Newstv.id Jeneponto Sulsel, – Pengurus besar dewan pergerakan revolusi demokratik (PB DPRD) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto Senin, 09/10/2023.
Jatong Jalaranbang selaku Jenlab Mengatakan, bahwa sampai saat ini masyarakat pelosok desa dan kota masih banyak yang tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal, kepedulian, kesejahteraan, dan keadilan di tanah kelahirannya baik dari pemerintah maupun dari aparat penegak hukum (APH) serta adanya kemunduran dalam bidang pendidikan dan kebudayaan sehingga tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemajuan itu tidak tercapai.
” Mengingat berbagai informasi dan aduan dari berbagai pihak serta berdasarkan hasil investigasi kami terkait kondisi yang terjadi di instansi pendidikan Jeneponto yang kami duga kuat terjadi indikasi tindak pidana korupsi pada penggunaan anggaran tahun 2023 dan penyalahgunaan jabatan/wewenang yang dilakukan oleh pimpinan dinas pendidikan baik dalam pengadaan buku modul setiap sekolah kami duga terkesan dipaksakan, serta adanya dugaan jual beli paket pengadaan langsung (PL) dan kontrak dana alokasi khusus (DAK) kepada pihak kontraktor yang dilakukan oleh oknum Kabid SD, KASI SAPRAS dan kabid SMP juga diduga melakukan pungli kontrak yang diduga kerja sama dengan unit layanan pengaduan (ULP) serta di duga konsultan pengawas melakukan pekerjaan fisik sebanyak 7 paket juga 2 paket lelang pada bidang SMP, ” Jelas jendral lapangan Jatong Jalarambang
Adapun Tuntutannya :
1. Mendesak Bupati Jeneponto untuk segera mencopot Plt Kadis pendidikan yang kami anggap gagal dalam membina, memajukan dan memimpin instansi pendidikan di kabupaten Jeneponto.
2. Mendesak Bupati Jeneponto untuk segera mencopot kepala unit layanan pengaduan (ULP) dan Pokja yang diduga melakukan konspirasi dengan pihak dinas pendidikan.
3. Copot Kabid ketenagaan beserta 3 kepala seksi terkait penggunaan anggaran yang kurang lebih 12 Miliar pada kegiatan Bimtek IKM tahun anggaran 2023 di hotel Almadera yang tidak sesuai perencanaan.
4. Copot Kabid kebudayaan beserta jajarannya terkait kontrak yang tidak ada penyelesaian anggaran pada tahun anggaran 2023 serta beberapa kegiatan yang diduga kuat hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil dalam pemajuan kebudayaan.
5. Copot Kabid SD beserta kasi sarpras terkait jual beli paket PL dan kontrak dana alokasi khusus (DAK).
6. Copot bendahara pendidikan yang kami anggap melakukan konspirasi bersama oknum pejabat dinas pendidikan.
7. Copot Kabid SMP yang diduga melakukan pungli pada kontrak yang diduga melakukan kerjasama dengan pihak ULP serta adanya oknum konsultan pengawas juga melaksanakan pekerjaan fisik sebanyak 7 paket dan 2 paket lelang.
8. Mendesak Kejati Sulsel untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan khusus kepada oknum para pemangku kebijakan pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Jeneponto pada penggunaan anggaran 2023.
9. Mendesak Kejati Sulsel untuk melakukan pemeriksaan terhadap PA, PPK, PPTK, dinas pendidikan kabupaten Jeneponto terkait adanya puluhan bantuan DAK SARANA kepada sekolah SD dan SMP yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi.
10. Tangkap dan adili para oknum pelaku tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang ada di instansi dinas pendidikan kabupaten Jeneponto.
Lebih lanjut, Jatong menegaskan, kami menunggu sikap dan aksi nyata dari bapak bupati Jeneponto dan APH untuk segera menindaklanjuti tuntutan kami selambat – lambatnya 7×24 Jam dan apabila tuntutan kami tidak di indahkan maka kami akan lakukan aksi lanjutan dengan massa yang jauh lebih besar, ” Cetusnya. (54hru2).
Laporan : Udhien Haris
