KALTIM – Presiden Joko Widodo, dalam kunjungannya ke proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu (1/11/2023), kembali menegaskan pentingnya menjaga netralitas seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat dalam menyikapi Pemilu 2024. Seruan serupa juga ditujukan kepada personel TNI–Polri.
Presiden Jokowi mengingatkan bahwa pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah pusat, termasuk semua ASN, TNI, dan Polri, harus tetap netral dalam proses pemilihan umum mendatang. Netralitas ini adalah prinsip penting dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan demokrasi.
“Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral,” tegas Presiden.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mengomentari informasi terkait pemindahan atribut-atribut partai yang terjadi selama kunjungannya ke Bali. Ia mengimbau pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah guna menghindari miskomunikasi dan memastikan jalannya proses pemilu yang lancar dan demokratis.
“(Pemda) berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik,” ujarnya.
Peringatan Presiden ini menjadi pengingat bagi seluruh pihak terkait pentingnya menjaga netralitas dan menjalani proses pemilu yang adil dan bebas dari campur tangan pihak yang tidak berwenang.
Artikel Presiden Jokowi Tegaskan Netralitas ASN, TNI, dan Polri Jelang Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Harian Daerah.
