MAKASSAR – Pilkada Melalui DPRD: Gelombang penolakan terhadap wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus menguat di Sulawesi Selatan. Kali ini, penolakan datang dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM).
Meski kepengurusan GAM periode 2025–2027 belum resmi dilantik, puluhan mahasiswa tersebut menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (13/1/2026) dini hari. Aksi berlangsung sekitar pukul 01.00 Wita di pertigaan Jalan AP Pettarani–Letjen Hertasning, Kota Makassar.
Dalam aksi tersebut, massa memblokade sebagian ruas jalan dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Wacana Pilkada Melalui DPRD: Pengkhianatan terhadap Rakyat”. Aksi ini sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di sekitar lokasi.
Tak hanya berorasi, peserta aksi juga membakar ban bekas di badan jalan serta menjadikan sebuah mobil truk sebagai mimbar orasi. Meski berlangsung hingga dini hari, aksi tersebut berjalan dalam pengawalan aparat keamanan.
Koordinator aksi GAM, Fajar Wasis, menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, mendesak partai politik agar menghentikan pembahasan wacana Pilkada melalui DPRD. Kedua, meminta Presiden Republik Indonesia bersikap tegas dengan tetap mendukung Pilkada langsung sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
“Selama 21 tahun masyarakat telah dilibatkan secara langsung dalam memilih kepala daerah. Jika sistem ini dianggap sebagai pemborosan anggaran, maka yang harus dibenahi adalah tata kelola dan komitmen politiknya, bukan mekanisme demokratisnya,” tegas Fajar dalam orasinya.
Ia menilai peran Presiden sangat strategis, terlebih wacana tersebut muncul dari partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah.
“Presiden memiliki peran kunci. Publik tidak membutuhkan pemimpin yang merasa paling tahu, tetapi pemimpin yang mau mendengar suara rakyat,” ujarnya.
Fajar menegaskan bahwa selama konstitusi masih menjadi pijakan negara dan demokrasi menjadi fondasi kehidupan berbangsa, maka hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung tidak boleh dicabut.
Meski belum resmi dilantik, Fajar menegaskan bahwa hal tersebut tidak menghalangi GAM untuk bersuara.
“Belum dilantik bukan alasan untuk diam. GAM akan selalu hadir dan bersuara kapan pun ketika kepentingan rakyat dan demokrasi terancam,” pungkasnya.
