Bandung barat – Konflik internal Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini tak lagi sekadar memanas, tetapi telah menjurus pada krisis serius yang mengancam legitimasi organisasi Selasa /05/05/2026.
Sejumlah pengurus dan anggota periode 2024–2029 secara terbuka menuding adanya dugaan pelanggaran sistemik, mulai dari tata kelola keuangan hingga keabsahan kepengurusan.
Pernyataan sikap yang dilayangkan kepada KADIN Jawa Barat menjadi sinyal keras bahwa persoalan di tubuh Kadin KBB bukan konflik biasa. Dugaan aliran dana Kartu Tanda Anggota (KTA) ke rekening pribadi, perubahan struktur kepengurusan secara sepihak, hingga ketidakjelasan status legal organisasi disebut sebagai rangkaian persoalan yang saling berkaitan.
“Ini bukan lagi soal internal biasa. Ada indikasi pelanggaran serius yang mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas organisasi,” tegas salah satu pengurus.
Nama berinisial DE disebut dalam dugaan aliran dana KTA yang tidak melalui mekanisme resmi organisasi.
Lebih jauh, kondisi ini diperparah dengan informasi bahwa kepengurusan Kadin KBB sejak 2024 disebut tidak sah oleh KADIN Provinsi Jawa Barat. Jika benar, maka seluruh kebijakan yang dihasilkan berpotensi cacat hukum.
Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022, Kadin seharusnya dijalankan dengan prinsip kepastian hukum, profesionalitas, dan keterbukaan. Namun yang terjadi di KBB justru sebaliknya: dualisme kepengurusan, kekacauan administrasi, dan minimnya transparansi.
Tak berhenti di situ, para pengurus juga mengungkap adanya praktik yang dinilai menyimpang:
Pergantian pengurus tanpa mekanisme organisasi
Penunjukan pihak yang belum memiliki KTA sebagai pengurus
Keterlibatan pihak dari luar wilayah Bandung Barat dalam struktur organisasi
Penarikan dana dari anggota tanpa laporan pertanggungjawaban yang jelas
Situasi ini dinilai bukan hanya merusak internal organisasi, tetapi juga melemahkan posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Dalam kondisi tidak stabil, peran Kadin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah praktis lumpuh.
“Bagaimana Kadin mau jadi mitra pemerintah kalau di dalamnya sendiri tidak tertib?” sindir salah satu anggota.
Lebih tajam lagi, ketua organisasi disebut tidak fokus menjalankan roda kepemimpinan karena aktivitas usaha di luar daerah. Dampaknya, komunikasi internal tersendat dan keputusan strategis berjalan tanpa koordinasi yang sehat.
Kondisi ini memicu ketidakpastian hukum yang berlarut-larut. SK lama belum dicabut, SK baru belum jelas, sementara struktur organisasi terus berubah. Kombinasi ini menciptakan kegaduhan yang semakin sulit dikendalikan.
Para pengurus menilai, jika dibiarkan, Kadin KBB berpotensi kehilangan kepercayaan publik dan anggota secara permanen. Bahkan tidak menutup kemungkinan munculnya konflik hukum yang lebih luas.
Karena itu, desakan terhadap KADIN Jawa Barat kini semakin keras dan tidak bisa ditunda:
Segera lakukan audit investigatif terhadap aliran dana KTA
Bekukan sementara kepengurusan yang bermasalah
Tunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua sesuai AD/ART
Gelar musyawarah anggota luar biasa untuk memulihkan legitimasi organisasi
“Ini sudah darurat organisasi. Harus ada tindakan tegas, bukan sekadar imbauan,” tegas perwakilan pengurus.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Ketua Umum Kadin KBB maupun pihak yang disebut dalam dugaan tersebut. Sikap diam ini justru memperkuat spekulasi publik dan memperdalam krisis kepercayaan.
Konflik ini menjadi ujian nyata bagi Kamar Dagang dan Industri Indonesia dalam menjaga integritas di tingkat daerah. Jika tidak segera diselesaikan, bukan hanya organisasi yang runtuh, tetapi juga kepercayaan dunia usaha yang ikut dipertaruhkan.
