Tapanuli Selatan, NEWSTV.ID – Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional di bidang pertanahan, khususnya pensertipikatan tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan mengikuti Rapat Percepatan Pensertipikatan MBR yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (14/07/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memperkuat koordinasi lintas satuan kerja guna memastikan pelaksanaan program pensertipikatan bagi MBR berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengikuti rapat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Anita Noveria Lismawaty, S.H., M.H., hadir didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha Nora Sartika Gultom, S.E., Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Rusdi, S.H., serta Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran A. Aulia Rizky Lubis, S.H.
Kehadiran jajaran pimpinan tersebut menunjukkan keseriusan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai aspek penting terkait percepatan pelaksanaan program, mulai dari kesiapan administrasi, mekanisme pelaksanaan di lapangan, pemenuhan persyaratan teknis, hingga strategi percepatan penyelesaian target pensertipikatan. Selain itu, peserta juga melakukan evaluasi terhadap berbagai tantangan yang berpotensi muncul selama proses pelaksanaan sehingga dapat disusun langkah-langkah antisipatif secara komprehensif.
Pembahasan tersebut diharapkan mampu menciptakan kesamaan persepsi di seluruh jajaran Kantor Pertanahan di Indonesia sehingga implementasi program dapat berlangsung secara terukur, transparan, dan akuntabel.
Program pensertipikatan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat. Sertipikat tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses terhadap pembiayaan, penguatan nilai ekonomi aset, serta pencegahan potensi sengketa pertanahan.
Melalui forum koordinasi nasional tersebut, seluruh Kantor Pertanahan didorong untuk memperkuat sinergi antarbidang serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.
Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, partisipasi aktif dalam rapat koordinasi ini menjadi bukti komitmen institusi dalam mendukung setiap kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN. Dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, dan pelayanan prima, seluruh jajaran berkomitmen memberikan pelayanan pertanahan yang semakin cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut juga sejalan dengan transformasi layanan pertanahan yang terus dilakukan Kementerian ATR/BPN guna mewujudkan tata kelola pertanahan yang modern, adaptif, dan berbasis digital, sekaligus mempercepat terciptanya kepastian hukum hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan target percepatan pensertipikatan tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dapat tercapai secara optimal, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan menegaskan akan terus berpartisipasi aktif dalam setiap agenda strategis nasional di bidang pertanahan sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, terpercaya, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (AHN)
