TAKALAR , Sulawesi Selatan/Newst.id– Penjabat (PJ) Bupati Takalar Dr. H. Muhammad Hasbi, S. STP., M. AP, M.I. Kom bakal memanggil Kepala Desa Pa’rappunganta, Arip Sirajuddin Daeng Nanga untuk mengklarifikasi polemik terkait mobil siaga desa yang diduga tidak diberikan kepada warga dalam kondisi darurat.
Langkah ini diambil oleh PJ Bupati setelah menerima keluhan warga Pa’rapunganta yang merasa tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya tersedia bagi masyarakat.
Dalam pernyataannya, PJ Bupati menegaskan bahwa pelayanan publik, terutama dalam hal kesehatan dan keadaan darurat, harus menjadi prioritas utama.
“Saya bakal panggil Kepala Desa Pa’rappunganta untuk mencari tahu kebenaran terkait pemberitaan yang sudah tayang. Jika memang ada kelalaian, tentu harus segera diperbaiki,” ujarnya.
Kasus ini mencuat setelah beberapa warga mengeluhkan bahwa mereka tidak bisa menggunakan mobil siaga desa saat situasi mendesak. Padahal, kendaraan tersebut seharusnya siap sedia untuk membantu warga, terutama dalam kondisi darurat medis atau kebutuhan mendesak lainnya.
Di sisi lain, pihak desa hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait keluhan warga tersebut. Namun, beberapa masyarakat setempat berharap ada solusi konkret agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami hanya ingin kepastian bahwa mobil siaga benar-benar bisa digunakan oleh warga yang membutuhkan,” ujar salah satu warga.
Pemanggilan Kepala Desa Pa’rappunganta diharapkan bisa memberikan titik terang terkait kebijakan dan mekanisme penggunaan mobil siaga desa.
Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa semua fasilitas yang diberikan kepada masyarakat dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Jika nantinya ditemukan kelalaian atau penyalahgunaan, PJ Bupati menegaskan akan ada evaluasi terhadap pengelolaan fasilitas publik di desa tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga mendapatkan haknya dalam layanan publik, terutama yang menyangkut keselamatan dan kesehatan,” tambahnya.
Masyarakat kini menantikan hasil klarifikasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Mereka berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi yang adil dan memastikan bahwa pelayanan mobil siaga benar-benar berjalan sesuai dengan peruntukannya.
