Padangsidimpuan, NEWSTV.ID – Komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap aset keagamaan terus diwujudkan melalui percepatan sertifikasi tanah wakaf. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, Rabu (24/6/2026), yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, S.T.
Kegiatan strategis tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarinstansi guna mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah wakaf yang masih belum terdaftar, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset wakaf yang memiliki nilai penting bagi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan, Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (NU), Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, para nadzir wakaf, serta jajaran terkait yang memiliki peran dalam proses administrasi dan legalisasi tanah wakaf di wilayah Kota Padangsidimpuan.
Dalam arahannya, Agustina Harahap menegaskan bahwa sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah strategis yang tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga menyangkut perlindungan aset umat untuk generasi mendatang.
Menurutnya, tanah wakaf yang telah bersertifikat memiliki kekuatan hukum yang jelas sehingga dapat terhindar dari berbagai potensi permasalahan, seperti sengketa kepemilikan, tumpang tindih penguasaan lahan, hingga penyalahgunaan aset yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.
“Tanah wakaf memiliki fungsi sosial dan keagamaan yang sangat besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, negara hadir untuk memberikan kepastian hukum melalui sertifikasi tanah wakaf agar keberadaan dan pemanfaatannya tetap terjaga sesuai amanah wakif serta terlindungi dari berbagai potensi sengketa di masa depan,” ujar Agustina Harahap.
Ia menambahkan bahwa percepatan sertifikasi tanah wakaf merupakan salah satu program prioritas yang sejalan dengan kebijakan nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mendukung tertib administrasi pertanahan dan perlindungan aset keagamaan di seluruh Indonesia.
Agustina menjelaskan, keberhasilan program tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Kantor Pertanahan, Kementerian Agama, organisasi kemasyarakatan Islam, para nadzir, pemerintah daerah, hingga masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.
“Sinergi dan koordinasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah wakaf. Dengan kerja sama yang baik, berbagai hambatan administrasi maupun teknis dapat diselesaikan secara efektif sehingga target percepatan sertifikasi dapat tercapai secara optimal,” katanya.
Dalam rapat tersebut, para peserta melakukan pembahasan mendalam terkait inventarisasi tanah wakaf yang belum bersertifikat, identifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi, serta penyusunan strategi percepatan yang lebih terukur dan terintegrasi.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain kelengkapan dokumen administrasi, data kepemilikan tanah yang belum terdokumentasi secara lengkap, serta perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum.
Melalui forum koordinasi tersebut, seluruh pihak bersepakat untuk memperkuat komunikasi dan mempercepat proses pendataan terhadap tanah-tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Langkah ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya tertib administrasi pertanahan sekaligus memastikan seluruh aset wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan ibadah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberikan pendampingan dan pelayanan terbaik dalam proses sertifikasi tanah wakaf, termasuk melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Agama dan organisasi keagamaan yang ada di Kota Padangsidimpuan.
Program percepatan sertifikasi tanah wakaf sendiri menjadi bagian dari transformasi pelayanan pertanahan yang tengah dijalankan ATR/BPN melalui penerapan sistem yang semakin modern, transparan, dan akuntabel. Selain memberikan kepastian hukum, sertifikasi tanah wakaf juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi sosial aset keagamaan agar dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Dengan terselenggaranya rapat koordinasi tersebut, Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan berharap seluruh target sertifikasi tanah wakaf di wilayahnya dapat terealisasi secara maksimal. Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen ATR/BPN dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, terpercaya, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Agustina Harahap, S.T., Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pertanahan yang modern dan berkeadilan, termasuk melalui percepatan sertifikasi tanah wakaf sebagai bagian dari upaya menjaga aset umat serta mewujudkan kepastian hukum yang berkelanjutan bagi masyarakat. (AHN)
