Bengkulu, NEWSTV, – Hari Jumat lalu, Usin Abdisyah Putra Sembiring SH, bersama dengan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu, melakukan kunjungan penting ke Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Provinsi Jawa Barat. Tujuan kunjungan ini adalah untuk membandingkan kondisi penyuluh perikanan, pembibitan dan budidaya ikan darat, serta pendapatan serta bagi hasil dari sektor kelautan di Provinsi Jawa Barat. Namun, apa yang terungkap dalam pertemuan tersebut memperlihatkan perbedaan besar dalam dukungan sektor perikanan antara dua provinsi ini.
Usin Abdisyah Putra Sembiring SH, yang juga merupakan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu, menyoroti sejumlah isu penting yang dihadapi oleh sektor perikanan dan kelautan di wilayahnya. Ia menyatakan bahwa belanja kebutuhan dasar di bidang perikanan di Dinas DKP Jawa Barat sangat besar dan mencakup dukungan penuh untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berperan sentral dalam menjalankan program DKP Jawa Barat. Namun, situasinya sangat berbeda di Provinsi Bengkulu, di mana dukungan untuk UPTD sangat minim, mengakibatkan ketidakberlanjutan program-program penting dalam budidaya perikanan.
Selain masalah tersebut, Usin juga mencatat kelambanan dalam pelaksanaan program di Provinsi Bengkulu. Sebagai contoh, program Bioflok yang telah dianggarkan dalam APBD Murni Tahun 2023 hingga saat ini belum terealisasi, padahal program tersebut sudah dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun 2023. Ini merupakan contoh nyata dari hambatan dalam mendorong pertumbuhan sektor perikanan.
Pernyataan Usin juga menyoroti implikasi dari ketidaktersediaan makanan ikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa ketersediaan makanan ikan memainkan peran kunci dalam memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat. Ketidakmampuan dalam mengimplementasikan program Bioflok dan kekurangan dukungan untuk budidaya perikanan bisa memiliki dampak negatif terhadap ketersediaan makanan ikan di wilayah tersebut.
Untuk mengatasi permasalahan yang diungkapkan, Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu telah meminta kepada Gubernur dan Kepala Dinas untuk segera mengevaluasi kinerja kabid dan pelaksana program yang bertanggung jawab atas sektor perikanan. Dalam hal ini, tindakan koreksi dan mungkin pergantian pejabat yang tidak efektif sedang dipertimbangkan.
Usin juga mencatat potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui UPTD Pembibitan di bawah naungan Dinas DKP Provinsi Bengkulu. Dengan memperbaiki fasilitas pemijahan, mengembangkan bibit berkualitas, dan kerja sama dengan petani, nelayan, serta kelompok pengelola limbah sampah, PAD dapat ditingkatkan melalui penjualan bibit yang berkualitas tinggi dan produksi pakan lokal.
Pernyataan dan tindakan yang diambil oleh Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu mencerminkan keseriusan dalam menangani masalah yang dihadapi sektor perikanan di provinsi tersebut. Dengan melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan yang diperlukan, diharapkan sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Bengkulu dapat mengalami pembaruan yang positif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pembibitan yang berkualitas.[izwandi]
Artikel Kunjungan Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu ke Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat pertama kali tampil pada News TV.
