Bengkulu Newstv.id – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler, S.Ip, MAP, Soroti “Terkait persoalan konflik agraria, kita (DPRD,red) sudah berulang kali menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam hal ini Pak Gubernur Rohidin Mersyah yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan BPN Provinsi Bengkulu serta pihak lainnya untuk segera mengevaluasi perizinan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ada,” ungkap Dempo. senin (2/10/2023).
Mengingat, yang perlu sama-sama diketahui bahwa perizinan HGU tersebut telah memicu terjadi konflik agraria di beberapa kabupaten, dan sampai dengan saat ini bisa dikatakan satupun belum ada yang tuntas. “Ironisnya pada saat konflik agraria terjadi, petani yang sejatinya masyarakat Provinsi Bengkulu malah cenderung menjadi korban,” kata Dempo.
Persoalan konflik agraria yang ada di Provinsi Bengkulu belum satupun dituntaskan. Hal ini mendapatkan sorotan dari Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, S.Ip, MAP,
Menurutnya, konflik agraria di Provinsi Bengkulu pun ikut menjadi salah satu tuntutan massa dalam aksi Hari Tani Nasional (HTN) tahun 2023 beberapa waktu lalu di Kantor Gubernur Bengkulu.
Lanjut Dempo, persoalan perizinan HGU harus segera dituntaskan agar supaya masyarakat tidak dirugikan dengan langkah konkret yakni lakukan evaluasi dan kalau ada perusahaan yang ingin mengurus perpanjangan izin, maka dipastikan betul telah memenuhi ketentuan seperti mengeluarkan sebagian HGU untuk plasma ataupun fasilitas umum.
“Kalau menurut hemat kita sebenarnya jangan ada lagi perusahaan yang diperpanjang izin HGU nya. Sehingga lahan HGU itu bisa dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Apalagi saat ini, tidak sedikit masyarakat kita yang kesulitan mendapatkan lahan. Sementara pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu terus bertambah,” tegas Dempo.
Dempo menyebut, saat ini yang terpenting itu bagiamana upaya pemda untuk mencari solusi yang adil dan menyelesaikan konflik agraria di Provinsi Bengkulu . “Tentunya dengan memastikan keseimbangan antara kepentingan perusahaan perkebunan dan masyarakat serta mematuhi aturan yang ada,” tutup dempo..[izwandi/adv]
Artikel Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler, Minta Pemprov Segera Mengevaluasi Perizinan HGU Perkebunan pertama kali tampil pada Sinar Fakta.
