Tapanuli Selatan, NEWSTV.ID — Bupati Dewan Pimpinan Daerah Lumbung Informasi Rakyat (DPD LIRA) Tapanuli Selatan, Torkis P. Hasibuan, angkat bicara mengenai program makan gratis untuk pelajar yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah pusat. Ia menyatakan dukungannya terhadap niat mulia program tersebut, namun menegaskan perlunya kehati-hatian dalam pelaksanaannya.
Menurut Torkis, meskipun program ini bertujuan meningkatkan gizi anak dan kualitas pendidikan, pelaksanaan yang tidak tepat justru berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat, terutama di daerah. Ia menyoroti kemungkinan munculnya ketimpangan harga dan persaingan tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha lokal.
“Program ini tentu berniat baik. Namun jika tidak dikawal dengan benar, bisa berdampak negatif terhadap ekosistem ekonomi yang sudah berjalan, khususnya pedagang kecil dan petani lokal,” ujarnya kepada wartawan, di Padangsidimpuan, Sabtu (10/05/2025).
Salah satu kekhawatiran utama yang disampaikan Torkis adalah keterlibatan kontraktor besar dalam pengadaan bahan pangan dan distribusi makanan. Menurutnya, sistem seperti ini rawan menghasilkan orientasi keuntungan semata, yang bisa mengorbankan kualitas makanan dan efisiensi anggaran.
Ia mengungkapkan adanya perbedaan mencolok antara harga pasar dan harga kontrak pengadaan, yang dinilai berpotensi memicu lonjakan harga bahan pokok. “Contohnya, harga ayam potong di pasar sekitar Rp. 35.000 per kilogram, tetapi dalam kontrak penyedia bisa mencapai Rp. 40.000. Ini jelas akan berimbas ke pasar umum,” kata Torkis.
Kondisi semacam ini, lanjutnya, dapat melemahkan daya beli masyarakat kecil yang setiap harinya bergantung pada harga pasar. Jika bahan pokok melonjak, maka bukan hanya pedagang yang terdampak, tetapi juga konsumen rumah tangga di daerah.
Torkis juga menyoroti potensi tertutupnya peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal jika pengadaan dilakukan secara terpusat dan tidak melibatkan mereka. “Seharusnya program sebesar ini menjadi peluang, bukan justru menggeser peran ekonomi rakyat,” tegasnya.
Ia mendesak agar pemerintah daerah dilibatkan secara penuh dalam pengawasan dan pemilihan mitra pelaksana. Menurutnya, transparansi dalam proses pengadaan dan distribusi makanan menjadi kunci keberhasilan program ini agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi di lapangan.
Untuk menjamin efektivitas program, Torkis mengusulkan agar dilakukan uji coba terbatas terlebih dahulu di beberapa daerah sebagai bahan evaluasi sebelum implementasi nasional. “Kita harus belajar dari program-program sebelumnya yang gagal karena terburu-buru dan minim pengawasan,” ucapnya.
Di tempat berbeda, PT Tapanuli Selatan Membangun (TSM), BUMD setempat, juga menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Direktur Utamanya, M. Yunus Hutasuhut, menyebut program ini sebagai momentum untuk membangun rantai pasok pangan daerah yang sehat dan memberdayakan banyak lapisan masyarakat.
Menurut M. Yunus, BUMD dapat mengambil peran strategis dalam pengadaan bahan pangan, pengelolaan dapur umum, hingga distribusi ke sekolah-sekolah, sehingga sirkulasi ekonomi tetap berada di daerah dan membuka lapangan kerja baru.
Dengan berbagai pandangan tersebut, Torkis mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak hanya berfokus pada keberhasilan administratif, tetapi juga pada dampak jangka panjang bagi masyarakat kecil. Ia mengingatkan bahwa setiap program negara harus berpihak pada rakyat, bukan sekelompok pemodal.
“Jangan sampai niat baik pemerintah pusat berubah menjadi tekanan baru bagi rakyat kecil. Mari kita pastikan pelaksanaan program makan gratis ini berjalan dengan transparan, adil, dan menyejahterakan,” pungkas Torkis. (Andi Hakim Nasution)
