Cianjur – Puskesmas Kecamatan Haurwangi menggelar kegiatan Lokakarya Mini (Lokmin) tingkat kecamatan pada Kamis (12/02/2026). Kegiatan tersebut membahas berbagai persoalan yang berkembang di desa, khususnya terkait program reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan dari pemerintah, progres pembangunan desa, serta penguatan peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Acara yang berlangsung di aula Puskesmas Haurwangi itu dihadiri unsur Muspika Kecamatan Haurwangi, para kepala desa se-Kecamatan Haurwangi, Kepala Puskesmas Haurwangi beserta jajaran, perwakilan KUA, TKSK, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Ketua PKH Kecamatan Haurwangi, para bidan desa, serta unsur terkait lainnya.
Kepala Puskesmas Haurwangi H.Kankan Sumpena,SKM,S.Kep,Ners,M.Kes., dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Lokakarya Mini merupakan forum strategis lintas sektor untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi capaian program kesehatan, sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan. Salah satu isu utama yang dibahas adalah reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak aktif, agar pelayanan kesehatan dapat kembali diakses secara optimal.
“Sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan, terutama dalam pendataan dan verifikasi masyarakat yang berhak menerima bantuan iuran maupun yang perlu dilakukan reaktivasi. Peran pemerintah desa, kader, dan pendamping sosial menjadi kunci dalam memastikan tidak ada warga yang terlewat,” ujarnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Camat Haurwangi Yadi Supriyadi S.E menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Camat menyampaikan bahwa program reaktivasi BPJS Kesehatan dari pemerintah harus dikawal secara serius oleh seluruh kepala desa dan perangkatnya. Menurutnya, data yang akurat dan koordinasi yang intensif akan menentukan keberhasilan program tersebut.
“Jangan sampai ada warga yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan justru terkendala karena persoalan administrasi atau kurangnya informasi. Pemerintah desa harus proaktif melakukan pendataan, verifikasi, dan segera berkoordinasi dengan pihak terkait apabila ditemukan kendala,” tegasnya.
Selain membahas BPJS Kesehatan, Camat juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara program pembangunan desa dengan kebutuhan riil masyarakat. Ia mengingatkan agar setiap program pembangunan benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga, termasuk dalam aspek kesehatan, sanitasi, dan pemberdayaan keluarga.
Dalam kesempatan tersebut, peran PKK juga menjadi perhatian khusus. Camat mendorong agar PKK di setiap desa semakin aktif dalam mendukung program kesehatan, pencegahan stunting, peningkatan gizi keluarga, serta edukasi pola hidup bersih dan sehat.
“PKK adalah mitra strategis pemerintah desa dan puskesmas. Melalui kegiatan dasawisma dan kader-kadernya, PKK dapat menjadi ujung tombak dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait kesehatan ibu dan anak, gizi, serta pencegahan penyakit,” tambahnya.
Forum Lokmin juga menjadi ajang diskusi terbuka. Para kepala desa menyampaikan berbagai tantangan di wilayah masing-masing, mulai dari validitas data kepesertaan BPJS, kendala teknis dalam pengajuan reaktivasi, hingga persoalan sosial yang berkaitan dengan penerima manfaat PKH.
Dengan digelarnya Lokakarya Mini ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antar unsur Muspika, pemerintah desa, tenaga kesehatan, serta pendamping sosial untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan di tengah masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan kesepakatan tindak lanjut berupa penguatan koordinasi lintas sektor, pembaruan data secara berkala, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
Melalui Lokmin ini, Kecamatan Haurwangi menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih baik, transparan, dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat ( Suhandi )
