Maros, Kamis, 20 November 2025 – HPPMI Maros Komisariat Unibos–Polibos menyatakan sikap tegas terhadap lambannya penanganan kerusakan Jembatan Penghubung Pakere–Bontokamase oleh Pemerintah Kabupaten Maros, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hingga kini, jembatan tersebut masih dibiarkan dalam kondisi rusak tanpa tindakan serius. Kelalaian ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang setiap hari bergantung pada akses tersebut untuk bekerja, bersekolah, maupun mengangkut hasil pertanian.
HPPMI Maros Kom. Unibos–Polibos menilai pemerintah telah gagal memahami skala prioritas, terlebih karena kerusakan jembatan ini sudah berlangsung lama tanpa perhatian berarti. Meski tidak terjadi korban jiwa, kondisi tersebut justru menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah bahwa hak dasar masyarakat atas infrastruktur yang aman dan layak tidak boleh diabaikan. Sikap abai ini jelas mencederai prinsip pelayanan publik yang seharusnya berpihak pada keselamatan dan kebutuhan rakyat.
Dalam pernyataan tegasnya, Rabbil Dwi Putra, selaku Kabid Advokasi dan Investigasi HPPMI Maros Kom. Unibos–Polibos, menegaskan bahwa arah kebijakan PUPR sangat tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti pembangunan kantor PUPR dengan anggaran Rp4 miliar yang dinilai tidak mendesak dan tidak memiliki urgensi dibandingkan perbaikan infrastruktur dasar yang dibutuhkan warga.
“Pembangunan kantor PUPR senilai Rp4 miliar tidak urgent sama sekali. Kantor yang ada masih layak digunakan. Seharusnya pemerintah memprioritaskan perbaikan jembatan, jalan tani, dan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat, bukan fasilitas untuk memanjakan pegawai,” tegas Rabbil Dwi Putra.
Rabbil juga menekankan bahwa pembangunan yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat mencerminkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan kenyamanan internal birokrasi ketimbang menyelesaikan kebutuhan mendesak publik. Menurutnya, pemerintah harus hadir sebagai pelindung kepentingan rakyat, bukan hanya sebagai pengelola proyek bernilai besar yang minim keberpihakan.
HPPMI Maros Kom. Unibos–Polibos menuntut pemerintah segera mengambil langkah konkret memperbaiki jembatan tersebut tanpa penundaan. Penanganan cepat dinilai penting bukan hanya untuk memulihkan akses sosial-ekonomi warga, tetapi juga sebagai bukti bahwa pemerintah benar-benar hadir, responsif, dan bekerja untuk rakyat. Keterlambatan yang terus dibiarkan hanya akan merugikan masyarakat, memperlambat aktivitas ekonomi, serta menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pengelola infrastruktur di daerah.
Organisasi mahasiswa ini kembali menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berpihak kepada rakyat. Kepercayaan publik tidak dibangun dari proyek-proyek mewah, melainkan dari keberpihakan nyata terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah tidak boleh sibuk membangun fasilitas untuk dirinya sendiri sementara rakyat masih menunggu infrastruktur dasar yang aman dan layak.
