelas, target yang terukur, mekanisme monitoring dan evaluasi, serta keterbukaan untuk memperbaiki jika ada kendala.

“Kolaborasi adalah kata kunci, dengan dinamika yang terjadi di luar dan dalam negeri, menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak ada lagi ego sektoral. Mari bekerja sama untuk saling menyukseskan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Menkum.

Adapun 11 kementerian dan lembaga yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman kali ini yaitu Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Intelijen Negara, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Badan Kepegawaian Nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hingga hari ini, Kemenkum telah melakukan penandatanganan kerja sama bersama 62 mitra kerja di tahun 2025, yang meliputi kementerian/lembaga, perbankan, dan universitas.

Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta melalui Tim Zonasi Wilayah Jakarta Barat melaksanakan kegiatan pendampingan dan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Tomang, Kota Administrasi Jakarta Barat, pada Kamis (11/9). Kegiatan yang berlangsung dihadiri oleh Lurah Kelurahan Tomang, Bapak Mansyur, Sekretaris Kelurahan Tomang Uki Elianto, beserta jajaran Babinsa, LMK, FKDM, Babinkamtibmas, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jakarta Barat Hilmy Rosyida, Kasubsi Publikasi Cun Faya, serta Tim Zonasi Jakarta Barat. Acara dibuka oleh Hilmy Rosyida yang menekankan pentingnya Posbankum sebagai wujud konsultasi dan advokasi hukum di tingkat kelurahan.

Dalam sesi pembinaan, Olivia Dwi Ayu Qurbaningrum selaku Tim Penyuluh menjelaskan fungsi, layanan, serta mekanisme Posbankum, termasuk peran vital paralegal dalam menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat. Olivia juga menegaskan target pembentukan Posbankum 100% di seluruh kelurahan DKI Jakarta, dengan harapan 56 kelurahan di Jakarta Barat dapat segera terwujud. Meski demikian, di Kelurahan Tomang masih ditemukan sejumlah kekurangan, seperti belum adanya ruangan khusus, perlengkapan administrasi, SK Posbankum, serta media pendukung.

Sebagai tindak lanjut, Kelurahan Tomang menyatakan siap mengirimkan anggota Posbankum untuk mendaftar Parletak III, memperkuat sinergi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas, serta meningkatkan peran Kelompok Kadarkum dan kapasitas paralegal. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat layanan hukum yang lebih dekat, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat.