Kemenkumham

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta Romi Yudianto melantik 9 Notaris yang terdiri dari Notaris Baru, Notaris Pindah dan Notaris Pengganti di Wilayah DKI Jakarta, Selasa (15/04/1015). Turut hadir dalam pelantikan tersebut Kadiv Yankum Andi Yulia Hertati. Dalam sambutannya Romi Yudianto berpesan bahwa jabatan notaris bukan hanya sekadar profesi, tetapi juga pengabdian. Notaris juga memiliki peran vital dalam kehidupan hukum masyarakat, menjamin kepastian dan perlindungan hukum melalui akta otentik.

Lebih lanjut Romi Yudianto juga berharap kepada para notaris yang baru dilantik untuk secepatnya dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakaanakan dengan baik. “Segera beradaptasi dengan lingkungan, berikan layanan terbaik kepada masyarakat sebagai pejabat publik yang memiliki peran vital dalam pembuatan akta otentik” Ujar Kakanwil Romi Yudianto. Terakhir Romi Yudianto berpesan agar para Notaris yang baru dilantik tidak melakukan pelanggaran baik itu kode etik notaris ataupun administratif sekecil apapun sehingga tidak berdampak terhadap pelayanan kenotariatan.

Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar apel pagi bersama pada Senin (14/4) di Lapangan Upacara Kantor Wilayah. Bertindak sebagai pembina apel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Andi Yulia Hertaty, menyampaikan arahan kepada seluruh jajaran pegawai Kanwil Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Kanwil Kementerian HAM, Kanwil Ditjen Imigrasi, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta. Turut hadir dalam apel tersebut Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi, dan Kepala BHP Jakarta.

Dalam sambutannya, Andi Yulia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H dan memohon maaf lahir dan batin atas nama pribadi dan pimpinan. Ia mengajak seluruh peserta apel untuk menjadikan momen Idul Fitri sebagai penguat kebersamaan dan penyemangat dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Andi Yulia juga mengingatkan bahwa setelah libur panjang, saatnya kembali bekerja dengan semangat, kedisiplinan, dan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain itu, Kadiv Yankum juga menegaskan komitmen bersama untuk terus membangun dan menjaga Zona Integritas, yang bukan hanya sekedar predikat, tetapi sebagai bentuk implementasi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tugas yang dijalankan. Ia mengajak seluruh unit kerja di Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta untuk terus memperkuat sinergi, menjaga kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan dapat dipercaya dan efektif.

Apel pagi bersama ini menjadi simbol kekuatan sinergi antarunit di lingkungan Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, serta langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta mengikuti kegiatan Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 melalui zoom meeting pada Senin (14/04/2025). Bertempat di Aula Lantai 4, Sosialisasi diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Magribi Putu Judhono, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Sukino dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Lusia Wahyuniati.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Rahmi Widhiyanti yang membuka kegiatan sosialisasi menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme, kriteria penilaian, serta strategi dalam menyusun dan mengusulkan inovasi pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat. Kementerian Hukum berserta Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis mempunyai 131 inovasi dan sebanyak 15 inovasi akan diikutsertakan dalam KIPP.

Sugeng narasumber dari Kementerian PANRB menjelaskan KIPP merupakan agenda tahunan KemenPANRB yang menjadi wadah bagi instansi pemerintah untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Terdapat 5 kriteria inovasi yaitu memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, mudah disebarkan dan berkelanjutan. Tema KIPP tahun 2025 adalah Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Red: -fcd-

Jakarta – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan beserta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) DK Jakarta mengikuti rapat daring bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Jum’at (11/4/2025). Agenda utama rapat ini yaitu sosialisasi pelaksanaan seleksi daerah untuk Peace Maker Training, yang merupakan bagian dari Paralegal Justice Award (PJA) Tahun 2025.

Rapat yang dibuka oleh Kepala Pusat Pembudayaan Hukum dan Bantuan Hukum BPHN ini menghadirkan narasumber dari BPHN yang menjelaskan detail pelaksanaan seleksi. Program ini bertujuan memberikan predikat Paralegal/Juru Damai kepada lurah yang lolos seleksi PJA 2025. Disampaikan bahwa antusiasme terhadap PJA 2025 sangat tinggi, dengan total 2.571 pendaftar dari seluruh Indonesia. Khusus dari Kanwil Kemenkum DK Jakarta, terdapat 47 pendaftar, dengan alokasi kuota kelulusan sebanyak 24 peserta.

Narasumber BPHN juga memaparkan mekanisme seleksi di tingkat Kabupaten/Kota serta unsur-unsur yang akan terlibat dalam Panitia Seleksi Daerah (Panselda). Unsur tersebut meliputi perwakilan dari Kanwil Kemenkum, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengadilan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan organisasi pemberi bantuan hukum terakreditasi. Sementara itu, Panselda Provinsi akan melibatkan Biro Hukum Pemerintah Daerah, Pengadilan Tinggi, Kanwil Kemenkum, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi.

Pelaksanaan seleksi oleh Panselda Kabupaten/Kota dan Provinsi dijadwalkan mulai 9 hingga 22 April 2025, yang selanjutnya akan dinilai oleh Tim Pansel Pusat. Tugas utama Panselda adalah melakukan penilaian dan verifikasi berkas persyaratan peserta PJA 2025 sesuai dengan panduan dari BPHN. Rapat ini diharapkan memberikan kejelasan bagi Kanwil Kemenkum DK Jakarta dalam mempersiapkan dan melaksanakan tahapan seleksi di wilayahnya.

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memimpin Apel Pagi Bersama pasca Idulfitri 1446 H, Selasa (9/4). Dalam amanatnya, Yusril mengajak seluruh jajaran kementerian untuk menjadikan semangat Idulfitri sebagai momentum meningkatkan kinerja dan memperkuat komitmen pelayanan publik yang prima.

Yusril menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan sinergi antarkementerian dalam menghadapi tantangan besar, khususnya dalam memastikan kelanjutan program-program pemerintah di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Ia juga mendorong pelaksanaan tugas sesuai perjanjian kinerja dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan dedikasi.

Dalam kesempatan itu, Yusril juga menyampaikan hasil partisipasinya dalam Konvensi Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, yang membahas peningkatan kerja sama ekonomi dan hukum, termasuk pemberantasan korupsi serta penyelesaian sengketa aset diplomatik Indonesia di Prancis. Ia optimistis Indonesia akan menjadi negara maju dalam tiga tahun mendatang.

Apel pagi ini diikuti secara virtual oleh jajaran Kanwil Kementerian Hukum dari Aula Kanwil yang dipimpin Kakanwil Hukum, Romi Yudianto. Hadir pula jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasyarakatan, dan Kanwil HAM. Usai apel, Kakanwil Ditjen PAS, Heri Azhari, menekankan pentingnya kekompakan dan peningkatan kinerja bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan tersebut juga diperkenalkan Kepala Kanwil HAM yang baru, Michael Azedo, yang siap bersinergi membangun kinerja lebih baik di bidang hukum dan HAM.

Jakarta – Kementerian Hukum menggelar acara Halal Bihalal dengan tema “Menjaga Soliditas dan Solidaritas, Kementerian Hukum Semakin BerAKHLAK” di Graha Pengayoman, Rabu (09/04/25). Kegiatan ini diikuti secara virtual oleh seluruh satuan kerja, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta yang dipimpin langsung oleh Kakanwil Romi Yudianto bersama jajaran dari Aula Kanwil Kemenkum DK Jakarta.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kerja sama tim dan membangun kepercayaan publik. Ia menyebut bahwa berbagai kebijakan yang diambil merupakan hasil masukan dari jajaran, dan mendorong setiap unit untuk terus berinovasi, termasuk melalui penghargaan kenaikan pangkat istimewa bagi pegawai berprestasi. “Kita harus menjadi kementerian yang solid, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Menteri Hukum juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh keluarga besar Kementerian Hukum. “Jika ada sikap atau perbuatan saya yang melukai, saya mohon maaf. Semoga Halal Bihalal ini memperkuat pengabdian kita sebagai tim,” ucapnya.

Acara turut diisi tausiyah oleh H. Muhammad Shoffar Mawardi yang mengingatkan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia. Menurutnya, kekuatan bangsa terletak pada kehendak Allah dan kesatuan hati. Dengan memperkuat solidaritas dan kebersamaan, kinerja Kementerian Hukum diharapkan semakin optimal demi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Jakarta – Mudik merupakan momen yang ditunggu-tunggu setiap tahun, di mana jutaan perantau kembali ke kampung halaman untuk merayakan hari raya bersama keluarga tak terkecuali jajaran Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menteri HAM Natalius Pigai Resmi Melepas 34 Bus yang membawa Pegawai dan Keluarga Untuk melaksanakan Mudik Gratis Bersama, Jumat (21/03/2025) Bertempat di Lapangan Upacara Kementerian Hukum.
Perlu diketahui Kemacetan saat momen mudik Hari Raya Idul Fitri merupakan kendala yang dihadapi setiap tahun, Untuk mengatasi hal tersebut, Jajaran Kemenko H2IP, Kemenkum, Kemenham dan Kemenimipas menghadirkan program Mudik Gratis sebagai solusi bagi jajaran pegawai beserta keluarganya yang ingin pulang kampung dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya. Program ini diselenggarakan oleh Kemenko H2IP, Kemenkum, Kemenham dan Kemenimipas

Jajaran Kanwil Kemenkum DK Jakarta turut mengikuti kegiatan tersebut hadir langsung Kadiv Yankum Andi Yulia Hertati dalam pelepaaan Mudik Gratis Bersama tersebut sedangkan jajaran pegawai mengikuti apel pelepasan secara virtual.
Natalius Pigai menyampaikan bahwa program tersebut hadir sebagai bentuk kepedulian kepada pegawai yang telah bekerja melayani masyarakat selama 1 tahun penuh. Natalius Pigai juga mengatakan bahwa tali silaturahim dan tali silaturahmi antar pegawai dan keluarga serta kerabatnya harus terus terjaga dengan harmonis sehingga para pegawai dapat merasakan kenyamanan baik dilingkungan keluarga, kerabat dan juga lingkungan bekerja. “Saya sampaikan selamat bertemu dengan keluarga dikampung halaman, menjalin tali silaturahmi dan silaturahim yang mungkin lama terpisah jarak karena tuntutan tugas, semoga selamat sampai tujuan dan dapat kembali bekerja setelah Idul Fitri 1446 H” Ujar Natalius Pigai.

Jakarta – Sebanyak 34 bus diberangkatkan untuk mudik bareng lintas empat kementerian dengan tujuan tersebar ke tujuh kota, yakni Padang, Palembang, Lampung, Surakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Sebanyak 1.160 pegawai yang berasal Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian IMIPAS mengikuti kegiatan mudik bareng.

Menteri HAM, Natalius Pigai dalam sambutannya menyampaikan, agar seluruh pegawai tetap menjaga silaturahmi dan silaturahim dengan sesama di bulan Ramadhan ini.

“Sudah hampir mendekati satu bulan kita menjalankan ibadah Ramadan, ada dua makna ibadah yang terkandung didalamnya bagi yg menjalankan yaitu silaturahim dan silaturahmi,” ujar Pigai saat kegiatan pelepasan mudik bersama di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/03/2026).

Menurut Menteri HAM, Mudik yang merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia ini memiliki makna menjaga silaturahmi dan silaturahim dengan kerabat dan sanak saudara.

Lebih lanjut Menteri HAM mengatakan, selain itu terdapat hal yang tidak kalah penting dan diajarkan di seluruh agama yaitu menghormati Tuhan, menghormati sesama manusia dan menghormati bangsanya.

“Apapun agamamu, suku apapun, kita harus saling menghormati antar sesama manusia,” kata Pigai.

Sementara itu, Kepala Biro (Karo) Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum (Setjen Kemenkum), Risman Somantri melaporkan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam hal kelancaran dan keselamatan perjalanan mudik 1446 H tahun 2025.

“Mengangkat tema “Mudik Aman Sampai Tujuan”, diharapkan bahwa mudik bersama yang diselenggarakan kali ini dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan membawa makna yang mendalam bagi keluarga dan masyarakat,” ujar Risman.

Karo Umum memastikan, bahwa setiap bus dan seluruh pengemudi sudah dipersiapkan sesuai dengan standar keselamatan. Hal ini untuk memastikan seluruh pegawai tiba dengan selamat ke tempat tujuan.

“Seluruh pengemudi telah lolos tes urin, dan kesehatan, kemudian setiap bus juga telah dipersiapkan sesuai dengan standar keselamatan yang tinggi serta fasilitas yang nyaman untuk mendukung perjalanan jauh,” ungkap Risman.

Secara terpisah, Karo Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Hukum, Ronald Lumbuun menambahkan bahwa pada dasarnya kegiatan mudik bareng ini merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Pada dasarnya Kegiatan ini adalah agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya sejak Kemenkumham sebelum bertransformasi menjadi tiga kementerian teknis di bawah satu kementerian koordinator.” ujar mantan Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara tersebut.

Akan tetapi, Ronald menjelaskan bahwa setelah terjadinya transformasi terhadap Kemenkumham di bawah Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, maka pelaksanaan kegiatan ini tentunya menjadi ajang kolaborasi dan sinergi di antara empat kementerian tersebut.

“Sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi, maka pada tahun ini kegiatan mudik bersama dilaksanakan oleh empat kementerian dan tentunya kami sangat mengapresiasi kegiatan ini,” tuturnya.

Peserta mudik dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu sebanyak 35 orang, dari Kementerian Hukum sebanyak 784 orang. Selain itu, dari Kementerian Hak Asasi Manusia sebanyak 37, serta dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebanyak 304.

34 jumlah armada bus telah disiapkan oleh mitra kerja Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian IMIPAS, yaitu dari Bank BRI sebanyak 11 unit, Bank BNI sebanyak 7 unit, dan dari Bank Mandiri sebanyak 7 unit. Kemudian, dari PT. Telkom sebanyak 5 unit, dari PT. Solusi Bangun Indonesia sebanyak 2 unit, dan sisanya dari internal kementerian.