Kementerian Hukum dan HAM

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menutup rangkaian peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2025 dengan penyelenggaraan “Expose Kinerja Satu Dekade dan Pemberian Penghargaan Kekayaan Intelektual” di Jakarta, Rabu (4/6/2025). Plh. Kakanwil Kemenkum DK Jakarta Andi Yulia Hertaty hadir langsung dalam acara tersebut. Acara ini menjadi momentum penting refleksi perjalanan panjang reformasi layanan dan sistem perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya mengapresiasi capaian DJKI dalam membangun sistem perlindungan kekayaan intelektual yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis digital. “Satu dekade pondasi tertanam, transformasi digital DJKI bawa perubahan nyata,” ucapnya dalam pantun pembuka yang disambut meriah para undangan.

Sementara itu Direktur Jenderal KI, Ir. Razilu, dalam laporannya menyampaikan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, tercatat total 1.738.573 permohonan kekayaan intelektual (KI) yang masuk, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 18,5 persen. Sebagian besar berasal dari dalam negeri, yakni 86,76 persen, mencerminkan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat Indonesia dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

Dalam acara ini DJKI juga melaunching laman edukasi POP HC dan pemberian beberapa kategori penghargaan diantaranya adalah penyerahan sertifikat logo Kementerian UMKM, Pencatatan Ciptaan Mars KI Kepada Ir. Razilu, Sertifikat Paten, Sertifikat Desain Industri, Sertifikat Merk dan juga Penetapan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual. DJKI juga memberikan Apresiasi kepada Kantor Wilayah yang telah melakukan Aransemen lagu Mars Kekayaan Intelektual. Kanwil Kemenkum DK Jakarta yang bekerja sama dengan Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) berhasil meraih peringkat II dari total 33 Kantor Wilayah.

Plh. Kakanwil Andi Yulia Hertati menerima penghargaan tersebut secara langsung yang diberikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Lomba Aransemen tersebut juga tercatat dalam rekor MURI dengan kategori Lembaga dengan mars unsur varian etnik terbanyak (33 Nuansa Daerah). Terakhir Andi Yulia Hertaty mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas inovasi aransemen oleh Lembaga Kebudayaan Betawi yang berhasil mengukir prestasi, ia berharap kedepan akan terus terjalin sinergi antara Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Pemerintah Daerah dan juga Lembaga Kebudayaan Betawi dalam hal Kekayaan Intelektual.

Jakarta, 3 Juni 2025 — Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta memasuki hari kedua dengan serangkaian materi pembekalan yang bersifat teknis dan strategis. Acara dimulai dengan penyampaian materi mengenai Kode Etik dan Budaya Kerja, yang disampaikan oleh Analis Analis SDM Aparatur Mayda, Adi Prayogo.

Selanjutnya Analis SDM Aparatur Muda, Kiki Rizki Wardhana memberikan materi tentang Manajemen ASN, yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap sistem kepegawaian dan pengembangan karier di lingkungan pemerintah. Materi ketiga disampaikan oleh Pranata Humas Ahli Muda, Bintang Ayu Soraya dengan topik Kehumasan dan Teknologi Informasi, yang membahas etika bersosial media bagi ASN. Menjelang siang Analis Perencana Ahli Muda, Januar Kurniawan Prakosa memberikan penjelasan mengenai Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Tata Nilai Organisasi, sebagai upaya memperkenalkan kerangka kerja organisasi tempat para CPNS akan bertugas.

Setelah istirahat siang, orientasi dilanjutkan dengan pengenalan unit kerja secara lebih spesifik. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty yang menyampaikan mengenai Divisi Pelayanan Hukum serta peranannya dalam pelayanan publik dan penegakan hukum. Kemudian Kepala Bidang Pelayanan AHU, Sukino yang menyampaikan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan AHU dan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Puguh Andrianto menyampaikan dasar-dasar Kekayaan Intelektual (KI) dan perlindungannya bagi masyarakat Daerah Khusus Jakarta.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta menggelar kegiatan Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II, yang dilaksanakan secara daring mulai 3 hingga 5 Juni 2025. Kegiatan ini diawali dengan pengarahan dan pembekalan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Tessa Harumdila didampingi Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Tessa Harumdila menyampaikan bahwa pentingnya peran paralegal dalam meningkatkan akses keadilan dan pemberdayaan hukum di tingkat masyarakat desa dan kelurahan. “Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak/Ibu dalam kegiatan ini.Saya berharap Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pelatihan, tetapi juga menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperluas jangkauan bantuan hukum secara merata” Ujar Tessa Harumdila.

Kegiatan ini diikuti oleh 168 peserta yang siap mengikuti Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II yang tersebar dari seluruh wilayah DKI Jakarta. Para peserta sendiri berasal dari berbagai latar belakang dan tergabung dalam kelas A hingga C yang difasilitasi melalui media zoom meeting. Terakhir Tessa Harumdila menyampaikan bahwa Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk memperkuat kehadiran Posbankum Desa/Kelurahan di wilayah Indonesia sebagai sarana akses hukum yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus menjawab antusiasme masyarakat terhadap program paralegal berbasis komunitas.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan kegiatan wawancara permohonan pewarganegaraan yang diikuti oleh 11 calon Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat di ruang rapat Ismail Saleh, Senin (02/06/2025).

Kegiatan wawancara ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengajuan permohonan pewarganegaraan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tim pewawancara terdiri dari unsur Kanwil Kemenkum DK Jakarta yang dipimpin oleh Kabid Pelayanan AHU Sukino, Kepolisian, Disdukcapil, Kantor Pajak dan BIN.

Calon WNI yang hadir dalam wawancara tersebut menjelaskan motivasinya menjadi bagian dari bangsa Indonesia, termasuk penguasaan Bahasa Indonesia, pemahaman tentang Pancasila dan UUD 1945, serta komitmen untuk setia kepada NKRI dan tidak memiliki kewarganegaraan ganda setelah memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Tim pewawancara melakukan pendalaman terhadap latar belakang pemohon, termasuk integrasi sosial, kegiatan keseharian, serta kontribusinya terhadap masyarakat sekitar. Wawancara berlangsung dengan tertib dan kondusif, serta menunjukkan bahwa pemohon memiliki pemahaman dan kesiapan menjadi warga negara Indonesia yang baik.

Hasil dari wawancara ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses verifikasi lebih lanjut yang akan diteruskan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum RI. Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum DK Jakarta dalam memastikan setiap proses administrasi kewarganegaraan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II (Parletak II) dan Peacemaker Training yang berlangsung pada Senin (2/6/2025) pukul 09.00 WIB bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv PPPH) Tessa Harumdila dan dihadiri oleh para Penyuluh Hukum serta Jabatan Fungsional Umum (JFU) di lingkungan Kanwil. Dalam arahannya, Kadiv PPPH menyampaikan bahwa selama tiga hari ke depan, akan dilaksanakan dua kegiatan utama, yaitu Parletak II dan Pendampingan Penyusunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (PJA).

Sebanyak 200 peserta Parletak II dari DKI Jakarta akan mengikuti pelatihan selama tiga hari, 3–5 Juni 2025. Peserta akan dibagi ke dalam tiga kelas dan mendapatkan delapan mata ajar sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Usai pelatihan, peserta akan melaksanakan tahapan aktualisasi selama tiga bulan sebagai bentuk implementasi materi yang telah diperoleh. Terdapat 9 narasumber yang telah disiapkan, dan sesi-sesi pelatihan akan dimoderatori oleh Penyuluh Hukum Madya.

Selain itu, rapat juga membahas persiapan kegiatan Peacemaker Training yang diikuti oleh 1.380 peserta dari seluruh Indonesia. Provinsi DKI Jakarta diwakili oleh 47 lurah dari lima wilayah kota administratif. Kegiatan ini akan dibuka secara resmi oleh Kepala BPHN pada tanggal 3 Juni dan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 5 Juni 2025.

Beberapa tindak lanjut yang menjadi perhatian dalam rapat di antaranya adalah pembagian tugas dan peran fungsional untuk kegiatan Parletak II, penyusunan Surat Keputusan (SK) fasilitator dan panitia seleksi daerah (Panselda), serta pembuatan surat undangan untuk peserta.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta terhadap penguatan kapasitas hukum masyarakat dan pembangunan sistem penyelesaian konflik berbasis komunitas.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta mengikuti Upacara Hari Lahir Pancasila pada Senin (2/6/2025) secara daring di Aula Lantai 4. Tampak Plh. Kepala Kantor Wilayah, Andi Yulia Hertaty, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Tessa Harumdilla, Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, Amien Fajar Ocham, bersama seluruh jajaran mengikuti upacara yang mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara yakni Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto yang membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi. Wamenham menegaskan pentingnya memperkokoh ideologi Pancasila sebagai fondasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia Emas 2045. “Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” kata Mugiyanto.

Wamenham melanjutkan bahwa memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. “Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita,” terang Wamenham.
Menutup amanatnya, Wamenham mengungkapkan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan generasi saat ini. “Akhirnya, marilah kita terus bergotong royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa dan bernegara. Dirgahayu Pancasila! Jayalah Indonesiaku!,” pungkasnya.

Jakarta – Meningkatkan pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual di kalangan pelajar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta (Kanwil Kemenkum DK Jakarta) menyelenggarakan kegiatan “RuKi Mengajar,”. Kali ini Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta menjadi titik lokasi kegiatan yang turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum selaku Plt. Kepala Kantor Wilayah, Andi Yulia Hertaty pada Rabu (28/05/2025).

Dalam sambutannya, Andi Yulia menegaskan bahwa kegiatan “RuKi Mengajar” merupakan bagian dari misi edukatif Kementerian Hukum untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya pelindungan karya sejak dini. Beliau berharap para Santri dapat termotivasi dan berkarya sekaligus memahami langkah-langkah dalam melindungi karya mereka.” Jadilah generasi yang tidak hanya pandai menciptakan tetapi juga bijak dalam menghargai karya orang lain,” Jelas Andi Yulia.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi edukasi yang dibawakan oleh Tim RuKi (Guru Kekayaan Intelektual), yakni Lestari Sejati Pertiwi (Penyuluh Hukum Ahli Madya) dan Sukoco Hendarto (Penyuluh Hukum Ahli Muda). Keduanya memberikan penjelasan kepada para santri mengenai jenis-jenis KI, khususnya merek sebagai identitas dan nilai tambah suatu produk, serta hak cipta yang melindungi berbagai bentuk karya kreatif seperti musik, seni rupa, dan fotografi. Kegiatan “RuKi Mengajar” ini menjadi langkah nyata Kanwil Kemenkum DK Jakarta dalam mendekatkan isu kekayaan intelektual kepada generasi muda, sekaligus menanamkan semangat pelindungan dan penghargaan terhadap karya sejak dini.

Jakarta-Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Tessa Harumdilla bersama JFT Perancang Perturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar secara virtual oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Selasa (27/5). Rapat dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ibu Hj. Rany Mauliani.

Agenda rapat dimulai dengan paparan Eksekutif terhadap Raperda RPJMD 2025–2029. Selanjutnya, rapat mendengarkan masukan dan saran dari pimpinan anggota Komisi A, B, C, D, dan E dilanjutkan dengan mendengarkan masukan dari kalangan akademisi, LSM, serta Ormas/Orsos yang diundang dalam forum tersebut. Berbagai pendapat yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan penting penyusunan Raperda RPJMD yang selanjutnya diagendakan pembahasan pasal per pasal.

Jakarta – Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas, berjumpa dengan Duta Besar (Dubes) Republik Arab Mesir, Yasser Elshemy, Selasa (27/05/2025). Pertemuan ini membahas beberapa bidang kerja sama kedua negara, termasuk pembahasan tentang apostille dan kekayaan intelektual.

Menkum Supratman mengajak Mesir untuk berpartisipasi dalam konferensi apostille sehingga pengesahan dokumen kedua negara dapat lebih mudah dilaksanakan. Ia mengatakan bahwa terdapat WNI yang berada di Mesir, di antaranya untuk menempuh pendidikan. Sehingga layanan apostille sangat dibutuhkan untuk pengesahan dokumen bagi kepentingan warga kedua negara.

“Ada warga kami yang bersekolah di luar negeri, termasuk di Mesir. Layanan apostille sangat dibutuhkan untuk pengesahan dokumen mereka. Dan sebaliknya, akan memudahkan warga negara Mesir yang membutuhkan pengesahan dokumen untuk ke Indonesia,” kata Supratman di ruang kerjanya.

Selain itu, Menkum juga meminta dukungan dari Republik Arab Mesir agar Indonesia dapat menjadi anggota Hague Conference on Private International Law (HCCH), mengingat Mesir sudah menjadi anggota dalam HCCH terlebih dahulu. HCCH merupakan organisasi internasional yang menghasilkan instrumen hukum multilateral sehingga menolong anggota-anggotanya dalam mengembangkan hukum nasional dan internasional.

Indonesia belum menjadi anggota HCCH, namun Indonesia telah menjadi salah satu “connected parties” di HCCH untuk Konvensi Apostille.

“Indonesia sedang bermohon untuk menjadi anggota dari HCCH dan Service Convention. Kami berharap Mesir dapat mendukung kami (Indonesia) dalam keanggotaan tersebut,” ujar Supratman.

Lebih lanjut, Menkum membahas terkait dengan peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Mesir dalam perayaan hubungan diplomatik kedua negara dalam berbagai bidang. Pemerintah Indonesia dan Republik Arab Mesir akan merayakan 80 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Oleh karena itu, Supratman mendorong kerja sama ekonomi dan perdagangan pada produk-produk yang memiliki nilai kekayaan intelektual.

“Kami mendukung pemasaran produk-produk terutama yang bernilai Kekayaan Intelektual (KI). Namun sampai dengan saat ini, kerja sama Indonesia dengan Mesir dalam bidang KI belum tertuang dalam perjanjian kerja sama sehingga kami mendorong agar dapat dilaksanakan perjanjian tersebut dalam waktu dekat,” ucapnya.

Kerja sama perdagangan Indonesia-Mesir mencakup berbagai produk agrikultural, mulai dari kelapa sawit, buah-buahan serta sayur-sayuran. Perjanjian kerja sama dengan Mesir dalam bidang kekayaan intelektual akan meningkatkan nilai ekonomis dari produk-produk geografis Indonesia tersebut.

Pria kelahiran Sulawesi ini percaya bahwa kerja sama dengan Mesir akan membawa dampak positif bagi kedua negara, mulai dari bidang hukum, pendidikan hingga ekonomi. Menyambut baik diskusi dengan Menkum, Dubes Republik Arab Mesir, Yasser Elshemy juga menyampaikan bahwa Mesir akan terus membuka peluang kerja sama dengan Indonesia dalam berbagai bidang.

“Indonesia dan Mesir memiliki hubungan diplomatik yang baik selama 80 tahun. Kami berharap agar kita dapat berdiskusi lebih rutin dalam membahas berbagai layanan-layanan yang ada di Kementerian Hukum untuk kerja sama di masa depan,” kata Yasser Elshemy.

Indonesia dan Mesir telah bekerja sama baik dalam berbagai bidang mulai dari hukum hingga ekonomi, termasuk ekspor-impor kelapa sawit, kurma hingga spare-part kendaraan. Indonesia sendiri telah terkenal memiliki produk unggulan seperti Kelapa Sawit yang digunakan Mesir di banyak sektor. Melalui kerja sama dengan Mesir, Indonesia dapat memasarkan produknya hingga ke Eropa, Afrika, dan jazirah Arab.

Jakarta – Guna mempercepat proses pembentukan Koperasi Kelurahan dan Koperasi Desa Merah Putih, Kanwil Kemenkum DK Jakarta dipimpin Plh. Kakanwil Andi Yulia Hertaty didampingi Kabid Pelayanan AHU Sukino menggelar Rapat Koordinasi bersama Instansi Terkait melalui Daring, Selasa (27/05/2025). Andi Yulia Hertaty menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan Koperasi Multi Pihak (KMP) di Provinsi DKI Jakarta digelar untuk menyatukan langkah berbagai pihak dalam memenuhi target pembentukan KMP yang ditetapkan pemerintah pusat. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, perwakilan pemerintah daerah, serta stakeholder terkait. Kementerian Koperasi dan UKM melalui Koordinator Wilayah V Satgas Nasional menyampaikan bahwa DKI Jakarta hingga saat ini belum menunjukkan progres signifikan dalam pembentukan KMP. Menyikapi hal tersebut, Kemenkop telah mengirimkan surat kepada Gubernur dan Wali Kota guna mendorong percepatan, dengan target seluruh KMP berbadan hukum paling lambat 31 Mei. Evaluasi rutin setiap Rabu pun telah dijadwalkan untuk memantau perkembangan.

Senada dengan itu Andi Yulia Hertaty berharap dengan diadakannya Rapat Koordinasi tersebut dapat segera diambil langkah-langkah dalam pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih seperti Musyawarah Kelurahan serentak dengan menghadirkan notaris yang telah ditunjuk sehingga dapat segera menyelesaikan berkas-berkas yang dibutuhkan. Terakhir Andi Yulia Hertaty menyampaikan dengan komitmen bersama lintas instansi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, diharapkan pembentukan KMP di Jakarta dapat terealisasi sesuai jadwal dan memberikan dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi.