Mandailing Natal,Newstv.id
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kabupaten Mandailing Natal, Rispansyah Putra, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan seorang oknum TNI berinisial AA yang disebut sebagai pengawas aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di lokasi eks PT. M3 Pulo Padang.
Oknum tersebut diduga melakukan ancaman melalui pesan WhatsApp terhadap salah satu penggiat LSM yang aktif mengawal isu lingkungan dan penegakan hukum di daerah.
Rispansyah menegaskan bahwa tindakan intimidasi semacam ini tidak dapat dibenarkan, terlebih maraknya aktivitas PETI di Mandailing Natal sudah menjadi rahasia umum yang melibatkan oknum aparat penegak hukum (APH).
“Kami sangat menyayangkan adanya oknum aparat yang justru menggunakan bahasa ancaman terhadap penggiat LSM.
Padahal, masyarakat sudah lama mengetahui bahwa aktivitas PETI di Mandailing Natal tidak lepas dari keterlibatan oknum tertentu.
Ancaman ini jelas mencederai semangat demokrasi dan menghalangi peran kontrol sosial,” tegas Rispansyah Putra dalam memberi keterangan dengan media ini melalui hp selular,sabtu (12/9)
Ia menambahkan bahwa aparat negara seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum, bukan justru melindungi praktik ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
“Kami meminta pimpinan institusi terkait untuk segera menindak tegas oknum yang terbukti melakukan intimidasi. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan pribadi atau kelompok yang merusak tatanan hukum.
*Penegakan aturan harus berjalan tanpa pandang bulu*” ujarnya.
Rispansyah juga mengingatkan bahwa keberadaan PETI di Mandailing Natal telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, mulai dari pencemaran sungai hingga ancaman terhadap keselamatan warga.
“LIN akan terus mengawal isu ini agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban. Kami berdiri bersama rakyat untuk memastikan hukum ditegakkan dan lingkungan tetap terjaga,” pungkasnya.
Kasus dugaan ancaman oleh oknum TNI ini menambah sorotan publik terhadap lemahnya pengawasan aktivitas pertambangan ilegal di Mandailing Natal, masyarakat berharap pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan praktik PETI serta menindak pihak-pihak yang terlibat.
(Red)
