![PERWAKILAN HAMAS MENUJU KAIRO UNTUK MEMBAHAS GENCATAN SENJATA
Perwakilan Hamas akan berada di Kairo hari ini untuk melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan gencatan senjata di Gaza. Pengumuman tersebut disampaikan 2 hari setelah gencatan senjata ditengahi antara Israel dan Hizbullah. Amerika Serikat juga telah mengumumkan upaya diplomatik baru dengan Qatar Turki dan Mesir untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera lebih dari 250 warga sipil disandera dan lebih dari 1200 dibunuh oleh Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel sementara itu Hasbullah Ketua Naim kasim telah menyatakan Kemenangan melawan Israel setelah gencatan senjata diberlakukan. Kasim lebih lanjut mengatakan bahwa kutipan Kemenangan besar ini melampaui kemenangan pada tahun 2006 karena mencegah Israel menghancurkan Hizbullah dan melemahkan atau melemahkan perlawanan yang dilakukan untuk berkoordinasi dengan Tentara Lebanon pada tingkat tinggi untuk melaksanakan gencatan senjata. syarat gencatan senjata dengan Israel sekarang ketua partai Pasukan Lebanon Samir Gaga juga mengkritik hez buah karena membuka front dengan Israel dan menuduh kelompok militan Syiah melakukan kejahatan besar terhadap Israel. Warga Lebanon lebih dari 4.000 orang telah terbunuh di Lebanon sejak konflik dengan Israel dimulai [Musik] untuk [Musik] orang-orang di Beirut selatan kembali melaksanakan salat di masjid pinggiran kota setelah gencatan senjata diberlakukan untuk pertama kalinya sejak September sementara itu militer Israel telah memperingatkan warga militer Lebanon untuk tidak kembali ke 60 desa di selatan negara itu sampai pemberitahuan lebih lanjut. IDF mengatakan bahwa siapa pun yang melakukan hal tersebut akan menempatkan diri mereka dalam bahaya, terlebih lagi Kepala IDF hery halvi telah mengindikasikan bahwa ia bermaksud melakukan hal tersebut. untuk mengundurkan diri setelah militer menyelesaikan penyelidikannya terhadap Serangan 7 Oktober Hamas sebelumnya dia mengatakan dia akan memutuskan ketika tugas tersebut selesai mengalihkan Fokus ke Yaman puluhan ribu pengunjuk rasa bergabung dalam demonstrasi mingguan di ibukota Yaman SAA pada hari Jumat untuk menunjukkan solidaritas dengan rakyat di Jalur Gaza dan Lebanon para demonstran meneriakkan slogan- slogan anti-Amerika dan anti-israel. Pemberontak HTI telah menjadi komponen selama Perang Timur Tengah perlawanan AIS Iran yang mencakup Hizbullah Hamas dan kelompok militan lainnya.
#NEWSTV](https://i.ytimg.com/vi/3Q_U3Yzev0c/maxresdefault.jpg)
Maros – Aliansi Advokasi Demokrasi Indonesia (AKSI-MAROS) bersama ratusan warga Maros menggelar aksi di tiga lembaga utama pada hari ini: Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maros, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maros, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros. Demonstrasi ini bertujuan untuk mendesak klarifikasi dan tanggapan terkait sejumlah isu yang dinilai merusak integritas demokrasi.
Massa tiba di Kantor KPU Maros sekitar pukul 11.00 WITA, menuntut kejelasan atas somasi yang diajukan menyangkut dugaan ketidaknetralan dalam pelaksanaan pemilu. Meski telah menunggu selama satu jam, massa hanya diterima oleh Wakil Sekretaris KPU, bukan oleh Ketua KPU Maros, Jumaedi. Kekecewaan meliputi peserta aksi. “Kami datang untuk bertemu langsung dengan Ketua KPU, bukan perwakilan. Kami menginginkan jawaban resmi tanpa perantara,” ujar salah seorang perwakilan massa.
Selanjutnya, massa bergerak menuju Kantor Bawaslu Maros, di mana Ketua Bawaslu, Sufirman, memberikan tanggapan atas laporan dan pengaduan mengenai pelanggaran di lapangan. Meskipun Sufirman menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti laporan tersebut, massa tetap menyatakan akan terus memantau proses tersebut secara ketat.
Dari Bawaslu, massa melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Maros. Mereka mendesak klarifikasi dari Marjan Massere, anggota DPRD dari Fraksi PAN, terkait sebuah video berdurasi 1 menit 22 detik yang beredar. Dalam video itu, Marjan diduga menyatakan dukungan untuk kampanye “kotak kosong,” yang dianggap bertentangan dengan prinsip netralitas dan keadilan demokrasi yang harus dipegang teguh oleh anggota legislatif.
Nirwana, S.H., Sekretaris Umum AKSI-MAROS, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan tersebut. “Sebagai wakil rakyat dengan latar belakang intelektual, pernyataan semacam itu sangat tidak pantas dan menyesatkan. Ini jelas mencederai konstitusi demokrasi yang kita perjuangkan,” tegas Nirwana.
Massa akhirnya diterima oleh dua anggota DPRD, Hj. Rosdiana dan Hj. Suriati, setelah menunggu sekitar 40 menit. Dalam pertemuan tersebut, disepakati akan diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 6 November 2024. “Kami menuntut agar Marjan Massere hadir dan memberikan klarifikasi resmi dalam RDP tersebut,” lanjut Nirwana.
“Pada 6 November nanti, kami tidak akan berkompromi. Marjan harus hadir secara langsung untuk memberikan penjelasan. Jika yang hadir hanya perwakilan atau anggota lain, kami siap menggelar aksi yang lebih besar,” tambah Nirwana.
Perilaku anggota DPRD diatur oleh kode etik yang mengharuskan netralitas dan profesionalitas. Dukungan terhadap kampanye “kotak kosong” dalam konteks pemilu dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kode etik, mengingat seorang anggota dewan wajib menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Jika terbukti melanggar, Badan Kehormatan DPRD Maros dapat menjatuhkan sanksi mulai dari teguran lisan atau tertulis hingga pemberhentian sementara atau tetap, sesuai dengan beratnya pelanggaran. Sanksi tersebut bertujuan untuk menjaga reputasi lembaga dan memastikan anggota dewan menjalankan amanat rakyat sesuai nilai-nilai demokrasi.
(Andi Mawang Batara Soli)
