Jakarta,Newstv.id
Keberadaan sejumlah lapak pedagang kaki lima (PKL) di area Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Semanggi, Jakarta Pusat, menjadi sorotan pengguna fasilitas publik.
Aktivitas perdagangan yang disebut berlangsung hampir setiap hari dinilai berpotensi mengganggu fungsi JPO sebagai sarana penyeberangan bagi pejalan kaki.
Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun, sejumlah pedagang diduga menggelar lapak di sekitar area JPO Semanggi.
Aktivitas tersebut disebut berlangsung mulai sekitar pukul 08.00 WIB hingga malam hari, sekitar pukul 19.00 WIB.
Keberadaan lapak di ruang yang diperuntukkan bagi mobilitas pejalan kaki menimbulkan keluhan dari sejumlah pengguna JPO.
Mereka menilai fasilitas penyeberangan semestinya dapat digunakan secara optimal tanpa terhalang aktivitas perdagangan.
Keluhan masyarakat juga mengarah pada dugaan belum optimalnya pengawasan dan penertiban terhadap penggunaan fasilitas umum tersebut.
Namun demikian, dugaan tersebut perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk mendapatkan penjelasan mengenai pola pengawasan dan langkah penertiban yang telah dilakukan.
Berpotensi Mengganggu Akses Pejalan Kaki
Penggunaan area fasilitas umum sebagai lokasi berdagang dikhawatirkan menimbulkan sejumlah persoalan.
Ketika lapak dan aktivitas pembeli memenuhi jalur pejalan kaki, ruang gerak pengguna JPO dapat menjadi lebih terbatas.
Kondisi tersebut juga berpotensi menyulitkan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan pengguna fasilitas dengan kebutuhan akses khusus.
Selain persoalan akses, aktivitas perdagangan yang tidak tertata berpotensi menimbulkan persoalan kebersihan apabila sampah dan limbah dagangan tidak dikelola dengan baik.
Tumpukan sampah juga dapat mengganggu kenyamanan pengguna serta berpotensi memengaruhi kondisi fasilitas umum.
Masyarakat Minta Penertiban dan Pengawasan
Masyarakat pengguna JPO Semanggi berharap pemerintah daerah dan aparat terkait dapat melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi di lapangan.
Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan fasilitas umum, masyarakat meminta agar dilakukan penertiban sesuai aturan yang berlaku.
Pengawasan secara berkala juga dinilai penting agar setelah dilakukan penertiban, area JPO tidak kembali digunakan sebagai lokasi berjualan.
Sterilisasi area pejalan kaki, pengawasan rutin, serta penempatan petugas pada titik yang rawan digunakan untuk aktivitas perdagangan dinilai dapat menjadi langkah untuk menjaga fungsi JPO sebagai fasilitas publik.
*Menunggu Klarifikasi Pemerintah*
Media online mendorong adanya respons dan klarifikasi dari pihak Satpol PP maupun Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terkait dugaan aktivitas PKL di area JPO Semanggi tersebut.
Keterangan resmi dari pihak berwenang diperlukan untuk memastikan apakah aktivitas perdagangan tersebut telah melanggar ketentuan, bagaimana bentuk pengawasan yang selama ini dilakukan, serta langkah apa yang akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran.
Masyarakat berharap JPO Semanggi dapat kembali berfungsi secara optimal sebagai fasilitas penyeberangan yang aman, nyaman, tertib, dan bebas dari aktivitas yang menghambat akses pejalan kaki.
(H.R.)
