Padangsidimpuan, Selasa 3 Februari 2025
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus terjadi di Kota Padangsidimpuan kembali memunculkan ironi di ruang publik. Di saat masyarakat harus rela mengantre sejak subuh demi memperoleh BBM, pemandangan yang dinilai mencederai rasa keadilan justru terlihat di SPBU Padang Matinggi, Kota Padangsidimpuan.
Pantauan di lokasi memperlihatkan kehadiran aparat penegak hukum (APH) dari unsur Polisi dan TNI yang terlihat mengamankan sebuah mobil Toyota Calya berwarna putih.
Ironisnya, kendaraan tersebut diduga milik orang dekat atau “orang dalam” dan datang secara tiba-tiba tanpa mengikuti antrean panjang masyarakat umum. Lebih memprihatinkan, pengemudi kendaraan tersebut tampak santai, bahkan tertawa bersama sejumlah pihak, seolah berada dalam ruang privilese tersendiri.
Kondisi ini kontras dengan realitas yang dialami warga. Sejak dini hari, masyarakat dari berbagai lapisan—pengemudi angkutan, buruh harian, hingga pelaku usaha kecil—harus bersabar dalam antrean panjang dengan harapan mendapatkan BBM yang semakin langka dan sulit dijangkau.
Ahmadi Saleh Hasibuan, selaku Pengurus DPD IJEN TAPSEL (Dewan Perwakilan Daerah Ikatan Jurnalis Independen Nusantara Tapanuli Bagian Selatan), menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Ia menilai, tindakan aparat yang terkesan memberikan perlakuan khusus di tengah krisis BBM merupakan gambaran buram penegakan etika pelayanan publik.
“Ini adalah ironi yang menyakitkan. Saat rakyat dipaksa antre berjam-jam, justru ada pihak yang seolah kebal terhadap aturan dengan pengamanan aparat. Ini bukan sekadar soal BBM, tetapi soal keadilan dan martabat warga negara,” ujar Ahmadi.
Lebih lanjut, ia meminta para pimpinan aparat penegak hukum, baik di institusi Polri maupun TNI, untuk segera melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap anggotanya di lapangan. Menurutnya, pendidikan etika, budaya antre, serta pemahaman nilai-nilai demokrasi harus ditegakkan tanpa kompromi.
“Tidak boleh ada rasa berkuasa karena atribut atau jabatan. Dalam negara demokrasi, semua warga negara setara. Aparat seharusnya menjadi contoh dalam kepatuhan aturan, bukan justru menciptakan kesan diskriminatif di tengah penderitaan rakyat,” tegasnya.
Peristiwa di SPBU Padang Matinggi ini diharapkan menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan agar krisis BBM yang telah menyulitkan masyarakat tidak semakin diperparah oleh praktik-praktik yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ismed Harahap