News,TV — Makassar – Praktik pungutan liar (pungli) yang diduga masih terjadi di sejumlah lini pelayanan kepolisian kembali menuai sorotan publik. Masyarakat mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk bertindak tegas dan tidak mentolerir keberadaan mafia pungli di tubuh POLRI.
Desakan tersebut muncul seiring banyaknya keluhan warga terkait pelayanan publik kepolisian yang dinilai masih membuka celah terjadinya pungli, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Praktik ini dinilai mencederai kepercayaan masyarakat serta merusak citra institusi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Kapolri harus berani membersihkan oknum-oknum yang bermain pungli. Jangan sampai POLRI yang sedang berbenah justru tercoreng oleh segelintir oknum yang mencari keuntungan pribadi,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya, Rabu 21/01/2026
Menurutnya, keberadaan mafia pungli di internal kepolisian sangat berbahaya karena dapat membentuk jaringan yang sistematis dan sulit diberantas apabila tidak ditindak secara serius dari level pimpinan tertinggi.
Masyarakat juga berharap Divisi Propam POLRI lebih aktif melakukan pengawasan internal serta membuka ruang pengaduan yang mudah diakses dan menjamin perlindungan bagi pelapor. Transparansi dan ketegasan hukuman dinilai menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai pungli.
Sementara itu, sejumlah aktivis pemerhati pelayanan publik menilai bahwa komitmen Kapolri dalam reformasi internal harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar slogan. Penindakan tegas terhadap oknum pungli dinilai dapat memberikan efek jera sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Masyarakat tidak butuh janji, tetapi bukti. Jika ada oknum terbukti melakukan pungli, harus diproses hukum tanpa pandang bulu,” tegas seorang aktivis anti-korupsi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak POLRI secara institusi terus menyatakan komitmennya dalam memberantas pungli dan mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap bentuk penyimpangan yang terjadi di lingkungan kepolisian.
