![PERWAKILAN HAMAS MENUJU KAIRO UNTUK MEMBAHAS GENCATAN SENJATA
Perwakilan Hamas akan berada di Kairo hari ini untuk melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan gencatan senjata di Gaza. Pengumuman tersebut disampaikan 2 hari setelah gencatan senjata ditengahi antara Israel dan Hizbullah. Amerika Serikat juga telah mengumumkan upaya diplomatik baru dengan Qatar Turki dan Mesir untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera lebih dari 250 warga sipil disandera dan lebih dari 1200 dibunuh oleh Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel sementara itu Hasbullah Ketua Naim kasim telah menyatakan Kemenangan melawan Israel setelah gencatan senjata diberlakukan. Kasim lebih lanjut mengatakan bahwa kutipan Kemenangan besar ini melampaui kemenangan pada tahun 2006 karena mencegah Israel menghancurkan Hizbullah dan melemahkan atau melemahkan perlawanan yang dilakukan untuk berkoordinasi dengan Tentara Lebanon pada tingkat tinggi untuk melaksanakan gencatan senjata. syarat gencatan senjata dengan Israel sekarang ketua partai Pasukan Lebanon Samir Gaga juga mengkritik hez buah karena membuka front dengan Israel dan menuduh kelompok militan Syiah melakukan kejahatan besar terhadap Israel. Warga Lebanon lebih dari 4.000 orang telah terbunuh di Lebanon sejak konflik dengan Israel dimulai [Musik] untuk [Musik] orang-orang di Beirut selatan kembali melaksanakan salat di masjid pinggiran kota setelah gencatan senjata diberlakukan untuk pertama kalinya sejak September sementara itu militer Israel telah memperingatkan warga militer Lebanon untuk tidak kembali ke 60 desa di selatan negara itu sampai pemberitahuan lebih lanjut. IDF mengatakan bahwa siapa pun yang melakukan hal tersebut akan menempatkan diri mereka dalam bahaya, terlebih lagi Kepala IDF hery halvi telah mengindikasikan bahwa ia bermaksud melakukan hal tersebut. untuk mengundurkan diri setelah militer menyelesaikan penyelidikannya terhadap Serangan 7 Oktober Hamas sebelumnya dia mengatakan dia akan memutuskan ketika tugas tersebut selesai mengalihkan Fokus ke Yaman puluhan ribu pengunjuk rasa bergabung dalam demonstrasi mingguan di ibukota Yaman SAA pada hari Jumat untuk menunjukkan solidaritas dengan rakyat di Jalur Gaza dan Lebanon para demonstran meneriakkan slogan- slogan anti-Amerika dan anti-israel. Pemberontak HTI telah menjadi komponen selama Perang Timur Tengah perlawanan AIS Iran yang mencakup Hizbullah Hamas dan kelompok militan lainnya.
#NEWSTV](https://i.ytimg.com/vi/3Q_U3Yzev0c/maxresdefault.jpg)
Newstv.id Papua, – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa, TNI-Polri akan bersinergi untuk mengawal seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan pembangunan di Papua.
TNI-Polri, kata Sigit sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR. Hal itu dilakukan demi mengetahui apa yang menjadi kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Tanah Papua.
Setelah adanya proses koordinasi tersebut, Sigit menyebut bahwa, peran dari TNI-Polri diperlukan guna memastikan seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua, dapat berjalan dengan maksimal.
” Karena ini adalah bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentunya TNI-Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik, ” Kata Sigit dalam pengarahan Panglima dan Kapolri kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin, 9/01/2023.
Adapun kebijakan Pemerintah terkait program prioritas di Papua diantaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian.
Sementara itu Major Project diantaranya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pengembangan Bandara, dan beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.
Sigit mengungkapkan, dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah di Papua, pihaknya melakukan dua pendekatan yakni Soft Approach dan Hard Approach. Dalam hal ini, pendekatan lunak yang dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan dan SDM.
” Sehingga terjadi Transfer Knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan, ” Ujar Sigit dihadapan prajurit TNI-Polri.
Meski begitu, Sigit menekankan, TNI-Polri juga akan melakukan Hard Approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan Pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua.
” Terkait dengan masalah gangguan kamtibmas karena memang ada beberapa kelompok yang biasa dikenal Kelompok Kriminal Bersenjata yang terus melakukan serangan. Sehingga tentunya berdampak pada terhambatnya proses pembangunan. Tentunya kita harus lakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur tentunya. Sehingga harapan kita semuanya bisa berjalan secara proporsional, ” Ucap Sigit.
Dalam penegakan hukum tersebut, Sigit menyatakan bahwa, pihaknya selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan Komnas HAM baik di tingkat pusat maupun wilayah Papua. Hal itu guna memastikan langkah penegakan hukum yang diambil telah proporsional.
” Tentunya kita berusaha supaya kedepan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata, ” Tutur Sigit.
Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan bahwa, dengan melakukan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Papua, akan dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang akan diambil kedepannya.
” Bahwa saya akan belanja masalah ya istilahnya, untuk menyerap aspirasi dari bawah apa-apa yang harus dilakukan dalam rangka pengambil kebijakan kedepan maupun perencanaan kedepan, ” Kata Yudo.
Dengan begitu, Yudo menyampaikan bahwa, kedepannya akan diambil kebijakan yang sesuai guna mensukseskan seluruh program atau kebijakan Pemerintah di Tanah Papua.
” Sehingga kita dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembanginan di Papua. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah, meningkatkan kesejahteraan, ” Jelas Yudo.
Oleh karenanya, Yudo kembali menegaskan bahwa, TNI dan Polri akan siap dengan maksimal dan profesional dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah membangun Papua.
” Tentunya ini perlu dukungan dari TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerjanya dan juga infrastruktur yang lain. Dan juga dengan adanya DOB, kita akan bantu Pemda dan TNI dalam fungsi tugas pokok bantu Polri percepatan pembangunan di daerah, ” Tutup Yudo. *(Sahrul).
Sumber Humas Polda Sulsel. *(Nino/Asbar).
